Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Dewas KPK Ungkap Pungli di Rutan KPK, Nilai Pungutan Liar Capai Rp. 6,148 Miliar

Dewas KPK Ungkap Pungli di Rutan KPK, Nilai Pungutan Liar Capai Rp. 6,148 Miliar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
  • visibility 160
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Albertina Ho, mengungkapkan modus praktek pungutan liar atau pungli yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Pelaku pungli di rutan ini dapat meraih keuntungan hingga Rp 10 hingga 20 juta dengan menyelundupkan handphone ke tahanan.

Albertina Ho menjelaskan bahwa pelaku pungli di rutan KPK mempergunakan handphone sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan.

Baca juga : Pelaku Pembunuhan Mahasiswi di Depok Ditangkap Polda Metro Jaya

“Sekitar Rp 10-20 juta, selama dia mempergunakan HP itu. Tapi nantinya ada pembayaran bulanan yang harus dibayarkan,” ungkap Albertina kepada wartawan.

Selain menyelundupkan handphone, pegawai rutan KPK juga diduga memberikan jasa cas handphone kepada para tahanan dengan harga sekitar Rp 200-300 ribu sekali isi daya.

“Misalnya, HP perlu daya, ada powerbank perlu diisi, dan untuk itu harus membayar sekitar Rp 200-300 ribu,” tambahnya.

Albertina Ho juga menyebut bahwa praktik pungli ini dikomandoi oleh seseorang, namun dia tidak merinci siapa yang dimaksud. Sebelumnya, Albertina telah mengungkapkan perkiraan nilai pungutan liar di Rutan KPK mencapai Rp 6,148 miliar.

“Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp 6,148 miliar sekian itu total kami di Dewas,” kata Albertina.

Dia menjelaskan bahwa nominal yang diterima oleh para pegawai rutan KPK bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp 504 juta.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa rencana Dewas KPK untuk menyidangkan etik 93 pegawai terkait dugaan pungli di Rutan KPK adalah bagian dari komitmen lembaga antirasuah untuk menjaga marwahnya.

Baca Juga : Perbandingan Prabowo Tanya Warga Potianak, ‘Penting Makan Atau Internet?’

“Terkait rencana Dewan Pengawas yang akan segera menggelar sidang etik atas dugaan pelanggaran di Rutan KPK, hal ini merupakan bagian komitmen untuk menjaga marwah kelembagaan KPK,” ujar Ali Fikri.

Ali menambahkan bahwa Dewas KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait, dan memutuskan untuk melanjutkan ke tahap sidang etik.

Dalam sidang etik nanti, Dewas akan memeriksa dugaan pelanggaran secara independen, sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU 19 Tahun 2019.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

      Caption Photo : (dari kiri – kanan) – Lie Hendy Lianto (Dirut PT Rukun Mitra Sejati / RMS), Ansor A Rifqi Al Mubarok (Sekjen GP Ansor), Menteri UMKM Maman Abdurrahman, H Noer Fajriensyah (Bendum GP Ansor) dan Addin Jauharudin (Ketua Umum GP Ansor) saat memberikan keterangan pers pada peluncuran Ansor Stokis, di Thamrin 10, […]

  • Sivitas Akademika UB

    Sivitas Akademika UB Angkat Suara Terkait Seruan Terancamnya Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 6 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Malang, MSINews.com – Ditengah gejolak politik menjelang Pemilu 2024, sivitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang mengeluarkan pernyataan tegas terkait ancaman terhadap demokrasi di Indonesia. Pada Selasa pagi (6/2/2024), ratusan sivitas akademika, termasuk dewan profesor, guru besar, dosen, dan mahasiswa, berkumpul di Gedung Rektorat UB untuk membacakan pernyataan sikap. Sebelumnya, pembacaan pernyataan juga dilakukan di Gedung […]

  • Mendagri Resmi Lantik Fadjry Djufry sebagai Pj. Gubernur Sulmsel 

    Mendagri Resmi Lantik Fadjry Djufry sebagai Pj. Gubernur Sulmsel 

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Atas nama Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024. Prosesi ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). Adapun Fadjry […]

  • KPK Tegaskan Sikap Terkait Kasus Harun Masiku, Minta PDIP Laporkan Intimidasi

    KPK Tegaskan Sikap Terkait Kasus Harun Masiku, Minta PDIP Laporkan Intimidasi

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan merasa diintimidasi terkait kasus mantan kader partainya, Harun Masiku, yang masih menjadi buronan hingga saat ini. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menegaskan bahwa jika pihak PDIP, khususnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, merasa ada intimidasi, […]

  • AHY Tekankan Keadilan Hukum, Buntut Jokowi Minta Stop e-KTP

    AHY Tekankan Keadilan Hukum, Buntut Jokowi Minta Stop e-KTP

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan tanggapan tegas terhadap cerita mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penghentian kasus korupsi e-KTP. AHY menekankan bahwa panglima keadilan adalah hukum, bukan politik. “Kita ingin keadilan tegak di Indonesia, yang menjadi panglima adalah hukum, bukan politik. Tentunya […]

  • Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut. Irene melontarkan dua pertanyaan. “Pertama , adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan misalnya untuk ASN bagaimana? untuk pekerja swasta juga […]

expand_less