Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pemda Lampung Larang ASN Pakai Elpiji 3 Kg, Kabid ESDM LPG Jagan Bilang Kosong.

Pemda Lampung Larang ASN Pakai Elpiji 3 Kg, Kabid ESDM LPG Jagan Bilang Kosong.

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 6 Agt 2023
  • visibility 211
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi.News--Belakangan ini ramai informasi larangan ASN menggunakan  gas subsidi 3 kg di propinsi Lampung mulai dari Bupati atau Wali Kota melalui surat edarannya masing-masing.

Walikota Kota Bandur Lampung Eva Dwiyana mengimbau, kepada ASN di bawah kepemimpinannya untuk tidak menggunakan gas subsidi 3 kg.

“Yang lama memang tidak boleh digunakan untuk menengah atas (PNS, red) kita gunakan yang baru ini saja, aman,” kata Eva dikutip Radar Lampung, Minggu 6/8/2023. .

Lanjut Eva menegaskan ASN-nya menggunakan atau membeli gas subsidi 3kg, pihaknya tidak akan segan-segan menegurnya.

“Untuk pertama kita tegur dahulu, supaya tidak menggunakan yang 3kg. Tetapi menggunakan yang memang sesuai (kalangan, red), kan harganya juga tidak begitu mahal,” tegasnya

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengklaim rutin melakukan pengawasan untuk menjaga ketersediaan dan mencegah kecurangan LPG 3 kg.

Kabid Energi Dinas ESDM Lampung Sopan Sopian Atik mengatakan, untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg di masyarakat SPBE setiap hari kecuali tanggal merah mengirim LPG 3 kg ke agen dan agen mengirim ke pangkalan.

“Pengiriman rutin, tapi tetap melihat ketersediaan stok setiap pangkalan. Karena ada yang setiap tiga hari sekali, ada empat hari sekali, bahkan ada yang satu minggu sekali dikirim seperti daerah yang sepi masyarakatnya,” kata Sopian Rabu 2/8/2023 lalu.

Sopian mengatakan mereka rutin melakukan pengawasan terkait ketersediaan LPG 3 kg. Ia menyebut bersama tim gabungan dilakukan setiap tiga bulan, dan untuk yang mendesak sidak dapat dilakukan setiap saat.

“Jumat kemarin kita sidak serentak bersama pertamina dan Hiswanamigas di empat tempat, yaitu Metro, Kotabumi, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung. Kalau kita ESDM mantau di Bandar Lampung,” ucapnya.

Hasil dari sidak yang telah dilakukan, distribusi dan ketersediaan stok LPG 3 kg di agen dan pangkalan aman. Walaupun ada yang menyisakan sedikit, itu karena menunggu pengiriman.

“Tidak ada yang kosong. Cuma kita himbau kepada pangkalan jangan sedikit-sedikit ngasih pengumuman LPG kosong supaya masyarakat tidak datang untuk beli. Kalau pun sedang kosong itu karena masih menunggu kiriman datang,” ungkapnya.

“Jadi kita minta tidak usah di buat pengumuman LPG kosong. Cukup di kasih tahu kalau LPG akan datang nanti sore atau besok. Kalaupun mau di kasih pengumuman diberi penjelasan kapan gas datang. Jangan sedikit-sedikit ditempel pengumuman LPG kosong,” imbuhnya

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa agen dilarang melayani pembelian LPG untuk masyarakat umum. Di mana, agen menjual LPG 3 kg hanya ke pangkalan. Masyarakat umum membeli LPG 3 kg di pengkalan.

“HET LPG 3 kg di pangkalan itu Rp 18 ribu. Kalau di agen Rp 15,5 ribu,” ujarnya

Sopan Sopian meminta jika masyarakat menemukan agen menjual LPG 3 kg langsung ke masyarakat dapat dilaporkan ke Dinas ESDM atau pertamina. Sebab, tindakan tersebut dilarang.

“Tentu kalau ketahuan ada sanksinya. Bahkan bisa sampai ditutup agen tersebut. Kalau ada pidana bisa diteruskan juga. Kalau jual di luar ketentuan untuk mencari untuk barang subsidi ini bisa ada pidananya,” ungkapnya.

Begitu juga jika menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG 3 kg tidak sesuai HET dapat dilaporkan juga ke Dinas ESDM maupun Pertamina.

“Ya bisa lapor ke call center Pertamina 135 atau ke Dinas ESDM Lampung seperti melalui Instagram kita. Nanti pasti kita tindak lanjuti. Seperti yang informasi ada kelangkaan di Kotabumi kemarin. Ternyata setelah di cek aman,” pungkasnya (Ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Catat, Ini Daftar Biaya Haji 2024 Lengkap dengan Rincian Tiap Embarkasi

    Catat, Ini Daftar Biaya Haji 2024 Lengkap dengan Rincian Tiap Embarkasi

    • calendar_month Sabtu, 4 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi VIII DPR RI terus berupaya mendorong Pemerintah Arab Saudi agar dapat menambah kuota Haji bagi Indonesia di tahun 2024. Berdasarkan laman resmi kementerian agama (kemenag) RI, terdapat tarif baru di masing-masing Embarkasi. Dari data tersebut para calon jemaah bisa mengetahui berapa besaran biaya haji 2024 termasuk tahap pelunasan. Dihimpun redaksi msinews.com,bahwa ketentuan biaya […]

  • Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    Bob Hasan ; Negara Harus Jamin Hak Ekonomi Pencipta dalam Revisi UU Hak Cipta

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Usulan skema royalti dalam proses revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengandung konsekuensi bahwa negara harus mengambil peran strategis. Sebab menurutnya, tanpa dukungan negara, mekanisme perlindungan tidak akan berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. “Tidak terdaftar pun menjadi kewajiban negara. Jadi hak ekonomi itu […]

  • PKB Resmi Dukung HAPAL di Pilkada Sumsel 2024, PDIP Segera Menyusul

    PKB Resmi Dukung HAPAL di Pilkada Sumsel 2024, PDIP Segera Menyusul

    • calendar_month Minggu, 4 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Prediksi sejumlah pemerhati politik Sumatra Selatan terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatra Selatan akan bermuara pada tiga pasangan calon saja makin menguat. Pasangan Heri Amalindo-Popo Ali (HAPAL) secara resmi telah mendapat dukungan dari PKB. Hapal menerima Surat Keputusan (SK) Nomor: 33765/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 1 Agustus 2024, di Kantor DPP PKB, Jl. […]

  • Kantongi Surat Tugas Maju Pilgub NTT, Ansy Lema akan Mengundurkan Diri dari Anggota DPR RI

    Kantongi Surat Tugas Maju Pilgub NTT, Ansy Lema akan Mengundurkan Diri dari Anggota DPR RI

    • calendar_month Minggu, 30 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Peluang Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) kian terbuka lebar setelah dirinya mengantongi Rekomendasi “Surat Tugas” dari Partai Politik yang menjadikan dirinya ebagai Anggota DPR RI 2019-2024. Anggotqa Komisi IV DPR RI ini memilih mengundurkan diri pasca menerima Surat Tugas untuk Maju di Pilgub NTT 2024. “Sebagai kader PDI Perjuangan, Surat Tugas yang saya terima […]

  • Debat Capres: Ganjar Tanya IKN ke Anies, Ini Jawab Pamungkasnya:

    Debat Capres: Ganjar Tanya IKN ke Anies, Ini Jawab Pamungkasnya:

    • calendar_month Rabu, 13 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Debat pertama Capres (Calon Presiden RI) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menjadi sorotan utama. Sesi tanya jawab, Ganjar Pranowo memfokuskan pertanyaannya pada rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam waktu terbatas. Ganjar dengan waktu satu menit, mengajukan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan. Baca juga : […]

  • Mendagri Apresiasi Komisi II DPR Atas Dukungan Peningkatan Kinerja Kemendagri TA 2026

    Mendagri Apresiasi Komisi II DPR Atas Dukungan Peningkatan Kinerja Kemendagri TA 2026

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II DPR RI atas dukungannya terhadap peningkatan kualitas program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2026. Ia menjelaskan, pada 2026 mendatang, program kerja Kemendagri terbagi menjadi empat aspek. Di antaranya program dukungan manajemen, program tata kelola kependudukan, program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan […]

expand_less