Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
  • visibility 217
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta-Anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka menyoroti proses izin investasi di Indonesia yang berbelit butuh waktu hingga molor 1-2 tahun dikeluhkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka keluhan Presiden Prabowo soal proses izin investasi di Indonesia yang molor hingga 1–2 tahun bukan tanpa alasan.

Di tengah kemudahan berbisnis yang jadi target nasional, justru birokrasi dan tumpang tindih data masih menjadi “rem darurat”.

Atas dasar itu, pihaknya merekomendasi kan Satu Data Indonesia (SDI) lantaran mampu mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Bukan sekadar wacana, ini menjadi fondasi perencanaan pembangunan agar terencana, terukur, dan tepat sasaran.

“Konsep ini dikenal sebagai Evidence‑Based Governance, yang hanya bisa bekerja optimal jika tertuang dalam Sistem Pemerintahan Digital yang utuh. Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada “orang dalam” atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan,” kata Rieke dalam keterangan tertulisnya.

Rieke menambahkan, sudah saatnya DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Satu Data Indonesia. Tanpa payung hukum yang kuat, ego sektoral dan tumpang tindih data akan terus menjadi biang kerok lambannya investasi. Dengan SDI, pungli dan lama urus izin bisa ditekan—investasi pun deras mengalir.

“Saya yakin Presiden Prabowo dengan latar belakang militer sangat memahami pentingnya prmbenahan data dasar negara,” ucapnya.

Rieke menjelaskan SDI dikonstruksikan mampu menggambarkan kondisi dan kebutuhan, serta potensi riil Indonesia, termasuk dalam kaitan dengan investasi yang berorisentasi pada kepentingan nasional, penguatan industri nasional untuk kesejahteraan rakyat,

“Data negara beres, izin cepat. Satu Data, Indonesia Bangkit, Maju, Sejahtera,” ujarnya.** RP.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Muskomwil I Apeksi 2025, Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Sinergi Pemda Dukung Program Pemerintah

    Muskomwil I Apeksi 2025, Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Sinergi Pemda Dukung Program Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Bukittinggi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (29/4/2025). Menurutnya, APEKSI merupakan wadah […]

  • Anggaran Jasa EO Disorot, Kepala BGN Pastikan Demi Profesionalitas dan Efisiensi

    Anggaran Jasa EO Disorot, Kepala BGN Pastikan Demi Profesionalitas dan Efisiensi

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

      Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan Event Organizer (EO) merupakan bagian dari kebutuhan strategis BGN sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Hal ini menjawab terkait penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik. “Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk […]

  • Ketika Para Tokoh Membaca “Melipat Jarak Kupang-Jakarta…”

    Ketika Para Tokoh Membaca “Melipat Jarak Kupang-Jakarta…”

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri peluncuran (launching) buku terbaru karya jurnalis senior Agustinus Tetiro berjudul “Melipat Jakarta Kupang-Jakarta Percepat Pembangunan NTT-sentris untuk Flobamora”. Sejumlah tokoh asal NTT hadir dalam launching dan diskusi buku yang digelar di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat itu. “Buku ini adalah hasil karya penulisan kreatif saudara Agustinus […]

  • Sestama BNPB: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah terkait Bencana, Optimalkan Penanggulangan Bencana

    Sestama BNPB: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah terkait Bencana, Optimalkan Penanggulangan Bencana

    • calendar_month Kamis, 19 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Jakarta, Bencana (BNPB) melalui Biro Perencanaan, melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) BNPB-BPBD Tahun 2023 yang bertujuan tersusunnya rancangan Rencana Kerja BPBD-BNPB Tahun 2025 yang telah tersinkronisasi dan disepakati Bersama di kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam sambutan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan upaya-upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terangkum dalam […]

  • Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM-Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.   Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat […]

  • LPJ PBNU 2021–2026 Diterima Aklamasi, Gus Yahya Sampaikan Terima Kasih dan Minta Maaf

    LPJ PBNU 2021–2026 Diterima Aklamasi, Gus Yahya Sampaikan Terima Kasih dan Minta Maaf

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 273
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2021–2026 yang disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf diterima secara aklamasi oleh peserta Muktamar Ke-35 NU. Penyampaian LPJ tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) KH Hasbullah Ahmad Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026) pagi. “Para masyayikh, para kiai, para muktamirin yang kami hormati, lima […]

expand_less