Komisi III DPR RI Terima Laporan Pemaskebar Soal Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Marsela
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
- visibility 201
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Komisi III DPR RI akhirnya menerima laporan dugaan Korupsi proyek air minum di Kawasan rawan air Desa Nura pulau Marsela yang telah menghabiskan anggaran sekitar 16 milyar lebih. Laporan tersebut langsung diterima bagian tenaga ahli DPR yang nantinya disampaikan kepada anggota DPR dalam rapat dengar pendapat kedepannya.
Untuk diketahui, kasus ini juga telah dilaporkan ke Mabes Polri, dan penegak hukum di Maluku. Sayangnya laporan mereka tidak digubris padahal Masyarakat di daerah tersebut terbilang menderita karena kurangnya air bersih.
Laporan Pemaskebar saat diterima langsung Tenaga Ahli DPR RI. (foto-tim)
“Puji Syukur, hari ini kami bisa datang dan diterima meskipun anggota DPR pada reses, namun laporan kami telah diterima langsung bagian secretariat Komisi III yang nantinya akan ditindaklanjuti DPR”, ungkap Ketua Pemaskebar Pusat, Beny Kalaboa di Gedung senayan Jakarta pada selasa, (07/01/2025.
Menurut Beny Kalabora yang didampingi Nus Leunupun saat berada di Komisi III tersebut mengatakan, kasus proyek air bersih di pulau Marsela ini benar-benar fakta dimana telah ditemukan banyak kejanggalan dalam pekerjaan proyek tersebut dan negara dirugikan 16 milyar lebih.
“Kasus ini sudah lama, penegak hukum di Maluku tidak menindaklanjuti kasus ini sehingga berlarut-larut padahal kenyataan di lapangan proyek ini bermasalah dan rakyat disana mengeluh karena air bersih.
Pihak Pemaskebar juga berharap Komisi III DPR RI agar segera menindaklanjuti kasus ini dengan kewenangan yang ada, yaitu tentang kasus-kasus hukum.
“Kita berharap Komisi III dengan melihat laporan kami ini agar dapat mengambil Langkah tegas, setidaknya sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang memainkan peran pengawasan di bidang hukum dapat memanggil atau turun ke lapangan dan mengecek langsung apa yang membuat sehingga kasus ini berlarut-larut dan belum mendapat kepastian hukum”, ungkap Benny.
Pada sisi yang lainnya, Beny menyindir bagaimanamungkin negara bisa mengabaikan rakyat yang sebetulnya berada di area Blok Migas dengan membiarkan krisis air yang berkepanjangan. (tim-red)
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar