Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Adian Minta Pemerintah Atasi Bencana Kekeringan Daerah Bogor

Adian Minta Pemerintah Atasi Bencana Kekeringan Daerah Bogor

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 4 Sep 2023
  • visibility 188
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Anggota DPR RI Adian Napitupulu meminta Pemerintah untuk dapat menanggulangi bencana kekeringan di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor.

Politikus PDIP ini mengaku sudah berkeliling ke lebih dari tiga puluh desa dalam tiga pekan terakhir. Mulai dari Kecamatan Rumpin, Cariung hingga Jonggol, Jawa Barat. Hasilnya diketahui para warga setempat tengah mengalami kesulitan air bersih.

“Oleh karena itu saya meminta Bupati Bogor, Gubernur Jawa Barat, Menteri PUPR, Menteri Sosial, dan Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk segera membangun dan mempersiapkan infrastruktur air bersih bagi rakyat agar mereka tidak mencuci, meminum air yang tidak berstandar kesehatan bagi manusia,” terang Adian dalam keterangan resminya, Minggu (3/9).

Adian terakhir melakukan pengecekan di Desa Sukasirna, Jonggol. Di sana, para warganya juga mengalami kesulitan air bersih.

Jarak 90 Km dari Istana Merdeka dan 87 Km dari Gedung DPR RI dirasa Adian cukup dekat untuk bergerak cepat menuntaskan persoalan yang terjadi di sana.

“Bapak Presiden yang terhormat hadirlah dalam penderitaan rakyat, di manapun. Saya berharap dengan jarak yang sangat dekat itu negara bisa bertindak dengan cepat. Kami tunggu kehadirannya dan perbaikan infrastrukturnya,” tandasnya. (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kembali Beroperasi, Kemenhub Jamin Kapal Perintis di NTT Tak Dihentikan

    Kembali Beroperasi, Kemenhub Jamin Kapal Perintis di NTT Tak Dihentikan

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Direktur Jenderal Perhubungan Darat,Kementerian Perhubungan RI, Aan Suhanan mengatakan bahwa pihaknya menjamin layanan angkutan perintis di seluruh Indonesia tetap akan beroperasi. Setidaknya layanan angkutan perintis sudah diterapkan hingga akhir tahun ini. Tak terkecuali layanan kapal perintis penyeberangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat berhenti beroperasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menegaskan pihaknya telah mengatur […]

  • Cucun Hadiri Rajaban Akbar bersama Abuya Muhyiddin di Ponpes As-Syifa Sumedang

    Cucun Hadiri Rajaban Akbar bersama Abuya Muhyiddin di Ponpes As-Syifa Sumedang

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Sumedang,msinews.com-Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) sekaligus Waketum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal bersyukur dapat menghadiri Rajaban Akbar sekaligus peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Asy Syifa Walmahmuddiyyah, Sumedang, Jawa Barat. Pesantren yang diasuh oleh Abuya KH Muhammad Muhyiddin bin Abdul Qodir Al Manafi itu disebut […]

  • Harga Pedagang Eceran Beras dari berbagai Daerah,di Papua Rp 25.000/Kg

    Harga Pedagang Eceran Beras dari berbagai Daerah,di Papua Rp 25.000/Kg

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hingga tanggal 5 Maret 2024 harga beras masih mahal. Pedagang eceran untuk beras di pasar rata-rata Rp 14.000 hingga Rp 25.000/Kg. Hal ini membuat rakyat pesimis akan hidup keseharaian dengan adanya beras yang malah.Tak hanya mahal,tapi sulit mendapatkan stock beras eceran. Badan Pangan NAsional mencatat, hingga selasa 5 Maret 2024 harga beras masih tinggi. Berikut […]

  • KPK Periksa Lima Kades Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

    KPK Periksa Lima Kades Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Tahun anggaran 2021–2022, KPK memeriksa lima kepala desa atau dusun di Blitar Jatim. “Pemeriksaan bertempat di Polresta Blitar atas nama KMD (Kepala Dusun Jeding), KTN (Kepala Desa Penataran), SPM (Kades […]

  • Satu Data Indonesia untuk Haji Berkelas Dunia,Rieke : Pelajaran Emas dari Sistem Digital Saudi

    Satu Data Indonesia untuk Haji Berkelas Dunia,Rieke : Pelajaran Emas dari Sistem Digital Saudi

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    MEKAH,MSINEWS.COM-Dr. Rieke Diah Pitaloka, Anggota Timwas Haji DPR RI mengaku bahwa dirinya merasa bers bersyujur,karena mendapat kesempa tan bersama tim dari Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyara katan (Ahmad Fanani, S.IP., M.Han Stafsus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), serta KJRI Jeddah, melakukan pemantauan langsung ke dua syarikah pengelola data jemaah Indonesia tahun 2026, yaitu Raqeen Mashariq […]

  • Komisi VIII Sebut, RUU Kesejahteraan Lansi Diharapkan Mampu Beri Perlindungan 

    Komisi VIII Sebut, RUU Kesejahteraan Lansi Diharapkan Mampu Beri Perlindungan 

    • calendar_month Selasa, 11 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Surakarta, msinews.com-Komisi VIII DPR RI menyebut  penyusunan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia revisi dari UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Mengingat dinamika sistem pemerintahan yang telah mengalami perubahan menuntut perlu adanya revisi pada UU ini. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik. […]

expand_less