Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Komisi III DPR RI Terima Laporan Pemaskebar Soal Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Marsela

Komisi III DPR RI Terima Laporan Pemaskebar Soal Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Marsela

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
  • visibility 260
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Komisi III DPR RI akhirnya menerima laporan dugaan Korupsi proyek air minum di Kawasan rawan air Desa Nura pulau Marsela yang telah menghabiskan anggaran sekitar 16 milyar lebih. Laporan tersebut langsung diterima bagian tenaga ahli DPR yang nantinya disampaikan kepada anggota DPR dalam rapat dengar pendapat kedepannya.

Untuk diketahui, kasus ini juga telah dilaporkan ke Mabes Polri, dan penegak hukum di Maluku. Sayangnya laporan mereka tidak digubris padahal Masyarakat di daerah tersebut terbilang menderita karena kurangnya air bersih.

Laporan Pemaskebar saat diterima langsung Tenaga Ahli DPR RI. (foto-tim)

“Puji Syukur, hari ini kami bisa datang dan diterima meskipun anggota DPR pada reses, namun laporan kami telah diterima langsung bagian secretariat Komisi III yang nantinya akan ditindaklanjuti DPR”, ungkap Ketua Pemaskebar Pusat, Beny Kalaboa di Gedung senayan Jakarta pada selasa, (07/01/2025.

Menurut Beny Kalabora yang didampingi Nus Leunupun saat berada di Komisi III tersebut mengatakan, kasus proyek air bersih di pulau Marsela ini benar-benar fakta dimana telah ditemukan banyak kejanggalan dalam pekerjaan proyek tersebut dan negara dirugikan 16 milyar lebih.

“Kasus ini sudah lama, penegak hukum di Maluku tidak menindaklanjuti kasus ini sehingga berlarut-larut padahal kenyataan di lapangan proyek ini bermasalah dan rakyat disana mengeluh karena air bersih.

Pihak Pemaskebar juga berharap Komisi III DPR RI agar segera menindaklanjuti kasus ini dengan kewenangan yang ada, yaitu tentang kasus-kasus hukum.

“Kita berharap Komisi III dengan melihat laporan kami ini agar dapat mengambil Langkah tegas, setidaknya sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang memainkan peran pengawasan di bidang hukum dapat memanggil atau turun ke lapangan dan mengecek langsung apa yang membuat sehingga kasus ini berlarut-larut dan belum mendapat kepastian hukum”, ungkap Benny.

Pada sisi yang lainnya, Beny menyindir bagaimanamungkin negara bisa mengabaikan rakyat yang sebetulnya berada di area Blok Migas dengan membiarkan krisis air yang berkepanjangan. (tim-red)

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

    Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengevaluasi Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim. Pasalnya, respon dari pihak Pemkot Jakarta Utara atas aspirasi masyarakat sangat lambat. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta Utara mendesak Pj.Heru Budi Hartono segera megevaluasi kinerja Wali Kota Jakarta Utara terkait […]

  • Mendagri Tito Turun Langsung Pantau Penyaluran Beras SPHP di Provinsi Banten

    Mendagri Tito Turun Langsung Pantau Penyaluran Beras SPHP di Provinsi Banten

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Serang,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memantau langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). Adapun, pemantauan tersebut dilakukan di Pasar Induk Rau, salah satu minimarket, dan Kantor […]

  • Diskursus Imajiner bersama Askolani Jasi, S.H., M.H.: Antara Pengetahuan dan Perbuatan

    Diskursus Imajiner bersama Askolani Jasi, S.H., M.H.: Antara Pengetahuan dan Perbuatan

    • calendar_month Sabtu, 26 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Pangkalan Balai, msinews.com -Kota Pangkalan Balai merupakan ibukota dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Sebutan kota sudah lebih dari layak disandang oleh Pangkalan Balai. Setidak-tidaknya ada dua argumentasi pokok kenapa Pangkalan Balai pantas menyandang sebutan kota. (1) Secara demografis letak Pangkalan Balai relatif sangat dekat dengan Kota Palembang. Waktu tempuh perjalanan darat dari Palembang ke […]

  • Kemensos Salurkan Bantuan Korban Erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat

    Kemensos Salurkan Bantuan Korban Erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat

    • calendar_month Minggu, 19 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Halmahera Barat,msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan sejumlah bantuan bagi warga terdampak erupsi Gunung Api Ibu, di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bantuan yang diberikan berupa logistik, kebutuhan dasar dan buffer stock dari Lumbung Sosial Kemensos yang ada di Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara. “Sebagai upaya penanganan bencana erupsi Gunung Api Ibu, Kemensos sudah […]

  • DPR RI Putuskan

    DPR RI Putuskan Lanjutkan Pembahasan Revisi UU Desa Pasca Pemilu 2024

    • calendar_month Jumat, 2 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com  – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengumumkan bahwa pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Keputusan ini diambil setelah persetujuan dalam rapat paripurna DPR terakhir. Menurut Puan, keputusan untuk menunda pembahasan revisi UU Desa hingga setelah pemilu tidak terlepas dari […]

  • Operasi Ketupat 2024

    Operasi Ketupat 2024 Dimulai untuk Pengamanan Arus Mudik Idul Fitri

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Lambar, MSINews.com – Kegiatan pengecekan personil yang terdiri dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Damkar, BPBD, Tenaga Kesehatan, dan OPD Terkait dimulai oleh Bupati Lampung Barat (Lambar) yang didampingi oleh Kapolres Lambar AKBP Ryky W. Muharam dan Dandim 0422 LB Letkol Inf Rinto Wijaya. Penyematan pita kepada perwakilan personil dilakukan sebagai tanda kesiapan mereka untuk […]

expand_less