Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Dukung KPK Jemput Paksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bila Mangkir Lagi

DPR Dukung KPK Jemput Paksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bila Mangkir Lagi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
  • visibility 235
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak hadir pemanggilan pertama oleh KPK, terkait sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo Energi (IAE) pada periode 2017-2021.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagaimana pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa jemput paksa Nicke Widyawati bila kembali mangkir dari pemeriksaan kedua kali sebagai saksi.

“Pasal 112 ayat 2 KUHAP menjelaskan saksi dapat dijemput paksa setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan jelas,” ujar Anggota DPR RI Hasbiallah Ilyas melalui pesan singkat kepada daulat.co di Jakarta, pada Sabtu 15 Maret 2025.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, terkait kasus saudari Nicke Widyawati eks Dirut Pertamina dalam kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor jual beli Gas PGN dengan pihak Swasta, dari berita yang sedang beredar tidak hadir pada panggilan pertama dari penyidik KPK namun mengajukan reschedule.

“Kita hormati hak asasi manusia saudara NW ini, dan tetap kita kedepankan asas praduga tidak bersalah sebagai berlaku selama ini. Toh masih ada panggilan kedua nanti dari penyidik. yang penting dari pihak saksi yakni saudara NW ada komunikasi dan alasan yg jelas, tidak menghilang begitu saja.

Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera melakukan upaya jemput paksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati, menurut Pasal 112 ayat 2 KUHAP disebutkan orang yang bisa dijemput paksa adalah tersangka atau saksi.

“Tentu saja saya mendukung adanya jemput paksa kalau memang sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 112 KUHAP. Namun tentunya penyidik kalau mau jemput paksa juga harus memiliki bukti permulaan yang cukup keterlibatan saudara NW dalam kasus Tipikor ini. Ini yang saya perlu ditegaskan,” pungkas Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah IIyas.

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengambil langkah menjemput paksa Eks Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Seperti diketahui bahwa Eks Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mangkir dari panggilan pertama pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagai saksi, pada Selasa 11 Maret 2025.

“Ys dipanggil lagi, kalau mangkir lagi dijemput paksa,” tegas Fickar saat dihubungi di Jakarta, pada Jumat 14 Maret 2025.* Eky.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Johan Rosihan Tekankan Pentingnya Pancasila sebagai Nilai Hidup, Bukan Sekadar Dokumen Negara

    Johan Rosihan Tekankan Pentingnya Pancasila sebagai Nilai Hidup, Bukan Sekadar Dokumen Negara

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Sumbawa Besar,msinews.com – Anggota MPR RI, H. Johan Rosihan, ST, menggelar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Rumah Aspirasi Johan Rosihan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam (1/6/2025). Kegiatan ini sekaligus berlangsung pentas  seni budaya dan diskusi kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi Johan Rosihan yang bekerjasama dengan Komunitas Seni budaya Bale Sameto […]

  • Jokowi Dukung PBNU Masuk Era Digitalisasi, Bagun Kekuatan

    Jokowi Dukung PBNU Masuk Era Digitalisasi, Bagun Kekuatan

    • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 398
    • 0Komentar

    Jokowi  saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, pada Senin, 18/9/2023 (Foto istimewa)Jakarta – Presiden Jokowi mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam meningkatkan kekuatan besar Nahdliyin dengan digitalisasi sebagai pintu masuknya. “Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan […]

  • Gelar Kunker di Kota Sorong, Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Papua Barat

    Gelar Kunker di Kota Sorong, Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Papua Barat

    • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong,Provinsi Papua Barat,Senin 10 Oktober 2025. Kunker kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Ia mengatakan kegiatan seperti ini merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah sekaligus melakukan fungsi anggaran. ”Kehadiran tim ingin mendengar informasi dan masukan […]

  • Kabupaten Pegunungan Bintang Raih TKD Award Terbaik 2023

    Kabupaten Pegunungan Bintang Raih TKD Award Terbaik 2023

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta_Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang atas kinerja terbaik dalam penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) semester I tahun 2023 d lingkungani Provinsi Papua Pegunungan. Pemkab Pegunungan Bintang menjadi kabupaten nomor urut pertama dalam kinerja keuangan untuk penyaluran TKD. Disusul kabupaten kedua yakni Lanny Jaya […]

  • Kemendagri Siap Bahas Lebih Lanjut 10 RUU Kabupaten/Kota

    Kemendagri Siap Bahas Lebih Lanjut 10 RUU Kabupaten/Kota

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan, pihaknya mendukung upaya percepatan pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini disampaikan  pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tentang Pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Adapun 10 RUU Kabupaten/Kota yang merupakan usul […]

  • Nusron Wahid Mengundurkan Diri  ? 

    Nusron Wahid Mengundurkan Diri ? 

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 598
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia,mengatakan bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar. Adapun, engunduran diri tersebut telah diajukan sejak beberapa bulan lalu. Doli menjelaskan bahwa, Nusron telah mengajukan pengunduran diri kepengurusan Partai Golkar. “Saudara Nusron memang sudah mengajukan pengunduran diri dari Kepengurusan DPP Partai Golkar sejak beberapa bulan […]

expand_less