Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
  • visibility 72
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas akan memecat pejabat yang membuat regulasi rumit, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pembukaan pameran hasil kerja sama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5). Prabowo menyatakan pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan diganti.

Indrajaya mengatakan, PKB mendukung langkah Prabowo dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Gagasan yang cukup brillian. Apalagi masih banyak anak muda kompeten dengan penguasaan teknologi jauh lebih maju.

“Penggantian pejabat yang bermental lambat dan cenderung mempersulit memiliki nilai positif untuk menjadi evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi yang adaptif dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan,” terang legislator asal Dapil Papua Selatan itu, Senin (26/5/2025).

Indrajaya mengatakan, mental pejabat-pejabat yang yang suka mempersulit pembuatan regulasi itu umumnya sulit berubah. Mereka malas belajar. Karena itu, dengan mencopot pejabat tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) dalam upaya mengelola layanan public (public service) lebih efektif.

Meski demikian, Indrajaya mengingatkan pencopotan pejabat tetap harus dilakukan secara prosedural, berdasarkan regulasi. Hal ini untuk prinsip kehati-hatian dan objektifitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses penggantian pejabat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dia mencontohkan pemerintah Singapura. Pemerintahan negara itu dikenal dengan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Singapura secara berkala melakukan evaluasi kinerja pejabat-pejabatnya dan melakukan pergantian jika diperlukan, termasuk yang kinerjanya dinilai cenderung lamban.

“Di Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan untuk mengganti pejabat-pejabat yang tidak efektif dalam pemerintahan,” bebernya.

Menurut Indrajaya, langkah Prabowo sangat tepat, karena pemerintahan yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kinerja pejabat-pejabat pemerintah dan mencapai tujuan negara.//

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, […]

  • DPR Revisi UU IKN, Bappenas Sebut Ada Pertanyaan HGU dan HPL

    DPR Revisi UU IKN, Bappenas Sebut Ada Pertanyaan HGU dan HPL

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mngesahkan revisi UU (Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negera (IKN) Nusantara hari ini  melalui rapat paripurna. Namun Bapemas menyampaikan ada beberapa pertanyaan terkait tanah HGU, HPL dengan paruh waktu 95 tahun. DPR sahkan revisi UU IKN ini merupakan langkah signifikan dalam pengembangan proyek IKN […]

  • KPU RI

    KPU RI Terus Hitung Surat Suara Rusak di Paniai, Papua Tengah, Jelang Pemungutan Suara

    • calendar_month Selasa, 13 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih menghitung jumlah surat suara rusak di Paniai, Papua Tengah, menjelang pemungutan suara. Seorang anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengonfirmasi hal tersebut, sementara beredarnya video perusakan surat suara dan kotak suara di daerah tersebut telah menjadi perhatian. KPU RI masih dalam proses menghitung jumlah surat […]

  • Kementerian PKP Mulai Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta

    Kementerian PKP Mulai Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Kementerian PKP Mulai Land Clearing Msinews.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai tahapan land clearing pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/1/2026). Proyek ini dirancang sebagai solusi keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan lahan Meikarta […]

  • Mendagri Minta IPDN Tingkatkan Kapasitas Fiskal Menuju Kampus Mandiri dan Unggul

    Mendagri Minta IPDN Tingkatkan Kapasitas Fiskal Menuju Kampus Mandiri dan Unggul

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Sumedang,msinews.com –Kemandirian ini penting untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran serta kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) meningkatkan kapasitas fiskal sebagai langkah menuju kampus yang mandiri dan unggul. “Saya harapkan betul-betul IPDN ini punya kemampuan fiskal yang tidak hanya tergantung dari […]

  • Tekan Biaya Haji, PKB Minta Pengeluaran Tak Efisien Dicoret

    Tekan Biaya Haji, PKB Minta Pengeluaran Tak Efisien Dicoret

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, An’im Falachuddin mengatakan masih ada celah agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bisa turun. Salah satunya dengan mencoret deretan pengeluaran yang tidak efisien. Gus An’im-sapaan akrab An’im Falachuddin-mengatakan ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekankan untuk menekan pengeluaran biaya haji. Misalnya biaya penerbangan yang menurutnya […]

expand_less