Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » PADMA Indonesia Desak Ormas NTT Bersatu, Cabut Laporannya atas Romo Patris Allegro di Polda NTT

PADMA Indonesia Desak Ormas NTT Bersatu, Cabut Laporannya atas Romo Patris Allegro di Polda NTT

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
  • visibility 203
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mendesak Organisasi Masyarakat (Ormas) NTT Bersatu  mencabut laporan polisi terhadap Romo Patris Allegro.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia Gabriel Goa mengatakan, bahwa di saat NTT  menjadi Provinsi Darurat Human Trafficking dan Darurat Kejahatan Seksual serta berdatangan peti jenazah dari Malaysia yang dilayani tokoh-tokoh Lintas Iman dan Agama diinisiasi Suster Lauren,PI,Mama Pdt. Emi Sahertian,Ade Ratmi,Ubu Hajah dan semua basodara di NTT, kami tidak pernah membaca dan melihat keterlibatan Ormas NTT Bersatu  ikut berdoa dan menangis atas kematian tragis anak-anak NTT pulang dalam peti.

Gabriel Goa,Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia

“Mereka didoakan dan dihormati harkat dan martabatanya sebagai ciptaan Tuhan tanpa memandang suku, agama,ras dan antar Golongan. Mereka yang berjuang melawan Kejahatan Human Trafficking dan kejahatan seksual di NTT  tidak pernah memperdebatkan bahkan memilih mendampingi berdasarkan (SARA).

Terpanggil hati nurani karena Korban adalah Ciptaan Tuhan asal NTT yang diinjak-injak harkat dan martabat. Mereka Korban Kejahatan Kemanusiaan. Semua Pejuang Lintas Agama dan Lintas Iman bersuara dan berjuang bersama tanpa memperdebatkan Suku,Agama,Ras dan Antar Golongan (SARA).

Ormas NTT Bersatu (Dok. Istimewa)

Ormas NTT Bersatu (Foto: Dok istimewa)

Terpanggil nurani berdasarkan pengalaman mendampingi Korban-Korban Konflik SARA di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku maka kami dari Lembaga PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menyampaikan sikap sebagai berikut :

Pertama, mendesak Ormas NTT Bersatu  untuk segera mencabut Laporan Polisi di Polda NTT Terhadap Romo Patris Allegro untuk mencegah terjadinya konflik di bumi NTT(Nusa Terindah Toleransi) dan bersama-sama Pejuang-Pejuang Lintas Agama dan Iman di Nusa Tenggara Timur untuk melawan Kejahatan Human Trafficking dan Kejahatan Seksual serta membela para korban human trafificking dan Kejahatan-Kejahatan Seksual di NTT.

“Jika Ormas NTT Bersatu tetap keras kepala memproses hukum Romo Patris Allegro, apabila jika terjadi konflik di NTT maka mereka wajib bertanggungjawab karena mereka adalah pemicunya.”

Romo Patris Alegro. Foto: Dok Istimewa

Kedua, PADMA Indonesia mendesak Kapolda NTT untuk bijak dalam proses penanganan terhadap Laporan Polisi oleh Ormas NTT Bersatu terhadap Romo Patris Allegro.

“Kami tidak ingin NTT hancur berantakan seperti konflik berdarah Ambon,Poso dan Kalimantan.”

Ketiga,PADMA Indonesia  mengajak Semua Lembaga Agama.dan Lintas Iman.serta Ormas dan OKP Keagamaan di Nusa Tenggara Timur untuk berkolaborasi dan menjaga bumi Flobamora menjadi Nusa Terindah Toleransi, serta berkolaborasi serius atasi stunting, human trafficking dan kejahatan seksual di bumi tercinta Flobamora. Sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama-sama saat ini untuk Korban tanpa mempersoalkan SARA.

“If.you want Peace ,work for Justice” tutup Gabriel Goa,Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia. **

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KOMPAK Indonesia

    KOMPAK Indonesia Minta Pemilihan Dirut TVRI Dijaga Integritasnya

    • calendar_month Senin, 6 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesi) minta pemilihan Direktur Utama TVRI dijaga keberlangsungan dan Integritasnya. Dalam pernyataannya, KOMPAK Indonesiajuga mengemukakan beberapa poin penting. Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel Goa mengatakan, mengawasi dan menjaga integritas dalam proses pemilihan Pimpinan Calon Dirut  Televisi Republik Indonesia (TVRI), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki […]

  • Tim Hukum Anies-Muhaimin

    Tim Hukum Anies-Muhaimin Resmi Daftarkan Gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi

    • calendar_month Kamis, 21 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Tim Hukum Nasional (THN) dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, telah resmi mendaftarkan gugatan terkait Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan tim hukum Amin ke Gedung MK pada Kamis (21/3/2024) pagi telah menjadi sorotan utama, menandai langkah hukum yang diambil untuk […]

  • Pemerintah Diingatkan Berhati-hati dalam Mengendalikan Harga Beras

    Pemerintah Diingatkan Berhati-hati dalam Mengendalikan Harga Beras

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam mengendalikan harga beras. Sebab, kenaikan pangan pokok seperti beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Prabowo. “Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada,” kata Anggota Komisi IV DPR menanggapi kenaikan harga beras […]

  • Kemenag Terindikasi Melanggar Kesepakatan Soal Pembagian Kuota Haji 2024

    Kemenag Terindikasi Melanggar Kesepakatan Soal Pembagian Kuota Haji 2024

    • calendar_month Senin, 24 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1445H/202, M. Abdul Wachid menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai BPIH Tahun 1445H/2024. Dia menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun 2024 dari Arab Saudi awalnya sebanyak 221.000 […]

  • Anies Baswedan Kritik Pasal Karet UU ITE, Yang Merepotkan

    Anies Baswedan Kritik Pasal Karet UU ITE, Yang Merepotkan

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsNews–Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali dikritik karena mengandung pasal karet. Kritik terhadap UU ITE kali ini disampaikan oleh bakal capres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Anies menilai pasal-pasal dalam UU ITE harus dihapus lantaran merepotkan. “Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang […]

  • Jangan Biarkan Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian Membentuk Bangsa yang Pesimis

    Jangan Biarkan Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian Membentuk Bangsa yang Pesimis

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM–Medan digital sekarang sangat strategis. Diibarat, sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital diibaratkan sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), […]

expand_less