Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
  • visibility 71
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas akan memecat pejabat yang membuat regulasi rumit, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pembukaan pameran hasil kerja sama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5). Prabowo menyatakan pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan diganti.

Indrajaya mengatakan, PKB mendukung langkah Prabowo dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Gagasan yang cukup brillian. Apalagi masih banyak anak muda kompeten dengan penguasaan teknologi jauh lebih maju.

“Penggantian pejabat yang bermental lambat dan cenderung mempersulit memiliki nilai positif untuk menjadi evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi yang adaptif dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan,” terang legislator asal Dapil Papua Selatan itu, Senin (26/5/2025).

Indrajaya mengatakan, mental pejabat-pejabat yang yang suka mempersulit pembuatan regulasi itu umumnya sulit berubah. Mereka malas belajar. Karena itu, dengan mencopot pejabat tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) dalam upaya mengelola layanan public (public service) lebih efektif.

Meski demikian, Indrajaya mengingatkan pencopotan pejabat tetap harus dilakukan secara prosedural, berdasarkan regulasi. Hal ini untuk prinsip kehati-hatian dan objektifitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses penggantian pejabat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dia mencontohkan pemerintah Singapura. Pemerintahan negara itu dikenal dengan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Singapura secara berkala melakukan evaluasi kinerja pejabat-pejabatnya dan melakukan pergantian jika diperlukan, termasuk yang kinerjanya dinilai cenderung lamban.

“Di Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan untuk mengganti pejabat-pejabat yang tidak efektif dalam pemerintahan,” bebernya.

Menurut Indrajaya, langkah Prabowo sangat tepat, karena pemerintahan yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kinerja pejabat-pejabat pemerintah dan mencapai tujuan negara.//

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penguatan Komunikasi Seluruh Desk, Kemenko Polkam: Sense of Awareness Media Itu Penting

    Penguatan Komunikasi Seluruh Desk, Kemenko Polkam: Sense of Awareness Media Itu Penting

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan pentingnya pentingnya penguatan koordinasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam menghadapi derasnya arus informasi, serta meningkatnya ancaman disinformasi. “Persoalan komunikasi media tidak bisa lagi ditunda, diperlukan sense of awareness yang tinggi di bidang media, mengingat peran media yang sangat strategis dalam membentuk opini publik […]

  • BGN Wajibkan Seluruh SPPG Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

    BGN Wajibkan Seluruh SPPG Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

      Msinews.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di wilayah kerja masing-masing dalam dua minggu ke depan. Dia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya […]

  • Lawan Korupsi, Tegakan Hukum Yang Benar

    Lawan Korupsi, Tegakan Hukum Yang Benar

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    MSInews.com – Pengacara Pither Ponda Barany   salah satu sosok yang dikenal tampil di dalam persidangan kasus-kasus hukum yang tidak pernah berkompromsi dengan orang-orang yang tidak benar. Ia memiliki integritas dan kepedulian yang tinggi bagi orang-orang lemah. Kepada redaksi media ini minggu kemarin menjelaskan, selama ini praktek “kriminalisasi kebijakan atas nama korupsi” merupakan perdebatan penting dalam hukum administrasi dan […]

  • Ketua DPD RI Sebut, Masa depan Perekonomian Bengkulu berada di Jalur Laut

    Ketua DPD RI Sebut, Masa depan Perekonomian Bengkulu berada di Jalur Laut

    • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    BENGKULU,MSINEWS.COM-Masa depan perekonomian Bengkulu itu ada di jalur laut, sehingga Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu menjadi PR bersama untuk mewujudkan revitalisasi pelabuhan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Ia menilai masa depan perekonomian Provinsi Bengkulu berada di sektor jalur laut seperti jasa distribusi dan ekspor impor lewat tol laut. Menurut mantan […]

  • DPR Soroti Industri AMDK, Air Harus Jadi Aset Negara Bukan Ladang Bisnis

    DPR Soroti Industri AMDK, Air Harus Jadi Aset Negara Bukan Ladang Bisnis

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Komisi VII DPR RI menyoroti tata kelola industri Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK yang dinilai belum mencerminkan amanat konstitusi tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi Partai PAN, menegaskan pentingnya meninjau ulang arah kebijakan dan manfaat ekonomi dari industri air kemasan nasional. Saleh […]

  • Buntut dari Kegagalan Sistem Bank DKI, Nasabah Minta Jajaran Direksi Dicopot

    Buntut dari Kegagalan Sistem Bank DKI, Nasabah Minta Jajaran Direksi Dicopot

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta – Puluhan nasabah yang tergabung dalam Forum Nasabah Bank DKI menggelar aksi damai di depan Kantor Bank DKI di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2025. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan nasabah Bank DKI atas kelumpuhan layanan digital Bank DKI yang telah berlangsung sejak akhir Maret 2025. Menurut Koordinasi Aksi, Yudis Apriliansyah, akibat […]

expand_less