Jakarta, MSINews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan tanggapan terhadap permintaan agar anggota kabinet yang ikut pemilu mundur.
Menurut Mahfud MD, saran tersebut boleh, tetapi ia akan tunduk pada aturan yang berlaku.
Baca juga : Nusron Wahid Anggap Dukungan Satpol PP Bukti Cinta Nomor 2
“Iya, saya ikuti aturan saja. Enggak apa-apa, kan banyak orang yang mendorong kita mundur, banyak yang mendorong harus di situ dan seterusnya,” ungkap Mahfud MD dalam menggapai isu yang beredar di Wisma Keuskupan Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).
“Itu kita ikut ajaran dan moralitas kita saja yang menuntun menggunakan jabatan itu untuk apa,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan peluang evaluasi aturan cuti bagi menteri yang maju pemilu presiden setelah Pemilu 2024.
Jika aturan dinilai kurang tepat, Ma’ruf mengusulkan agar menteri yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden wajib mundur.
“Kalau hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” ujar Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Jumat (29/12/2023).
Ma’ruf menekankan evaluasi terkait kinerja menteri yang maju pilpres, mencatat apakah mereka tetap bekerja efektif selama tahapan pemilihan dan apakah terdapat indikasi penyalahgunaan jabatan. Jika ada pelanggaran, ia menyarankan revisi aturan terkait.
“Supaya tidak ada pelanggaran ke mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” tuturnya.
Ma’ruf mengakui bahwa Pilpres 2024 telah mengurangi konsentrasi kerja jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Meski begitu, ia memastikan bahwa situasi ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet, dan rapat kabinet tetap berjalan dengan normal.
