Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
  • visibility 109
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Mungkin Anda pernah mendengar berita tentang rekor jabatan Bupati tercepat di Indonesia bahkan dunia? Ya, dia adalah Bupati Kabupaten Cirebon, Letnan Satu Caj (Purn) Dr Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi.

Beliau seorang perwira TNI berpangkat Letnan Satu Caj (Purn) Dr.Drs.H.Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Cirebon periode 2014-2019.
Purwadi dikaitkan dengan Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon, yang membuat nama Sunjaya ramai di pencarian internet.

Saat Vina Cirebon tewas mengenaskan pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam, Sunjaya masih sebagai bupati.
Sunjaya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Oktober 2018.

Sang Letna Satu ini ditangkap di Pendopo Kabupaten Cirebon, di Jalan Siliwangi Cirebon, dan langsung ditetapkan tersangka.Penangkapan itu atas dugaan menerima suap.

Tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, bukti setoran miliaran rupiah, dan yang lainnya.
Dikutip dari Bangkapos,18 Mei 2024, Purwadi adalah Doktor dari IPDN, diduga menerima pemberian dari pejabat di Pemkab Cirebon melalui ajudan dan sekretaris pribadi, yang diduga uang hasil jual beli jabatan.

Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran pada bupati selaku pejabat yang dilantik.

Sumber dugaan lselanjutnya adalah uang dari hasil fee lainnya, disimpan dalam rekening atas nama orang lain yang digunakannya sebagai rekening penampungan.

Saat sidang di pengadilan Tipikor, mantan Bupati Cirebon ini divonis bersalah dengan hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

Hasil putusan hakim menyatakan Sunjaya menerima uang senilai Rp 64 miliar dan telah menyamarkan harta hasil kejahatannya melalui TPPU Rp 37 miliar.

Adapun, uang tersebut didapatkan dari hasil gratifikasi berupa setoran pejabat Pemkab Cirebon, dari proyek galian C, mempermulus izin proyek kawasan industri, dan kejahatan korupsi lainnya.

Namun dirinya tidak terima. Sunjaya kemudian mengajukan banding. Namun hasil tak sesuai yang diharapkannya.

Justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan hukumannya diperberat menjadi 9 tahun kurungan penjara.

Menjadi Bupati Paling Singkat 15 Menit

Satu hal yang paling diingat oleh masyarakat Cirebon bahkan Indonesia,pun dunia internasional adalah Sunjaya menjadi bupati yang paling singkat.

Ceritanya, saat itu ia memasuki periode ke-2 menjabat Bupati Kabupaten Cirebon,Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, baru 15 menit setelah ia dilantik, langsung dinonaktifkan, usai divonis bersalah kasus korupsi.

Sang istrinya, Wahyu Tjiptaningsih yang akrab dipanggil Ayu, akhirnya berhasil menjadi Wakil Bupati Cirebon, untuk pengganti antar Waktu periode 2019-2024.

Ayu dipilih oleh DPRD Kabupaten Cirebon untuk mengisi kekosongan yang terjadi.Kekosongan ini karena suaminya yang baru 15 menit dilantik langsung dicopot, akhirnya digantikan oleh Wakil Bupati, Imron Rosyadi.

Akhirnya posisi Wakil Bupati kosong. Pemilihan wakil bupati akhirnya dilakukan di DPRD.

Wahyu Tjiptaningsih saat itu bersaing dengan Cunadi. Dua nama ini direkomendasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hasil voting di DPRD, Ayu memperoleh suara 36, Cunadi 1 suara, dan 10 suara dinyatakan tidak sah.

Wahyu Tjiptaningsih dilantik Ridwan Kamil sebagai Wabup Cirebon pada 10 Februari 2021. Ia pernah maju calon Bupati dari unsur perseorangan atau independen pada Pilkada 2008,namun dirinya gagal terpilih. **

Sumber : Bangkapos/Editor : Domi/msinews.com

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadir dalam Rakerda PERWOSI 2024, GKR Hemas Apresiasi Timnas Putri Cetak Sejarah

    Hadir dalam Rakerda PERWOSI 2024, GKR Hemas Apresiasi Timnas Putri Cetak Sejarah

    • calendar_month Sabtu, 7 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Yogyakarta-Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR Hemas) Wakil Ketua DPD RI dukung berbagai bidang pengembangan olahraga. Menurutnya, semua elemen harus berupaya menjadikan semua cabang olahraga dicintai oleh semua masyarakat. “Kami terutama di PERWOSI (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia) DIY terus berupaya untuk menjadikan semua cabang olahraga dicintai masyarakat.  Harus kita mulai sejak dini,” jelasnya. Hal ini […]

  • Tak Libatkan Daerah ; Pemerintah Pusat akan Ambil Alih Izin Tambang Galian Tipe C

    Tak Libatkan Daerah ; Pemerintah Pusat akan Ambil Alih Izin Tambang Galian Tipe C

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Tri Winarno menyatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengevaluasi kemungkinan pengambilalihan kewenangan izin tambang galian C dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Wacana ini muncul usai terjadinya insiden longsor di lokasi tambang Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat. Tri Winarno mengatakan bahwa […]

  • Tolak Pembangunan Geothermal di Flores , KMFTG Tuntut Hak-hak Ekosob Masyarakat Dihormati

    Tolak Pembangunan Geothermal di Flores , KMFTG Tuntut Hak-hak Ekosob Masyarakat Dihormati

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal kembali menggelar aksi meminta pemerintah memperhatikan hak-hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) masyarakat setempat. Dalam keterangan tertulis, kelompok yang terdiri dari JIPIC OFM Padma Indonesia, FORMMAD NT, AMMAN FLOBAMORA, dan KOMMAS NGADA, menyampaikan sikap terkait proyek geothermal di Flores yang dinilai mengancam hak-hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) masyarakat setempat. […]

  • Belajar dari Jepang, Sosialisasi Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia Harus Masif

    Belajar dari Jepang, Sosialisasi Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia Harus Masif

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Di era globalisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam dunia usaha menjadi kian esensial. Karena itu penerbitan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) menjadi satu langkah nyata dalam mewujudkan perlindungan HAM dalam dunia usaha. Pengurus Yayasan Bina Swadaya, Dr. Ir. Eri Trinuraini Adhi menyebut, […]

  • Wamensos Ajak Pemda Tulang Bawang dan Tojo Una-una Sinergi Sukseskan Sekolah Rakyat

    Wamensos Ajak Pemda Tulang Bawang dan Tojo Una-una Sinergi Sukseskan Sekolah Rakyat

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta)  – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan dan Wakil Bupati Tojo Una-una Surya, bersinergi mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing. Di antaranya lewat program Sekolah Rakyat yang pelaksanaannya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Karena semangatnya Presiden Prabowo adalah pengentasan kemiskinan, kita sebagai aparatur harus bersinergi,” […]

  • Menteri Agus Andrianto Ingatkan CPNS Kemenimipas Selalu Beri Kontribusi Terbaik

    Menteri Agus Andrianto Ingatkan CPNS Kemenimipas Selalu Beri Kontribusi Terbaik

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengingatkan seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kementerian itu untuk selalu memberikan kontribusi terbaik demi menjaga dan mengembangkan institusi. “Jika institusi tempat kita bekerja ini besar, maka itu akan menjadi tempat berlindung kita bersama,” kata Agus saat membuka Orientasi CPNS Kemenimipas Tahun Anggaran 2024 di […]

expand_less