Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Tim Kuasa Hukum ESP Optimis, Menang Gugat Bawaslu Sumsel di PTUN Palembang

Tim Kuasa Hukum ESP Optimis, Menang Gugat Bawaslu Sumsel di PTUN Palembang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
  • visibility 228
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan -Sumsel,masih menyisahkan perkara panjang,meskli proses pilkada serentak 2024 sudah selesai,bahkan gubernur dan wakil terpilih 2025-2030 yakni Herman Deru – Cik Ujang (HD-CU) telah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidennan, serta sudah mengikuti Retert Kepala Daerah di Akmil 21-28 Frebuari 2025.

Faktanya, calon gubernur Sumsel 2024, Ir. H. Eddy Santana Putra (ESP) menggugat Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Sumsel ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Palembang dengan objek gugatan ” Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheids Daad) yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat). Berikut wawancara media msinews.com dengan Tim kuasa hukum ESP.

Nikosa Yamin Bachtiar, SH, MH, tim kuasa hukum ESP dari Garuda Nusantara Advocates & Legal Consultant Law Office menegaskan, bahwahwa adanya dugaan Maladministrasi oleh penyelenggara pemilu atau Bawaslu Sumsel secara struktur sistematis dan masif yang dilakukan pasangan Herman Deru – Cik Ujang (HDCU).

”Adapun Obyek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheids Daad) yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat)” kata Nikosa dalam wawancaranya dengan tim redaksi msinews.com,Rabu 13 Maret 2025.

Niko,demikian sapaannya, menyebut terdapat sejumlah poin dari objek gugatan.

”Pertama, Tindakan administrasi pemerintah berupa tindakan faktual Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) yang tidak melakukan tindakan mengeluarkan putusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 yang dilakukan oleh pihak Herman Deru – Cik Ujang (HDCU).”

Kedua, Tindakan administrasi pemerintah berupa tindakan faktual Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) yang tidak melakukan tindakan mengeluarkan putusan diskualifikasi terhadap Herman Deru – Cik Ujang (HDCU), dalam pilkada tahun 2024 yang telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024.

”Ketiga,Tindakan administrasi pemerintah berupa tindakan faktual Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) yang tidak melakukan tindak lanjut atas laporan adanya tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang dilakukan oleh Herman Deru – Cik Ujang (HDCU), karena tidak menyerahkan hasil kajian atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan (Gakkumdu Provinsi Sumatera Selatan).”kata Niko.

”Keempat, Tindakan administrasi pemerintah berupa tindakan faktual Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) yang tidak netral dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 karena telah berpihak kepada Herman Deru – Cik Ujang (HDCU),” urainya.

Ketika ditanya soal tanggapan pihak tergugat dalam hal ini Bawaslu, Nikosa Yamin Bachtiar menegaskan, bahwa pihak Bawaslu mengaku kaget.

”Respon Bawaslu Provinsi Sumsel jelas kaget dan tidak menduga adanya gugatan ini dan apalagi pihak bawaslu provinsi Sumsel yang menjadi kuasa Tergugat. Pihaknya telah mengakui kalau mereka belum pernah sidang di PTUN. Kuasa Tergugat dalam sidang sebelumnya menyatakan akan menunjuk kuasa hukum,” jelas Nikosa.

Pertanyaan selanjutnya, apabila hingga persidangan terakhir bawaslu Sumsel tidak menanggapi, lalu bagaimana sikap yang bakal diambil oleh PTUN Palembang?

”Majelis Hakim PTUN Palembang akan tetap melanjutkan sidang, memeriksa dan memutus perkara yang ada. Ketidakhadiran Tergugat walaupun sudah 3X dipanggil untuk hadir sidang tetapi tidak hadir sidang maka dianggap Tergugat tidak menggunakan hak membela diri dalam persidangan tersebut,”jelas kuasa hukum Cagub Sumsel pilkada 2024, Edy Sentana Putra atau ESP, Yakni Nikosa Yamin Bachtiar, SH, MH.

Mengingat, saat ini Gubenur Sumsel terpilih Herman Deru – Cik Ujang , sudah dilantik presiden Prabowo Subianto pada 20 Frebuari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan telah bertugas,maka apakah putusan PTUN Palembang nantinya dapat merubah putusan KPU Sumsel,misalnya membatalkan kemenangan pilgub sumsel tsb?

”Bahwa PTUN dapat membatalkan keputusan administratif, termasuk keputusan tentang pelantikan gubenur dan wakil gubenur, jika terdapat kesalahan prosedur atau pelanggaran hukum. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengajukan nama pengganti jika gubenur atau wakil gubenur yang dilantik tidak memenuhi syarat atau mengalami masalah hukum.” kata Nikosa.

Optimis Memenangkan Gugatan di PTUN

Tim kuasa hukum ESP mengaku pihaknya sangat optimis akan memenangkan gugatan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara-PTUN Palembang.

”Kami sangat optimis akan memenangkan gugatan dalam perkara tersebut karena fakta/peristiwanya dalam gugatan adalah sangat terang benderang dan diketahui oleh masyarakat Sumsel serta gugatan tersebut didukung dengan banyak bukti-bukti saksi-saksi, surat dan video yang sah secara hukum,” tegasnya yakin.

Tuntutan Gugatan

Tuntutan Penggugat/ESP dalam gugatan tersebut adalah :

Menyatakan tindakan faktual Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) tersebut tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (“onrechtmatige daad”).

1) Mewajibkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat) untuk melakukan tindakan berupa :

(1) Melakukan tindakan mengeluarkan keputusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 yang terbukti dilakukan oleh Herman Deru – Cik Ujang (HDCU);

(2) Melakukan tindakan mengeluarkan keputusan yang menyatakan diskualifikasi terhadap Herman Deru – Cik Ujang (HDCU), karena telah terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024;

(3) Melakukan tindak lanjut atas laporan adanya tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang dilakukan oleh Herman Deru – Cik Ujang (HDCU), dengan melakukan tindakan menyerahkan hasil kajian atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (TERGUGAT) kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan (Gakkumdu Provinsi Sumatera Selatan).

(4) Melakukan bersikap netral dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan dan melakukan bersikap tidak berpihak kepada Herman Deru – Cik Ujang (HDCU).

Masih kata Nikosa, bahwa sikap ESP menggugat pihak penyelenggara pemilu kada dalam hal ini Bawaslu Sumatera Selatan merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Selain mendapatkan keadilan.

Harapan terbesar kepada PTUN dalam penanganan kasus tersebut Nikosa menyebut ada beberapa poin.

”Pertama, bahwa saat ini kita berada dalam proses pencarian aturan dan sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil termasuk aturan dan mekanisme pemilu dan/atau pilkada, dimana perubahan aturan tersebut salah satunya adalah mengacu pada putusan sengketa pemilu dan/atau pilkada baik dari MK maupun dari PTUN.”

Kedua, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) bersifat mengikat semua orang (erga omnes) layaknya kekuatan peraturan perundang-undangan, hal ini yang membedakan dari putusan pengadilan umum dalam perkara perdata yang hanya mengikat para pihak yang berperkara (inter partes).

Selain itu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) juga mempunyai kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang dibebankan kewajiban di dalam putusan yang bersifat condemnatoir.

Ketiga, Bahwa besar harapan dari Penggugat agar seluruh petitum gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yaitu selain dengan memberikan putusan yang adil dan sekaligus memberikan putusan yang merupakan penemuan hukum yang kemudian dalam praktiknya akan menjadi yurisprudensi serta Doctrine of Precedent bagi hakim-hakim selanjutnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena akan tercatat dalam sejarah bahwa gugatan perkara ini adalah gugatan yang pertama kali diajukan di PTUN untuk penyelesaian sengketa pilkada yaitu sengketa pemilihan gubenur dan wakil gubenur, dimana telah menjadi sorotan, atensi dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah RI dan DPR RI.

”Keempat, Bahwa gugatan di PTUN Palembang ini oleh Kuasa Hukum ESP, selanjutnya akan diikuti oleh 2 gugatan baru dari Lembaga Pemantau Pemilu yaitu LSM SURAK dan WNI yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih (pribadi) selaku Penggugat dengan Tergugat adalah Bawaslu Provinsi Sumsel, dengan objek gugatan yang sama dengan gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum ESP sebelumnya.” ujar Nikosa.

‘Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Keberuntungan datang kepada orang yang berani menegakkan keadilan.” tutup Nikosa sembari memohon  dukungan dari publik.  (Dominikus). 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPR Rapat tertutup dengan Jampidsus bahas korupsi Pertamina

    Komisi III DPR Rapat tertutup dengan Jampidsus bahas korupsi Pertamina

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Komisi III DRP RI menggelar rapat tertutup dengan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Rapat ini membahas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan PT Pertamina hingga kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan parlemen, senayan. “Oh ini (yang dibahas […]

  • Hadapi Liburan Natura, Komisi XII DPR RI Pastikan Stok BBM Mencukupi 

    Hadapi Liburan Natura, Komisi XII DPR RI Pastikan Stok BBM Mencukupi 

    • calendar_month Kamis, 12 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Riau,msinews.com-Guna memastikan persediaan bahan bakar miyak (BBM) menjelang Liburan Natura , Komisi XII DPR RI telah memantau langsung ke sejumlah daerah. Salah satunya ke Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII Bambang Patijaya. Kepada awak media, Bambang menyebut stok Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) disebut dalam […]

  • Mensos Gus Ipul: Penyaluran Bansos Triwulan III Capai 75 Persen Lebih

    Mensos Gus Ipul: Penyaluran Bansos Triwulan III Capai 75 Persen Lebih

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

      msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran Bantuan Sosial (bansos) triwulan III telah mencapai 75 persen lebih per 15 September 2025. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (15/9/2025). Gus Ipul menjelaskan pada triwulan III total kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sembako adalah […]

  • Pelabuhan Sluke,Rembang Mulai Dilirik, Bisa Hemat Rp 40 miliar

    Pelabuhan Sluke,Rembang Mulai Dilirik, Bisa Hemat Rp 40 miliar

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Rembang,msinews.com– Fungsional Perencanaan Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sigit Pandu menyebutkan potensi pelabuhan di Rembang timur sangat diunggulkan. Pernyataan ini menandakan bahwa Pemerintah Provisi (Pemprov) Jawa Tengah mulai melirik potensi besar di pelabuhan pengumpan Regional di Sluke Rembang. Untuk itu proses Reaktivasi jalur kereta api ke pantura timur akan […]

  • Upacara Bendera

    Upacara Bendera TNI Agus Subiyanto Sampaikan Hal Penting, Apa Saja Pesannya ke Prajurit?

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com. – Kepala Staf Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, Letkol Inf A.A. Gede Rama, memimpin sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Bendera yang digelar di Lapangan Atita Artha Anta, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu (17/1/2024). Dalam kegiatan upacara bulanan ini, Letkol Inf A.A. Gede Rama membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto. […]

  • KJRI Dubai Fasilitasi Pemulangan Jenazah Siti Saadah binti Rahmat Toha, PMI Asal Cianjur

    KJRI Dubai Fasilitasi Pemulangan Jenazah Siti Saadah binti Rahmat Toha, PMI Asal Cianjur

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Dubai, Uni Emirat Arab,msinews.com-Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal RI di Dubai bekerjasama dengan Persatuan Emirat Arab tengah memproses pemulangan jenazah seorang Pekerja Migran Indonesia Siti Saadah binti Rahmat Toha, asal Cianjur, Jawa Barat . Adapun, Siti meninggal dunia di Rumah Sakit Al Kuwaiti di Sharjah (29/3/2024). ”Menurut info dari rumah sakit, Almarhumah meninggal karena serangan […]

expand_less