Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
  • visibility 247
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pendidikan tersebut.
Menurut Saadiah, tragedi tersebut tidak cukup dipandang sebagai musibah biasa.

“Pelatihan harus dihentikan sementara sampai investigasi selesai. Negara tidak cukup menyatakan ini sebagai musibah, tetapi wajib membuktikan seluruh standar perlindungan terhadap peserta telah dipenuhi,” kata Saadiah, Minggu, 28 Juni 2026.

Dikatakan Saadiah, penghentian sementara menjadi langkah penting agar proses investigasi dapat berlangsung secara objektif tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta lain yang masih mengikuti program serupa.

“Komnas HAM harus dilibatkan dalam penyelidikan bersama tim investigasi independen. Proses ini penting agar penyebab kematian para peserta diungkap secara objektif dan transparan,” ucapnya.

Selain melibatkan Komnas HAM, Saadiah meminta tim investigasi juga diisi unsur kesehatan, keselamatan kerja, serta pihak-pihak independen yang memiliki kompetensi mengaudit pelaksanaan program pemerintah.

“Apabila ditemukan adanya kelalaian sistemik atau metode pelatihan yang tidak proporsional, kasus ini dapat berkembang menjadi dugaan pelanggaran HAM. Semua pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegasnya.

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa hak hidup merupakan hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Pemerintah harus menyusun standar nasional pelatihan bagi peserta sipil. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh wajib dilakukan sebelum peserta mengikuti aktivitas fisik yang berisiko tinggi,” kata dia.

Lanjut Saadiah, seluruh peserta program pemerintah, termasuk calon manajer yang berasal dari masyarakat sipil, berhak memperoleh lingkungan pelatihan yang aman sebagaimana prinsip keselamatan kerja yang berlaku secara nasional maupun internasional.

“Komisi XIII akan meminta penjelasan pemerintah dan penyelenggara serta mendorong audit kepatuhan HAM. Dasar hukum penggunaan latihan militer bagi peserta sipil juga harus dievaluasi secara menyeluruh,” tutup politis PKS itu. //

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PLN Siapkan Kontrak Jangka Panjang untuk Akselerasi Proyek PSEL Untuk Menyambut Minat Besar Investor

    PLN Siapkan Kontrak Jangka Panjang untuk Akselerasi Proyek PSEL Untuk Menyambut Minat Besar Investor

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    JAKARTA.MSINEWS.COM-Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) kian menarik minat para investor multinasional. Investasi hijau ini dinilai sangat menjanjikan bagi pasar privat berkat adanya kepastian skema kontrak jual-beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) bersama PT PLN (Persero) berdurasi 30 tahun. Merespons tingginya minat pasar terhadap kontrak jangka panjang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan […]

  • Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia, Ketua DPD RI : Kita Doakan Juara di Olimpiade Paris 2024

    Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia, Ketua DPD RI : Kita Doakan Juara di Olimpiade Paris 2024

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua DPD RI AA.LaNyalla Muhammad Mattaliti mengaku bangga atas lolosnya Timnas Indonesia U-23 dalam laga melawan Timnas Korea Selatan pada Jumat 26 April 2024 dini hari dan berhasil lolos di babak semifinal. Mantan Ketua Umum PSSI itu bangga dengan torehan Timnas Indonesia U-23, yang menurutnya sebuah prestasi yang berhasil mengukir sejarah. “Kita bangga dengan […]

  • Duit Mahasiswa Moestopo Ditilap, Pihak Yayasan UPDM Dipolisikan

    Duit Mahasiswa Moestopo Ditilap, Pihak Yayasan UPDM Dipolisikan

    • calendar_month Rabu, 27 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Jakarta – Duit Kampung Moestopo diduga Ditilap pihak internal Yayasan Univeraitas Prof Dr. Moestopo (YUPDM) hingga 10 miliar rupiah. Hilangnya duit Yayasan UPDM kebongkar dalam laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya . Yayasan UPDM adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran penting membentuk masa depan mahasiswa mencapai impiannya. Moestopo Yayasan UPDM […]

  • Bencana Kekeringan di Yogyakarta, Warga Diminta Hemat Gunakan Air Bersih

    Bencana Kekeringan di Yogyakarta, Warga Diminta Hemat Gunakan Air Bersih

    • calendar_month Kamis, 8 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com-Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan hingga 31 Agustus 2024 akibat musim kemarau. Untuk itu, masyarakat dihimbau hemat dalam penggunaan air bersih dan waspada terhadap potensi bencana yang bisa ditimbulkan. Penetapan darurat bencana kekeringan itu melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 286/KEP/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan […]

  • DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

    DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

    • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta,MSINews.com – Pemerintah Indonesia bersama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) harus memastikan sekaligus mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Untuk diketahui, Temasek dinyatakan sebagai pemenang atas divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94 persen. Tidak berhenti, Singtel, merupakan perpanjangan tangan dari […]

  • Menteri ATR BPN

    Menteri ATR/BPN, Sambut Wisuda SPPN Bisa Gapai Impian

    • calendar_month Senin, 11 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Jakarta- Menteri ATR BPN  Hadi Tjahjanto mengikuti Sidang Terbuka Senat STPN dengan acara tunggal Wisuda Program Diploma Pertanahan. Program diantaranya Diploma IV Pertanahan serta Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Tahun Akademik 2022/2023. Kegiatan berlangsung di Pendopo STPN, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Setidaknya sebanyak 707 mahasiswa mengikuti wisuda dengan rincian 183 lulusan. Studi Diploma […]

expand_less