Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Pemerintah Diminta Batasi Umroh Jelang Musim Hajih Jelang

Pemerintah Diminta Batasi Umroh Jelang Musim Hajih Jelang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 24 Mei 2024
  • visibility 155
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Padang,msinews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menilai keberangkatan umrah jelang musim haji berpotensi menambah kepadatan jemaah di tanah suci.

Ia pun mengimbau kepada pemerintah, Kementerian Agama (Kemenag), agar dapat melakukan pembatasan.

Legislator Dapil Sumbar II ini khawatir jika jemaah umrah tersebut memutuskan lanjut berhaji. “Padahal tenda sudah ditentukan. Bagaimana mereka mau memenuhi, nanti malah jadi liar pula,” ujarnya ditemui usai meninjau Embarkasi Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/5/2024).

Apalagi berkaca dari pengalaman yang sebelumnya, John mendapati fakta bahwa tenda jemaah haji Indonesia selalu kelebihan kapasitas. Ia menyoroti kemungkinan adanya jemaah yang berhaji secara ilegal dengan menggunakan visa umrah, bukannya visa haji.

Adapun sebelumnya, John dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII tentang pembahasan seputar Kesiapan Pelaksanaan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024)

Ia menyarankan Kemenag agar mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang berisi larangan bagi pihak travel atau agen perjalanan memberangkatkan masyarakat umrah pada musim haji 1445 Hijriah/2024.

“Tolong bikin surat keputusan, surat edaran, bahwa seluruh travel biro haji dan umrah supaya tidak memberangkatkan umrah. Dulu bulan Syawal saja tidak ada lagi yang berangkat umrah,” imbuhnya.

Dijelaskan, Kemenag dapat bekerja sama dengan pihak Imigrasi dan Pemerintah Arab Saudi untuk membatasi keberangkatan umrah dari Indonesia pada musim haji kali ini.

Menurutnya, keberangkatan umrah itu akan memicu banyaknya jumlah jamaah haji dan umrah yang berada di Tanah Suci, sehingga berpotensi membuat para jamaah calon haji merasa tidak nyaman. John merasa khawatir jumlah jamaah yang terlalu banyak akan sulit membuat mereka berlaku tertib.

Masih kata John bahwa, pembatasan keberangkatan umrah itu akan membuat jamaah haji merasa nyaman sekaligus bahagia.

“Saya betul-betul minta kepada pemerintah, khususnya Dirjen PHU (Penyelenggaraan Umrah dan Haji) Kemenag, tolong bikin nyamanlah jamaah haji, bahagiakanlah jamaah haji,” tutupnya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Adapun, Keputusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 […]

  • Pangdam II Sriwijaya Panen Raya Singkong di Lubuklinggau

    Pangdam II Sriwijaya Panen Raya Singkong di Lubuklinggau

    • calendar_month Jumat, 6 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, msinews.com – Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI M Naudi Nurdika bersama Pj Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansah serta Dandim 0406 Lubuklinggau Letkol Inf Arie Prasetyo Widyo Broto. Turut pula menyertai Kapolres Kota Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana S.I.K, Kapolres Musi Rawas AKBP Andi Supriadi Sik hinga Ketua Persit KCK PD II/Sriwijaya Ny Rika Naudi Nurdika, […]

  • BNPB Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Gempa M7.7 di Kecamatan Kuwus di Manggarai Barat

    BNPB Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Gempa M7.7 di Kecamatan Kuwus di Manggarai Barat

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 358
    • 0Komentar

    LABUAN BAJO,MSINEWS.COM — BNPB terus menyisir wilayah yang terdampak gempa M7.7 Nusa Tenggara Timur (NTT). Identifikasi titik-titik tersebut akan membantu dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para korban. Langkah penyisiran dilakukan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat, NTT, pada Rabu (19/8). Asesmen berlangsung di dua tempat, yaitu […]

  • Mendagri

    Mendagri: Pelantikan 9 Pj. Gubernur Sesuai Mekanisme

    • calendar_month Selasa, 5 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta, Berjejer di atas meja, sejumlah bungkusan merah dengan desain rupawan. Warnanya cukup mencolok dari kejauhan. Di dalam ruangan seluas 1.546 meter persegi, bungkusan merah yang disusun di meja paling ujung itu tampak menarik perhatian siapapun yang memandang. “Mana yang udah dibuka? Saya mau coba,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghampiri meja tersebut dan mengamati […]

  • ASN Golongan Menengah-Bawah Tak Berhak Terima Bansos

    ASN Golongan Menengah-Bawah Tak Berhak Terima Bansos

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Bantuan fiskal kini menjadi sorotan di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Salah satu fokus pembahasan adalah soal perlunya insetif fiskal bagi masyarakat ekonomi kelas “menengah-bawah” yang tidak berhak terima bansos. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara , perlu adanya insentif fiskal bagi masyarakat menengah bawah yang tidak berhak menerima bantuan […]

  • Polres PALI Ringkus Warga Asal Jabar Diduga Edarkan Uang Palsu

    Polres PALI Ringkus Warga Asal Jabar Diduga Edarkan Uang Palsu

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Tanah Abang, PALI, msinews.com – Seorang warga asal Sumedang, Jawa Barat (Jabar) bekerja sebagai supir batubara, harus berurusan dengan aparat hukum di Polres PALI, Polda Sumatra Selatan. Pasalnya, lelaki berinisial DTK (47) diduga terlibat dalam peredaran uang palsu di wilayah hukum kabupaten bermotor “Bumi Serepat Serasan”. Dalam Press Conference di Mapolres PALI, Kapolres PALI AKBP […]

expand_less