Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pentingnya Kolaborasi, Cellica: Program CKG dan MBG Untuk Menuju Generasi Emas

Pentingnya Kolaborasi, Cellica: Program CKG dan MBG Untuk Menuju Generasi Emas

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
  • visibility 138
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta msinews.com- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan dua program prioritas nasional, yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “CKG dan Gizi Gratis: Strategi Preventif Pastikan Generasi Indonesia Emas”, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/8/2025).

Cellica menyebutkan bahwa dua mitra utama Komisi IX terkait program tersebut, yakni Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, memiliki peran strategis dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, khususnya poin keempat mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kesetaraan gender.

“Kalau membangun fisik bisa dilakukan melalui perencanaan penganggaran dan pembangunan dalam jangka waktu tertentu dan relative tidak memerlukan waktu yang lama, namun membangun sumber daya manusia butuh waktu panjang, komitmen kuat, serta kolaborasi dari semua stakeholder—akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, hingga media,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cellica menyoroti program Cek Kesehatan Gratis yang kini tengah berjalan dan telah menjangkau 16 juta masyarakat Indonesia, sedangkan target peserta didik yang akan dilaksakan CKG sebesar 53 juta peserta didik yang menjadi upaya preventif yang sangat penting dalam mendeteksi dini potensi penyakit, terutama penyakit tidak menular pada anak-anak.

“Tenaga kesehatan kita turun langsung ke sekolah-sekolah, dari SD hingga SMA/SMK, untuk memeriksa kesehatan anak-anak. Ketika ditemukan risiko penyakit, harus ada penanganan cepat tidak hanya preventif, tetapi juga kuratif dan rehabilitatif termasuk bila ditemukan penyakit pada kategori umur lainnya,” jelas mantan Bupati Karawang itu.

Menurutnya, peran Puskesmas juga menjadi sangat krusial dalam ekosistem pelayanan kesehatan primer. Namun, Cellica mencatat adanya pergeseran fungsi Puskesmas dari promotif ke kuratif seiring meningkatnya beban layanan, terutama di wilayah urban seperti Karawang, Bekasi, dan Bandung, di mana kunjungan pasien bisa mencapai 100–150 orang per hari.

“Program ini tidak akan maksimal tanpa edukasi keluarga. Misalnya, pasien hipertensi harus rutin minum obat. Jadi, keluarga perlu diedukasi agar kepatuhan pengobatan berjalan dan beban pembiayaan kesehatan nasional bisa ditekan,” tegasnya.

Selain program CKG, Cellica juga menyoroti pentingnya MBG yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN). Program yang menyasar kelompok prioritas seperti anak-anak usia dini (RA, PAUD), siswa SD, SMP, SMA/SMK, serta ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD.

“Tujuannya adalah agar anak-anak kita tidak hanya makan kenyang, tapi juga sehat dan bergizi seimbang. Dengan intervensi gizi yang tepat sejak dini, kita ingin mencetak generasi 2045 yang cerdas, sehat lahir batin, dan bebas stunting,” papar legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini.

Di akhir pernyataannya, Cellica mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal keberhasilan program CKG dan MBG sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kolaborasi menjadi kunci. Program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.** DL.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Catat, Mulai 15-28 Juli Polres Prabumulih Gelar “Operasi Musi 2024”

    Catat, Mulai 15-28 Juli Polres Prabumulih Gelar “Operasi Musi 2024”

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com-Polres Prabumulih Polda Sumatera Selatan akan menggelar Operasi Patuh Musi 2024. Operasi ini digelar secara serentak dilaksanakan selama dua pekan mulai tanggal 15-28 Juli 2024. Adapun beberapa contoh sasaran dalam kegiatan operasi adalah berbagai pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas korban akibat kecelakaan lalu lintas seperti menggunakan HP saat berkendara atau berada di bawah pengaruh miras […]

  • Wamendagri Bima Arya: Pelantikan dan Retret Ketua RT se-Kota Jambi Jadi Tonggak Sejarah Baru

    Wamendagri Bima Arya: Pelantikan dan Retret Ketua RT se-Kota Jambi Jadi Tonggak Sejarah Baru

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jambi,msinews.com– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pelantikan dan retret Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Jambi menjadi tonggak sejarah baru. Pasalnya, dua peristiwa bersejarah tersebut digelar secara bersamaan di Kota Jambi dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. “Saya akan laporkan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, mudah-mudahan diikuti dan jadi inspirasi […]

  • Dukung SE Menaker tentang Larangan Penahanan Ijazah, Komisi IX: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak

    Dukung SE Menaker tentang Larangan Penahanan Ijazah, Komisi IX: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin mendukung terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Perusahaan yang melanggar aturan itu harus ditindak. Menurut Zainul, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dalam melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjunjung tinggi prinsip […]

  • Raja Salman : Perlunya Hentikan Kejahatan Israel ke Palestina di Awal Ramadan

    Raja Salman : Perlunya Hentikan Kejahatan Israel ke Palestina di Awal Ramadan

    • calendar_month Senin, 11 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pernyataannya yang menandai dimulainya Ramadan, Raja Salman dari Arab Saudi menyoroti pentingnya masyarakat internasional untuk menghentikan kejahatan brutal yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. “Sangat menyedihkan bagi kita bahwa datangnya bulan Ramadhan tahun ini bertepatan dengan serangan yang sedang berlangsung yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina,” ucap Raja Salman yang dirilis […]

  • Pemda Diharap Tak Ragu Gunakan APBD untuk Dukung Pembentukan Koperasi Desa

    Pemda Diharap Tak Ragu Gunakan APBD untuk Dukung Pembentukan Koperasi Desa

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menegaskan, Pemda dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan tersebut. Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang […]

  • DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pendidikan tersebut. Menurut Saadiah, […]

expand_less