Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Mengejutkan! Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja, Begini Tanggapan KPK

Mengejutkan! Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja, Begini Tanggapan KPK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Mantan Politisi PDIP Harun Masiku dalam kasus suap yang selama ini menjadi buronan KPK telah dikabarkan bahwa keberadaannya ada di Negara Kamboja.

Seperti diketahui, Harun Masiku menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Warwata bahwa pihaknya tak ingin gegabah mengenai informasi yang beredar terkait Harun Masiku yang dikabarkan berada di Kamboja.

Alexander mengatakan pihaknya dari KPK akan memvalidasi mengenai informasi Harun Masiku karena tak ingin terkecoh, sebelumnya dikabarkan bahwa Harun Masiku berada di Negara tetangga yakni Malaysia namun setelah di telusuri keberadaannya tidak ada.

“Kemarin ada informasi katanya ke Malaysia, kita sudah kirim tim untuk menindaklanjuti informasi itu. Penyidik kita kirim, ternyata kosong,” kata Alexander Marwata saat di konfirmasi media di Jakarta, Kamis 27 Juli 2023 .

Tak hanya itu , Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya juga sudah lama memburu mengenai keberadaan Harun Masiku, KPK juga selama ini sudah bekerjasama dengan Mabes Polri dan Interpol untuk mencari informasi Harun Masiku.

“Koordinasi sudah dari dulu, kita minta supaya diterbitkan red notice sudah, ke Interpol sudah,” pungkas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Warwata.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya diberitakan tentang kabar Harun Masiku bahwa keberadaanya di Kamboja, kabar tersebut, disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan melalui keterangannya, Kamis 27 Juli 2023 kemarin.

Ia mengatakan pihak dari Kepolisian Republik Indonesia masih mendalami isu tersebut dan pihaknya juga sudah mengirimkan surat untuk diminta klarikasi mengenai kabar Harun Masiku.

“Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui channel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut,” kata Ramadhan dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip mjnews.id pada Kamis 27 Juli 2023 kemarin. (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera. “Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta […]

  • JarNas Anti TPPO Mengecam Putusan Kapolda NTT Soal Nasib Rudy Soik

    JarNas Anti TPPO Mengecam Putusan Kapolda NTT Soal Nasib Rudy Soik

    • calendar_month Minggu, 13 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Umum JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengecam keras atas  Keputusan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Polri kepada Sdr Rudy Soik. Adapun, PTDH ini dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri, oleh Komisaris Besar Polisi Robert Antoni Sormin, S.I.K, Kabid Propam Polda NTT selaku Ketua sidang Komisi Kode Etik Polri, yang […]

  • Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Menurut Toha, sikap tegas Presiden untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan […]

  • Disambut Hangat Jokowi, Puan Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum di Bali

    Disambut Hangat Jokowi, Puan Hadiri Welcoming Dinner World Water Forum di Bali

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com-Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri sambutan makan malam (welcoming dinner) bagi delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah ajang Forum Air Dunia itu. Kedatangan Puan di Taman Budaya GWK Bali, Minggu (18/5/2024), disambut hangat Presiden Joko Widodo […]

  • Kasus Penistaan Agama, Akhirnya Panji Gumilang Masuk Juga di Jeruji Besi

    Kasus Penistaan Agama, Akhirnya Panji Gumilang Masuk Juga di Jeruji Besi

    • calendar_month Selasa, 1 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan penistaan agama. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan penyidik pada saat itu langsung membuat surat dengan memberikan perintah penangkapan terhadap Panji Gumilang itu. “Pada pukul 21.15 WIB penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai penetapan sebagai […]

  • Pimpinan MPR RI : Peningkatan Indeks Kinerja Harus Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

    Pimpinan MPR RI : Peningkatan Indeks Kinerja Harus Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

    • calendar_month Minggu, 23 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mwngatakan,peningkatan Indeks Kinerja Pariwisata /Travel Tourism Development Index (TTDI) Indonesia harus mampu mendorong proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di tanah air. “Peningkatan penilaian sektor pariwisata nasional ini harus menjadi modal kita untuk merealisasikan percepatan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/6/2024). World Economic […]

expand_less