Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mendagri Minta IPDN Tingkatkan Kapasitas Fiskal Menuju Kampus Mandiri dan Unggul

Mendagri Minta IPDN Tingkatkan Kapasitas Fiskal Menuju Kampus Mandiri dan Unggul

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
  • visibility 261
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumedang,msinews.com –Kemandirian ini penting untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran serta kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Ia meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) meningkatkan kapasitas fiskal sebagai langkah menuju kampus yang mandiri dan unggul.

“Saya harapkan betul-betul IPDN ini punya kemampuan fiskal yang tidak hanya tergantung dari APBN. Kalau enggak ya, nanti APBN penerimaannya kurang, dikurangi lagi nanti [anggaran IPDN],” kata Tito dalam Kuliah Umum Civitas Academica dan Praja IPDN Pusat dan Regional di Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (5/6/2025).

Ia menjelaskan, bahwa sebagai lembaga pendidikan kedinasan strategis di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), IPDN perlu memiliki daya tahan fiskal agar tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Diversifikasi sumber pendanaan menjadi kunci untuk mendorong inovasi program dan perbaikan fasilitas.

Selain itu, Tito juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana, termasuk asrama yang dinilai belum ideal. Sebagai tempat mencetak pemimpin masa depan, IPDN harus tampil berwibawa, termasuk dari sisi infrastruktur.

Mendagri juga mengapresiasi langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran yang telah dilakukan IPDN. Namun, ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal, seperti melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan skema Badan Layanan Umum (BLU). IPDN, lanjutnya, perlu mengembangkan potensi kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) melalui program pelatihan atau sertifikasi yang difasilitasi IPDN.

“Pak Rektor, Pak Halilul seide dengan saya, yaitu untuk mendapatkan pendapatan melalui PNBP atau BLU. Badan Layanan Umum, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dengan kemampuan [yang dimiliki], memanfaatkan kemampuan spesifik IPDN,” imbuh mantan Kapolri asal Palembang, Sumatera Selatan itu.

Mendagri Tito juga mendorong optimalisasi aset IPDN dan penguatan kerja sama pelatihan, riset terapan, serta kolaborasi dengan mitra strategis. Penguatan fiskal ini harus dibarengi kemitraan yang baik, termasuk dengan jejaring alumni dan dukungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Mendagri menegaskan, langkah ini merupakan kontribusi nyata IPDN dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Kalau ada ide-ide untuk menambah [kapasitas fiskal], menutupi kekurangan, keterbatasan anggaran dari CSR, boleh saja,” ujarnya.

Di sisi akademik, IPDN terus memperkuat kurikulum. Para dosen tengah disiapkan untuk memenuhi standar pedagogik, kompetensi, dan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja pemerintahan. Dengan dukungan pemerintah dan perbaikan internal berkelanjutan, IPDN diharapkan tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.

“Saya ingin melihat IPDN ini menjadi lebih maju, tidak hanya [biasa], jangan sampai tenggelam. Harus menjadi salah satu sekolah pendidikan tinggi unggulan. Unggulan dikenal publik,” tutupnya.

Sumber : Puspen Kemendagri.

Editor : tim Red.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kabupaten Pegunungan Bintang Raih TKD Award Terbaik 2023

    Kabupaten Pegunungan Bintang Raih TKD Award Terbaik 2023

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta_Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang atas kinerja terbaik dalam penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) semester I tahun 2023 d lingkungani Provinsi Papua Pegunungan. Pemkab Pegunungan Bintang menjadi kabupaten nomor urut pertama dalam kinerja keuangan untuk penyaluran TKD. Disusul kabupaten kedua yakni Lanny Jaya […]

  • Beredar Daftar “Dugaan” Penerima CSR BI-OJK, Nama Puteri Komarudin Disebut

    Beredar Daftar “Dugaan” Penerima CSR BI-OJK, Nama Puteri Komarudin Disebut

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah membongkar kasus dugaan korupsi penyaluran dana program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melibatkan sejumlah nama penerima Anggota DPR RI Komisi XI. Sebagaimana janjinya KPK pada bulan Agustus 2025 telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi […]

  • Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin memanas setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 meminta pandangan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pemakzulan tersebut pada 9 Januari 2024. Petisi 100 menyatakan setidaknya ada sepuluh alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juli […]

  • Wamendagri Bima: Kepala Desa Harus Punya Visi, Keberpihakan, dan Prioritas yang Jelas

    Wamendagri Bima: Kepala Desa Harus Punya Visi, Keberpihakan, dan Prioritas yang Jelas

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa seorang kepala desa harus memiliki visi, keberpihakan, dan prioritas yang jelas dalam menjalankan kepemimpinan. Ketiga hal tersebut menjadi landasan bagi pemimpin untuk menentukan arah pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan itu disampaikan Bima saat membuka kegiatan Kepala Desa […]

  • Polwan Polda Sumsel menggelar “Polwan Goes To School”

    Polwan Polda Sumsel menggelar “Polwan Goes To School”

    • calendar_month Kamis, 29 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Polwan Polda Sumsel menggadakan “Polwan Goes To School”, pada Selasa (27/08/2024).  Kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan ke-76 tahun 2024, dengan sasar sekolah-sekolah di seputaran Kota Palembang Penyelenggaraan Polwan Goes To School dan Polwan Goes To Campus sebagai program Polda Sumsel dalam memperingati Hari Jadi  Polwan ke- 76. Ketua Seksi Panitia […]

  • Kaesang Tanggapan Minim Terkait Hasil Survei Litbang Kompas

    Kaesang Tanggapan Minim Terkait Hasil Survei Litbang Kompas

    • calendar_month Rabu, 13 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan tanggapan minim terkait hasil survei Litbang Kompas yang memprediksi partainya gagal masuk DPR pada Pemilu 2024. Survei tersebut mencatat PSI dan delapan partai lain tidak memenuhi ambang batas parlemen. “Tidak apa-apa, itu jadi acuan kami untuk bekerja lebih giat lagi,” kata Kaesang singkat […]

expand_less