Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transformasi untuk Industri Nikel yang Berkelanjutan di ESG Forum 2025

Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transformasi untuk Industri Nikel yang Berkelanjutan di ESG Forum 2025

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
  • visibility 73
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H. menyampaikan keynote speech dalam acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Dalam forum internasional tahunan tersebut, Eddy menekankan bahwa ESG yang semula merupakan upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan, kini merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Bahkan, menurut Eddy, sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan.

“Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah pro aktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi “license to operate” di sejumlah besar negara di dunia.”

“Bahkan negara-negara yang membeli produk turunan nikel dari Indonesia menghendaki urut-urutan proses produksi nikel untuk memastikan bahwa proses ESG dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, untuk negara-tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan market access credentials. Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, niscaya produk turunan nikel kita akan ditolak,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Doktor Ilmu Politik UI ini berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh, karena hal ini menyangkut kelangsungan usaha mereka masing-masing, agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.

“Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang sarat dengan pemberitaan negatif seperti kecelakaan kerja, deforestasi dan pembuangan limbah ke laut harus segera dijawab dengan aksi nyata dengan melaksanakan ESG secara konsekuen, transparan dan siap diaudit jika perlu.”

“Dengan sumber daya nikel terbesar di dunia, Indonesia selayaknya menjadi pemimpin dalam proses pertambangan nikel yang berkelanjutan. Saya sepenuhnya percaya bahwa kerja sama regulator dengan pelaku usaha dan didukung oleh lembaga keuangan serta pemegang saham yang memprioritaskan ESG, mampu membawa Indonesia menjadi negara yang memimpin industri ekstraktif secara berkelanjutan.”

Terakhir, Eddy juga berharap para pelaku usaha pertambangan segera berbenah diri karena dunia sudah berubah, di mana isu-isu keberlanjutan, transisi energi, pemberdayaan perempuan, dan tata kelola yang baik justu mendapatkan berbagai kemudahan dan apresiasi dari konsumen, kreditur keuangan, bahkan lembaga pemeringkat risiko internasional.

“Kita hidup di dunia yang telah berubah drastis. Tekanan terhadap permasalahan lingkungan hidup, tata kelola dan isu-isu sosial tidak lagi menjadi “ranah” para aktivis lingkungan semata, tetapi juga mayarakat luas mulai dari konsumen, lembaga adat, institusi perbankan, kaum muda milenial, bahkan tokoh-tokoh internasional yang berpengaruh seperti Bill Gates, Warren Buffet, dan lain-lain.”

“Sebagai pimpinan MPR saya akan berada di garda depan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depannya, mendahulukan isu-isu ligkungan, sosial dan tata kelola, sesuai amanat konstitusi pasal 33 (4).” tutup Wakil Ketua Umum PAN ini./mpr.ri. 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Raker dengan Komisi II DPR, KemenPANRB Bahas Akselerasi Kelanjutan Reformasi Birokrasi Berdampak

    Raker dengan Komisi II DPR, KemenPANRB Bahas Akselerasi Kelanjutan Reformasi Birokrasi Berdampak

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) dalam rapat kerja (Raker) dengan Kementerian PANRB RI menyepakati Anggaran tahun 2025. Rapat tersebut untuk membahas Anggaran kelembagaan tersebut dan menyetuji ,serta mengusulkan penambahan besaran belanja Kementerian terkait. Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa, anggaran tersebut akan digunakan […]

  • Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RDP dengan Pakar Pendidikan

    Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RDP dengan Pakar Pendidikan

    • calendar_month Jumat, 21 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menerima tiga pakar pendidikan untuk memberikan masukan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Biaya Pendidikan. Dalam kesempatan itu Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI mengundang tiga pakar pendidikan, yakni Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D (rektor Universitas Paramadina), Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M. […]

  • Cak Imin Siap Hadir di KPK Besok Sebagai Saksi.

    Cak Imin Siap Hadir di KPK Besok Sebagai Saksi.

    • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan bakal hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Jadwal kedatangan Cak Imin besok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker pada tahun 2012 lalu. Cak Imin menyakinkan akan hadir di KPK, Kamis besok. Ia menyebut pemanggilan dirinya […]

  • Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mengecam keras kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 16 tahun oleh 12 laki-laki di Cianjur, Jawa Barat. Ia menyebut tindakan para pelaku sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang keji dan tidak beradab, serta mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, termasuk hukuman kebiri kimia. “Kejadian ini sangat […]

  • Status Tarif Pajak

    Status Tarif Pajak, PHRI Bali Iginkan Spa Tak Masuk Pajak Hiburan 40% Ditunda  

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Badung, MSINews.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali terus memperjuangkan status spa/mandi uap agar tidak termasuk dalam kategori hiburan, meskipun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyampaikan penundaan penerapan pajak sebesar 40-75 persen pada Rabu (17/1). Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, menyatakan meskipun terdapat penundaan untuk […]

  • Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Pangan Cabai dan Bawang Merah

    Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Pangan Cabai dan Bawang Merah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

      Msinews.com 6 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di daerah masing-masing. Pasalnya, saat ini komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah akibat kurangnya ketersediaan pasokan. “Kalau masyarakat kita, masyarakat Bapak-Ibu [Pemda] sekalian yang di daerah […]

expand_less