Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
  • visibility 232
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, pada reses di daerah saat melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, ia melihat perlu adanya UU Anti Money Politic untuk mencegah adanya kecurangan pelaksanaan pemilu.

“Selain itu, perlu penguatan kapasitas Bawaslu agar mampu melakukan pencegahan terhadap kecurangan penyelenggaraan pemilu dalam berbagai bentuk,” ucap Sylviana di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Senada dengan itu, Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma pada siding paripurna tersebut juga menekankan adanya penguatan terhadap Bawaslu RI. Selain itu, Filep mengapresiasi atas hasil pelaksanaan pemilu di Papua Barat yang berlangsung aman tertib dan damai.

“Meski masih banyak perbaikan tapi saya apresiasi pelaksanaan pemilu di Papua, saya berharap orang Papua yang terpilih dapat turut serta dalam segala aspek pembangunan di Indonesia,” ucapnya.

Lain halnya, Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman menyoroti terkait lembaga pemasyarakatan yang ada di sana perlu segera adanya rehabilitasi, karena sudah tidak layak dan melebihi dari kapasitas yang ada.

“Saya melihat hal ini terjadi di hampir semua lembaga pemasyarakan kita, sehingga perlu adanya rehabilitasi dan penataan ulang dari pemerintah,” pungkasnya.

Tema reses Komite I DPD RI kali ini adalah pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *domi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Legislator Sabam Sinaga Tegaskan,  Revisi UU Sisdiknas Momentum Perbaikan Dunia Pendidikan

    Legislator Sabam Sinaga Tegaskan,  Revisi UU Sisdiknas Momentum Perbaikan Dunia Pendidikan

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga mengatakan, bahwa, RUU (Revisi Undang-Undang) Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinilai sebagai kebutuhan mendesak. Politisi partai Demokrat ini menekankan bahwa regulasi yang sudah cukup lama ini perlu disesuaikan dengan tantangan zaman dan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, kondisi pendidikan Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti […]

  • TP PKK

    TP PKK Efektif Program Pemerintah Hingga Tingkat Keluarga

    • calendar_month Selasa, 5 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Jakarta, Keberadaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dinilai efektif dalam membantu menyukseskan program pemerintah yang telah dicanangkan. Hal ini lantaran TP PKK memiliki jaringan yang sangat besar dan dapat masuk ke satuan organisasi terkecil, yakni tingkat keluarga. “Saya pernah memimpin jaringan yang cukup besar Polri, anggotanya 450 ribu orang, jejaringnya sampai tingkat desa saja, […]

  • Menteri PKP Tinjau Lahan 45 Hektare di Depok untuk Pembangunan Rusun MBR

    Menteri PKP Tinjau Lahan 45 Hektare di Depok untuk Pembangunan Rusun MBR

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 3.957
    • 0Komentar

    Msinews.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sebelum proses pembangunan dimulai. “Lahan ini milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan […]

  • Babinsa dan Warga Seko Tandu Jenazah Pensiunan Guru Sejauh 30 Kilometer

    Babinsa dan Warga Seko Tandu Jenazah Pensiunan Guru Sejauh 30 Kilometer

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Luwut,msinews.com– Di tengah medan berat dan akses jalan yang terbatas, seorang prajurit TNI AD bersama warga menunjukkan makna sejati dari pengabdian dan kemanusiaan. Babinsa Koramil Seko Kodim 1403/Palopo, Serda Rahmat Saman, bersama warga setempat, menandu jenazah Matius, seorang pensiunan guru, dalam peti sejauh 30 kilometer, demi mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir di kampung halamannya, Senin […]

  • Ketua Pendekar Selalu Mendukung Capaian Kinerja Gubernur Jakarta

    Ketua Pendekar Selalu Mendukung Capaian Kinerja Gubernur Jakarta

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua Pendekar (Nderek Pakar) Andi Permadi menegaskan akan terus mengawal dan mendukung apa yang telah dicapai dalam program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Pramono Anung – Rano Karno untuk periode 2025-2030. “Kita selalu mendukung capaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur karena kami yakin Beliau selalu mengedepankan kepentingan serta kesejahteraan warga Jakarta,” ungkap Andi […]

  • Benny K.Harman : Putusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Salah Alamat/Sesat

    Benny K.Harman : Putusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Salah Alamat/Sesat

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang dibacakan Ketua MKD dalam sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, tanggal 24 Juni 2024 bahwa, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) adalah putusan sesat dan salah alamat. MKD DPR menyatakan Bambang Soesatyo melanggar kode etik anggota dewan […]

expand_less