Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Sri Mulyani Ungkap soal Anggaran Perlinsos 2024: Diketok DPR sebelum Pilpres dan Pemilu

Sri Mulyani Ungkap soal Anggaran Perlinsos 2024: Diketok DPR sebelum Pilpres dan Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
  • visibility 186
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 telah disetujui oleh DPR sebelum pelaksanaan pilpres dan pemilu pada tahun sebelumnya.

Penjelasan ini dia sampaikan saat menghadiri sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4) lalu.

Namun, meskipun anggaran tersebut telah disetujui, belum banyak yang memahami secara jelas apa itu skema perlinsos.

Baca Juga : Banjir Lahar Dingin Marapi Menerjang, 256 Warga Terdampak

Perlinsos, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang APBN 2024 Nomor 19 tahun 2023, kata Wanita kelahiran Lampung itu adalah bagian dari Belanja Pemerintah Pusat.

“Semua bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial,” ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Sabtu 6/4/2024.

Ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga : KPK Eksekusi 10 Terpidana Korupsi Tukin di Lapas Sukamiskin

Menurut penjelasan Sri Mulyani, anggaran APBN 2024 difokuskan pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, serta penurunan angka stunting di masyarakat.

Besarannya mencapai Rp496,8 triliun, mencakup berbagai program seperti Bantuan Sosial (Kemensos), Program bantuan pendidikan (PIP, KIP), Jaminan Kesehatan (PBI JKN), subsidi pupuk, listrik, LPG, BBM, subsidi bunga KUR UMKM, dan program-program lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang patut ditekankan adalah bahwa anggaran perlinsos ini telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh DPR sebelum pelaksanaan pemilu dan pilpres, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan politik siapa pun.

Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang sedang berlangsung.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir mengikuti pola yang sama, tidak ada perbedaan signifikan menjelang pemilu 2024. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengelola anggaran secara prudent demi menjaga keberlangsungan dan kredibilitas APBN.

Dalam situasi ekonomi yang terus berubah dan kompleks, APBN sebagai sumber anggaran perlinsos harus dijaga dengan hati-hati agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable.

Baca juga : Gunung Semeru Erupsi: Tinggi Abu Vulkanik 500 Meter di Atas Puncak

Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk perlindungan sosial benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, pengungkapan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Minta Imigrasi Cegah 4 Orang, Lanjutan Pengembangan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika Papua

    KPK Minta Imigrasi Cegah 4 Orang, Lanjutan Pengembangan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika Papua

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Ali Fikri menyampaikan telah ajukan pencegah terhadap empat orang terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Kasus dugaan Korupsi tersebut telah menjerat Bupati nonaktif Mimika Eltinus Omaleng ke jeruji besi. Pasalnya pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di […]

  • Agus Andrianto Sebut Polri Tak Akan Puas Diri Meski Kepercayaan Publik Meningkat 76,4 Persen

    Agus Andrianto Sebut Polri Tak Akan Puas Diri Meski Kepercayaan Publik Meningkat 76,4 Persen

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Wakapolri, Komjen Agus Andrianto, menyebut bahwa Polri tak akan puas diri meski hasil survei tingkat kepercayaan publik meningkat sebesar 76,4 % pada Juli 2024. Menurut Agus Andrianto Jenderal Bintang Tiga itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini tentu ada campur tangan pengawasan dari pihak eksternal, salah satunya Kompolnas RI. Berdasarkan survei indikator, tingkat kepercayaan […]

  • Pemerintah Diminta Buka Data Distribusi Beras ke Publik Secara Transparan

    Pemerintah Diminta Buka Data Distribusi Beras ke Publik Secara Transparan

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta untuk membuka data distribusi berras secara transparan ke publik. Baik itu, distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk ke mana distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. Amin memahami adanya […]

  • Mensos  Pastikan Pengadaan Laptop Siswa Sekolah Rakyat Transparan dan Akuntabel

    Mensos  Pastikan Pengadaan Laptop Siswa Sekolah Rakyat Transparan dan Akuntabel

    • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan  dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan,” kata Gus Ipul saat mengajak Wakil Menteri Pekerjaan […]

  • Tanpa Kampanye, Irman Gusman Berpeluang Masuk Senator RI Dapil Sumbar 2024  di PSU

    Tanpa Kampanye, Irman Gusman Berpeluang Masuk Senator RI Dapil Sumbar 2024 di PSU

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Padek,msinews.com- Calon Anggota DPD RI Irman Gusman masuk empat besar perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI di Sumbar, Sabtu (13/7/2024). Dilansir Jawapos.com, lebih dari 1 juta suara yang dihimpun Tim IG Center, Irman Gusman berada di posisi keempat, di bawah peroleh suara calon DPD RI lainnya, yakni Cerint Iralloza Tasya, Muslim M Yatim dan […]

  • Ketua FKSI Laporkan Tiga Akademisi di Bareskrim Polri, Buntut Pelanggaran Pemilu

    Ketua FKSI Laporkan Tiga Akademisi di Bareskrim Polri, Buntut Pelanggaran Pemilu

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FKSI), Cak Natsir Sahib, bersama dengan dua pengecanya, telah mengambil langkah tegas dengan menyampaikan laporan terkait pelanggaran pemilu. Mereka mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada pukul 16.00 WIB untuk mengungkapkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tiga akademisi dan seorang sutradara. Laporan yang disampaikan oleh Cak […]

expand_less