Penyelenggaraan Haji 2025 Lebih Tertib, Namun Perlu Evaluasi di Armuzna
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
- visibility 105
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Mekkah,msinews.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dinilai lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun, masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” ujar Jazilul saat ditemui di, Mekkah, Selasa (10/6/2025).
Ia menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang dinilai kurang optimal akibat banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang terlibat. Tahun ini, tercatat delapan syarikah yang menangani akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji Indonesia.
“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” ujarnya.
Jazilul juga mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk, yang disebutnya membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.
“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Terkait pembatalan visa mujamalah atau yang dikenal sebagai visa foruda, Jazilul berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan agar seluruh jemaah WNI, baik kuota resmi maupun non-kuota, tetap mendapat perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama berada di Tanah Suci.
Menutup pernyataannya, Jazilul menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji sekaligus menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi mutu layanan.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” tandasnya.**
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar