Jakarta, MSINews.com – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengingatkan PDI Perjuangan (PDI-P) untuk berhati-hati menyusul masa kepemimpinan mereka yang mendekati 10 tahun.
Bahlil menyoroti sejarah politik Indonesia pasca-reformasi yang menunjukkan pergantian kekuasaan secara teratur.
Baca juga : Ditanya Gibran Soal SGIE, Cak Imin Balik Tanya ‘ Saya Tidak Paham‘
“Kalau kita sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi,” dalam acara Simposium Demokrasi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).
Menurut Bahlil, demokrasi memberikan kemungkinan bagi pergantian kepala daerah, anggota DPR, hingga presiden secara berkala.
“PDI-P berkuasa, sudah hampir 10 tahun juga ini. Jadi hati-hati ada silih bergantinya, kira-kira kan. Kalau kita lihat sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi,” ujar Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa setelah reformasi tahun 1998 hingga 2009, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) selalu mengalami pergantian.
Dari PDI-P, Golkar, hingga Demokrat, dan begitu pula dengan pemegang jabatan presiden dari Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama dua periode atau 10 tahun.
“Dalam sejarah Orde Baru, Golkar bahkan bisa bertahan selama 30 tahun berkuasa. Namun, di era reformasi, Demokrat hanya bertahan sampai 10 tahun,” jelas Bahlil.
Bahlil menyoroti transisi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi, dan dari Demokrat ke PDI-P sebagai partai penguasa selama dua periode.
Dengan berpegang pada fakta sejarah ini, Bahlil memberikan peringatan bahwa PDI-P bisa saja kehilangan kekuasaan setelah berkuasa selama 10 tahun.
“Sejarah dari reformasi menunjukkan bahwa partai berkuasa selama 10 tahun nanti akan berganti lagi. Pertanyaannya, apakah partai berikutnya akan bertahan 10 tahun? Wallahualam,” tandas Bahlil.
Peringatan ini menciptakan refleksi mendalam terhadap dinamika politik Indonesia, menyoroti pentingnya perubahan dan pergantian kekuasaan dalam konteks demokrasi pasca-reformasi.