Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Hilirtrasi Nikel Beri Keuntungan Indonesia, Aliansi Ungkap Tidak Berbaring Dapat Kerusakan

Hilirtrasi Nikel Beri Keuntungan Indonesia, Aliansi Ungkap Tidak Berbaring Dapat Kerusakan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
  • visibility 77
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Presiden Joko Widodo mengatakan hilirtrasi telah memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia karena pembangunan  smelter nikel menghasilkan peluang kerja yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Pernyataan Jokowi itu ditanggapi oleh Aliansi Sulawesi. Menurut Muhammad Al Amin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, keuntungan itu tidak sebanding dengan daya rusak industri nikel. “Pernyataan itu keliru, tidak didasari fakta dan data di lapangan,” ucap Al Amin dilangsir Tempo, Sabtu, 19/8/2023.

Ia mengatakan saat ini ribuan petani dan nelayan kehilangan mata pencahariannya akibat pembangunan smelter nikel.

Itu terbukti dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 yang menunjukkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan mencapai 8,70 persen, Sulawesi Tengah 12,33 persen, dan di Sulawesi Tenggara 10,11 persen, padahal tiga provinsi itu merupakan penghasil nikel terbesar.

“Aktivitas tambang nikel di Sulawesi semakin meningkat dan tak terkendali lagi. Hutan dirusak, sungai tercemari logam berat dan laut dicemari lumpur,” tandasnya

Dia menuturkan, tidak hanya sebagai sumber ekonomi dan penyangga bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai habitat yang sangat esensial bagi flora dan fauna endemik Sulawesi. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati.

Bahkan, atas nama hilirisasi, pemerintah malah menerbitkan izin usaha pertambangan di dalam kawasan hutan. Hasil kajian dan data Aliansi Sulawesi, pemerintah telah menerbitkan 188 IUP di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Kabupaten Konawe dan Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), serta Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah).

Adapun luas kawasan hutan yang dikorbankan pemerintah untuk menyuplai ore nikel ke smelter-smelter di Sulawesi seluas 372.428 hektare. “Presiden sama sekali tidak melihat hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat tambang nikel,” ucap dia.

Hal senada dikatakan Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi. Ia mengungkapkan bahwa hilirisasi nikel membuat polusi udara dan air tercemar. Aktivitas smelter telah membawa material mentah nikel dalam bentuk ore yang diambil dari daerah ultrabasa.

“Seharusnya udara yang bersih dan sehat menjadi hak masyarakat,” ujarnya

Kehadiran hilirisasi nikel, menurutnya, cenderung menampung ore nikel yang mencemari air, baik dari hulu penambangan nikel maupun di hilir pabrik smelter. Pengendalian racun dari limbah cair yang sangat buruk ini memberikan kerentanan dan risiko yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat di Pulau Sulawesi.

“Kami menemukan rata-rata perusahaan smelter di Sulawesi tidak memiliki standar dan sistem pengelolaan limbah yang baik,” ujarnya

Saat ini perusahaan smelter nikel yang beroperasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan diketahui berasal dari Cina, Brasil, dan Jepang. Namun, hilirisasi mineral nikel di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan Cina.

Catatan Aliansi Sulawesi, sekitar 80 persen perusahaan Cina menguasai smelter nikel di Indonesia. Misalnya Sulawesi Tengah dan Tenggara dikuasai oleh Tsingsang dan Delong Group, sedangkan di Sulawesi Selatan ada Huady Group. “

“Aktivitas perusahaan-perusahaan smelter Cina ini perlu dievaluasi oleh pemerintah,” tegasnya.

Andi Rahman, Direktur Walhi Sulawesi Tenggara menambahkan bahwa perusahaan tambang nikel yang menyuplai bijih nikel ke smelter Cina adalah pengusaha nasional.

Artinya, pihak yang paling besar mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual beli ore nikel di Sulawesi adalah mereka. Bahkan, pemerintah memberi jalan mudah untuk merusak lingkungan karena perusahaan itu tidak memiliki standar perlindungan sosial dan lingkungan.

“Jadi yang diuntungkan bukan masyarakat lokal, dan sawah dan kebun masyarakat malah digusur.” punkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 45
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer. “Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai,” terang Mendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR […]

  • Ketua MPR RI Dukung Prabowo Rangkul Semua Unsur Yang Bisa Diajak Berkawan

    Ketua MPR RI Dukung Prabowo Rangkul Semua Unsur Yang Bisa Diajak Berkawan

    • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk merangkul semua unsur yang bisa diajak berkawan atau bekerjasama dalam mengelola pemerintahan kedepan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,saat menghadiri peresmian Kraton Majapahit Jakarta, yang digagas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, bahwa dirinya akan merangkul semua unsur yang bisa diajak berkawan dalam […]

  • Jika Menang Lawan Brunai Darussalam dan Turkmenistan Rangking Timnas Garuda Naik, Berikut Catatan FIFA :

    Jika Menang Lawan Brunai Darussalam dan Turkmenistan Rangking Timnas Garuda Naik, Berikut Catatan FIFA :

    • calendar_month Minggu, 30 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Jakarta_Ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melonjak drastis jika menang atas Turkmenistan dan Brunei Darussalam. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- diprediksi bakal melesat ke peringkat ke-144 dunia seandainya mampu mengalahkan dua lawannya itu. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday September 2023. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 8 […]

  • Kritik Bonyamin

    Koordinator MAKI Ungkap Rekam Jejak Firli Bahuri dan Alex Tirta

    • calendar_month Jumat, 3 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator MAKI Boyamin Saiman, ungkap rekam jejak kebersamaan Ketua KPK dan Ketua Harian PBSI, Alex Tirta, pada momen syukuran jabatan 2019 lalu. Bonyamin membantah pernyataan pengacara Firli yaitu Ian Iskandar, mengklaim Ketua KPK, tidak mengenal Alex Tirta. Koordinator MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia) Boyamin mengakui lembaganya telah menemukan dokumentasi Foto ketua KPK, tertulis […]

  • Mahfud MD, Menteri Ikut Pilpres Harus Mundur, Ini Tanggapannya:

    Mahfud MD, Menteri Ikut Pilpres Harus Mundur, Ini Tanggapannya:

    • calendar_month Kamis, 4 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan tanggapan terhadap permintaan agar anggota kabinet yang ikut pemilu mundur. Menurut Mahfud MD, saran tersebut boleh, tetapi ia akan tunduk pada aturan yang berlaku. Baca juga : Nusron Wahid Anggap Dukungan Satpol PP […]

  • Mensos Bakal Sikat Habis Panti Asuhan yang Bermasalah, Izinnya Dicabut

    Mensos Bakal Sikat Habis Panti Asuhan yang Bermasalah, Izinnya Dicabut

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan  pihaknya (Kemensos) akan menertipkan   panti asuhan seluruh Indonesia, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi terhadap anak di lembaga dipastikan tak akan ada lagi. “Anak-anak kita perlu dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan tidak boleh terjadi hal-hal di lingkungan panti asuhan seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi,” kata Mensos saat konperensi pers […]

expand_less