Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Firli Bawa Dokumen ke Sidang Praperadilan, ICW Anggap Tidak Relevan

Firli Bawa Dokumen ke Sidang Praperadilan, ICW Anggap Tidak Relevan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 18 Des 2023
  • visibility 275
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta MSINews.com – Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri, menuai kontroversi setelah membawa dokumen penyidikan kasus dugaan suap eks pejabat DJKA Kementerian Perhubungan ke sidang praperadilan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan  bukti yang dibawanya tidak relevan dengan sidang tersebut.

“Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa dokumen penanganan perkara dugaan suap mantan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tidak relevan,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga : MAKI Soroti Langkah Firli Bahuri dalam Sidang Praperadilan

“Praperadilan seharusnya menguji aspek formil penegakan hukum, bukan substansi perkara,” imbuhnya.

ICW mendesak KPK untuk menyelidiki asal-usul dokumen tersebut. Kurnia menegaskan, penting bagi KPK untuk mendalami bagaimana Firli bisa mendapatkan dokumen tersebut dan apakah terdapat potensi obstruction of justice.

Lebih lanjut, ICW juga mengajak Dewan Pengawas KPK untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik Firli.

“Dewan Pengawas perlu mengusut dugaan pelanggaran etik jika dokumen itu diperoleh secara tidak sah,” tandasnya.

Dalam sidang praperadilan, Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Putu Putera Sadana, mengungkap kebingungan terkait bukti yang diserahkan Firli. Putu menyatakan bahwa sebagian besar dokumen tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Firli.

Ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, menjelaskan bahwa jika dokumen tersebut diperoleh secara legal, tidak menjadi masalah.

Namun, Dosen Fakultas Hukum UI, Junaedi Saibih, menilai tindakan Firli membawa dokumen tidak sesuai dengan materi praperadilan yang seharusnya fokus pada proses penetapan tersangka secara formil.

Baca juga : Duit APBN 2023 Rp.1.060 T Abis untuk Bansos dan Pendidikan 

Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta, menegaskan bahwa KPK hanya memfasilitasi permintaan dokumen Firli tanpa memberikan bantuan hukum. Pimpinan KPK tetap konsisten tidak memberikan dukungan hukum kepada Firli.

Kontroversi terus berkembang seiring praperadilan ini, memunculkan pertanyaan tentang integritas dan etika dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UN Reborn, Komisi X: Tak Boleh Jadi Momok Siswa dan Libatkan Polisi

    UN Reborn, Komisi X: Tak Boleh Jadi Momok Siswa dan Libatkan Polisi

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wacana pelaksanaan kembali ujian nasional (UN) terus bergulir. Kendati demikian UN tidak boleh menjadi momok siswa dan melibatkan polisi dalam proses pelaksanaannya. “Kami mendukung penuh jika UN kembali dilaksanakan hanya saja hal itu tidak boleh menjadi momok bagi peserta didik termasuk meminimalkan keterlibatan polisi dalam proses persiapan maupun pengawasan,” kata Wakil Ketua Komisi X […]

  • Peter Lewuk : Herman Yoseph Fernandez Sudah Korbankan Nyawanya Untuk Bangsa dan Negara, Layak Jadi Pahlawan Nasional

    Peter Lewuk : Herman Yoseph Fernandez Sudah Korbankan Nyawanya Untuk Bangsa dan Negara, Layak Jadi Pahlawan Nasional

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Wartawan Senior Sinar Harapan, Pit Siang (Peter Lewuk) mengapresiasi upaya tim pengajuan calon pahlawan Nasional untuk Anggota Tentara Pelajar, Herman Yoseph Fernandez yang dikoordinir oleh Grace Siahaan Njo itu. Wartawan senior Harian Sinar Harapan yang sempat dibredel oleh pemerintah Soeharto pada tahun 1986, lalu diganti dengan nama Suara Pembaruan, itu menegaskan, bahwa pemerintah sudah […]

  • BGN Pastikan Program MBG di Sekolah Tetap Jalan Meski Sempat Ada Gangguan Demo

    BGN Pastikan Program MBG di Sekolah Tetap Jalan Meski Sempat Ada Gangguan Demo

    • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    msinews.com – Program prioritas Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tetap berlanjut di sekolah meski situasi sempat terganggu akibat demontrasi pada 28–31 Agustus 2025.   Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, bahwa layanan makanan sehat program MBG bagi peserta penerima manfaat tidak akan dihentikan.   “Tetap berjalan (MBG di […]

  • Cak Imin Beberkan Ongkos Caleg DPRD Jakarta 40 M

    Cak Imin Beberkan Ongkos Caleg DPRD Jakarta 40 M

    • calendar_month Minggu, 13 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan biaya ongkos (Kos) politik untuk calon anggota DPRD Jakarta mencapai 40 miliar rupiah. “Di Jakarta teman-teman saya yang menjadi caleg tiga sampai empat kali lipat, ongkosnya sekitar Rp40 miliar,” ungkap Dalam acara Pidato Kebudayaan yang diadakan di Gedung Joeang 45 Jakarta, dikutip Pojok Baca Minggu, 13/8/2023. Lebih lanjut, […]

  • KPU RI :  PAW DPRD Harus Sesuai Koridor Hukum

    KPU RI :  PAW DPRD Harus Sesuai Koridor Hukum

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 472
    • 0Komentar

    JAKARTA, MSINEWS.COM-Literasi hukum mengenai mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota wajib dimiliki seluruh komisioner KPU kabupaten/kota, termasuk jajaran sekretariat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Idham Holik di Medan, Sumatera Utara, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera […]

  • Ketua DPD RI Lantik Sekjen Baru, Ini Pesannya 

    Ketua DPD RI Lantik Sekjen Baru, Ini Pesannya 

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia resmi melantik Irjen Pol. Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru pada Senin (19/5/2025), menggantikan Rahman Hadi yang kini menduduki jabatan fungsional sebagai Analis Legislasi Ahli Utama. Pelantikan ini diselenggarakan secara sederhana di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dihadiri oleh pimpinan DPD, pejabat tinggi, dan sejumlah […]

expand_less