Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
  • visibility 145
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Mungkin Anda pernah mendengar berita tentang rekor jabatan Bupati tercepat di Indonesia bahkan dunia? Ya, dia adalah Bupati Kabupaten Cirebon, Letnan Satu Caj (Purn) Dr Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi.

Beliau seorang perwira TNI berpangkat Letnan Satu Caj (Purn) Dr.Drs.H.Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Cirebon periode 2014-2019.
Purwadi dikaitkan dengan Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon, yang membuat nama Sunjaya ramai di pencarian internet.

Saat Vina Cirebon tewas mengenaskan pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam, Sunjaya masih sebagai bupati.
Sunjaya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Oktober 2018.

Sang Letna Satu ini ditangkap di Pendopo Kabupaten Cirebon, di Jalan Siliwangi Cirebon, dan langsung ditetapkan tersangka.Penangkapan itu atas dugaan menerima suap.

Tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, bukti setoran miliaran rupiah, dan yang lainnya.
Dikutip dari Bangkapos,18 Mei 2024, Purwadi adalah Doktor dari IPDN, diduga menerima pemberian dari pejabat di Pemkab Cirebon melalui ajudan dan sekretaris pribadi, yang diduga uang hasil jual beli jabatan.

Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran pada bupati selaku pejabat yang dilantik.

Sumber dugaan lselanjutnya adalah uang dari hasil fee lainnya, disimpan dalam rekening atas nama orang lain yang digunakannya sebagai rekening penampungan.

Saat sidang di pengadilan Tipikor, mantan Bupati Cirebon ini divonis bersalah dengan hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

Hasil putusan hakim menyatakan Sunjaya menerima uang senilai Rp 64 miliar dan telah menyamarkan harta hasil kejahatannya melalui TPPU Rp 37 miliar.

Adapun, uang tersebut didapatkan dari hasil gratifikasi berupa setoran pejabat Pemkab Cirebon, dari proyek galian C, mempermulus izin proyek kawasan industri, dan kejahatan korupsi lainnya.

Namun dirinya tidak terima. Sunjaya kemudian mengajukan banding. Namun hasil tak sesuai yang diharapkannya.

Justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan hukumannya diperberat menjadi 9 tahun kurungan penjara.

Menjadi Bupati Paling Singkat 15 Menit

Satu hal yang paling diingat oleh masyarakat Cirebon bahkan Indonesia,pun dunia internasional adalah Sunjaya menjadi bupati yang paling singkat.

Ceritanya, saat itu ia memasuki periode ke-2 menjabat Bupati Kabupaten Cirebon,Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, baru 15 menit setelah ia dilantik, langsung dinonaktifkan, usai divonis bersalah kasus korupsi.

Sang istrinya, Wahyu Tjiptaningsih yang akrab dipanggil Ayu, akhirnya berhasil menjadi Wakil Bupati Cirebon, untuk pengganti antar Waktu periode 2019-2024.

Ayu dipilih oleh DPRD Kabupaten Cirebon untuk mengisi kekosongan yang terjadi.Kekosongan ini karena suaminya yang baru 15 menit dilantik langsung dicopot, akhirnya digantikan oleh Wakil Bupati, Imron Rosyadi.

Akhirnya posisi Wakil Bupati kosong. Pemilihan wakil bupati akhirnya dilakukan di DPRD.

Wahyu Tjiptaningsih saat itu bersaing dengan Cunadi. Dua nama ini direkomendasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hasil voting di DPRD, Ayu memperoleh suara 36, Cunadi 1 suara, dan 10 suara dinyatakan tidak sah.

Wahyu Tjiptaningsih dilantik Ridwan Kamil sebagai Wabup Cirebon pada 10 Februari 2021. Ia pernah maju calon Bupati dari unsur perseorangan atau independen pada Pilkada 2008,namun dirinya gagal terpilih. **

Sumber : Bangkapos/Editor : Domi/msinews.com

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua MA Sebut Jejak Kepemimpinan Kokoh di Wisuda Purnabakti

    Ketua MA Sebut Jejak Kepemimpinan Kokoh di Wisuda Purnabakti

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 141
    • 0Komentar

     Jakarta, MSINews.com – Ketua MA (Mahkamah Agung), Prof. Dr. Syarifuddin, memimpin acara wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. H. Pelmizar. Sebuah momen yang tidak hanya menyimpan nuansa perpisahan namun juga menggambarkan jejak kepemimpinan yang kokoh. Dalam pidato purnabakti, Ketua MA, Prof. Syarifuddin menyampaikan bahwa mencari penggantinya adalah tantangan yang tidak mudah. Proses panjang […]

  • Oknum Dokter IGD Diduga Terlibat Narkoba, Komisi IX DPR : Harus Diberhentikan 

    Oknum Dokter IGD Diduga Terlibat Narkoba, Komisi IX DPR : Harus Diberhentikan 

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan seorang oknum dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD dr. Mohammad Zyn, Sampang, Jawa Timur, merupakan pelanggaran berat yang harus ditindak tegas. Menurut Irma, apabila dugaan tersebut terbukti, oknum dokter yang bersangkutan tidak layak lagi menjalankan profesinya sebagai tenaga […]

  • Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

    Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, tidak ada perubahan pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2024 untuk BSSN maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Ia mengungkapkan tambahan hanya untuk akomodir kenaikan gaji sebesar 8 persen. “BSSN maupun Bakamla tidak mendapat tambahan anggaran kecuali tambahan untuk kenaikan gaji yang 8 persen. Ini konsekuensi logis […]

  • Berikut pidato lengkap Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2023:

    Berikut pidato lengkap Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2023:

    • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa Capres Cawapres-nya. Jawabannya, “Belum ada arahan Pak Lurah.” Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah? Belakangan saya tahu […]

  • Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI pada kunjungan kerja ke lapas-lapas beberapa waktu lalu menemukan masalah over kapasitas hampir terjadi di semua daerah dan belum mendapatkan penanganan serius. Hal itu diungkapkan Komite I DPD RI pada rapat kerja dengan Kemenkumham RI membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. “Kami memandang, implementasi UU Pemasyarakatan di daerah […]

  • Negara Tak Bisa Sendiri Bangun Infrastruktur, Sudjatmiko: Perlu Sinergi BUMN dengan Swasta

    Negara Tak Bisa Sendiri Bangun Infrastruktur, Sudjatmiko: Perlu Sinergi BUMN dengan Swasta

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko, S.T., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, sebuah forum internasional yang mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga akademisi. Dalam keterangannya tertulisnya, Sudjatmiko menyebut bahwa konferensi ini bukan sekadar ajang […]

expand_less