Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Duit Mahasiswa Moestopo Ditilap, Pihak Yayasan UPDM Dipolisikan

Duit Mahasiswa Moestopo Ditilap, Pihak Yayasan UPDM Dipolisikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 27 Sep 2023
  • visibility 76
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Duit mahasiswa

Jakarta – Duit Kampung Moestopo diduga Ditilap pihak internal Yayasan Univeraitas Prof Dr. Moestopo (YUPDM) hingga 10 miliar rupiah. Hilangnya duit Yayasan UPDM kebongkar dalam laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya .

Yayasan UPDM adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran penting membentuk masa depan mahasiswa mencapai impiannya. Moestopo

Yayasan UPDM tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga harus menjaga integritas dan transparansi dalam mengelola keuangan Universitas Moestopo.

“Ada tiga orang yang melaporkan dugaan kasus pengelapan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Setahu saya yang melopor adalah, pendiri Yayasan UPDM, pengawas, serta unsur pihak luar,” kata Prof Bambang Saputra usai memenuhi pangilan Klarifikasi atau saksi kasus pengelapan uang sumbangan mahasiswa itu, 27/9/2023.

Lebih lanjut Prof Bambang mejelaskan sebagai punguruas Yayasan UPDM, sudah tentu memantau, memastikan bahwa dugaan pengelapan dana 10 miliar sudah berjalan waktu sebelumnya. Ia menduga pengelapan dana Yayasan UPDM dialihkan ke pejabat yang paling tinggi.

“Setahu saya kalau pengelapan dana atau uang Yayasan UPDM 10 miliar. Ya itu dugaan kita Lo ya. Uang atau aset sakira pengelapan uanglah lah. ini masih ada kemungkinan atau semua ini masih dugan,-dugan,” ucapannya

Kalau dugaan tindakan penggelapan atau pun namanya dana pengalihan, uang milik Yayasan UPDM, diambil tentu ada pengurus diatas kami. Saya menduga saudara ketua Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo,” sambungnya.

Menindak lanjuti laporan tiga pengurus uniiversitas Moestopo pihak dalam Internal Yayasan UPDM diundangan hadir ruangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya termasuk hari ini.

Kemudian selajunya termasuk beberapa pejabat tinggi Yayasan UPDM) dan staf keuangan akan segera dipanggil guna penyidikan dugan kasus tersebut.

Berdasarkan penerima laporan surat Ditreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/19860/VIII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum, pada 25/8/2023. memastikan semua yang terlibat dalam penggelapan uang di Universitas Moestopo bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Pastinya kita kemudian masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada universitas ini.

“Kita yakin percaya Polda Metro Jaya penyidik Ditreskrimum kerja profesional untuk mengukap kebenaran kasus ini. Pastinya dengan bukti-bukti yang kuat kasus ini bisa terang benderang,” jelasnya.

Kasus penggelapan uang di Universitas Moestopo adalah peringatan penting bahwa tidak ada lembaga, bahkan perguruan tinggi, yang kebal terhadap masalah integritas.

“Ini adalah tugas kita sebagai pengurusan Yayasan UPDM menyampaikan apa yang kita tau, apa yang kita lihat dan kita rasakan bisa disampaikan ke pihak penyidik,” tandasnya.

“Ada delapan belas pertanyaan yang disampaikan penyidik ke kita tadi. Saya katakan sejelas-jelasnya di dalam tadi. Kita tidak akan pernah menutupi apa yang kita ketahui wajib disampaikan ke ranah hukum dan ini kepentingan bersama,” pungkasnya.

Prof Bambang mengharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan membawa keadilan yang pantas, dan semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan Universitas Prof. Dr. Moestopo.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jarnas Ungkap Perdagangan Bayi dalam Kandungan, Dorong UU TPPO Direvisi

    Jarnas Ungkap Perdagangan Bayi dalam Kandungan, Dorong UU TPPO Direvisi

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Jaringan Nasional Anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti-TPPO) mendorong proses revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagaman Orang (UU TPPO) Nomor 21 Tahun 2007. Demikian yang disampaikan Ketua Umum Jarnas Anti-TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat konprensi pers seusai pertemuan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jakarta, Selasa 29 Juli 2026. Menurut Ketum Jarnas Anti- TPPO, urgensi […]

  • Erick Thohir Ungkap Rencana Penggabungan BUMN Karya: Fokus pada Penyehatan dan Spesialisasi

    Erick Thohir Ungkap Rencana Penggabungan BUMN Karya: Fokus pada Penyehatan dan Spesialisasi

    • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkap rencana terbaru terkait penggabungan BUMN sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Rencananya, tujuh BUMN karya akan digabungkan menjadi hanya tiga perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyehatan BUMN Karya dan untuk meningkatkan spesialisasi dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Erick Thohir mengungkapkan rencana penggabungan BUMN Karya dalam Rapat […]

  • Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Berikut informasi tentang penyelenggara negara tingkat Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total penyelenggara negara bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN, atau BUMD sudah melaporkan harya kekayaannya ke LHKPN KPK dengan total 404.761, sementara […]

  • Kasus Pemerasan Pimpinan KPK

    Kasus Dugaan Pemerasan ke SYL, Polisi Segera Tersangka Firli

    • calendar_month Jumat, 3 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), semakin memanas. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, menurut Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kepala Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya. Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan hal ini kepada wartawan pada Jumat (3/11/2023). […]

  • Tanggap Darurat, Kemensos Suplai Kebutuhan Korban Banjir Bandang Nagekeo

    Tanggap Darurat, Kemensos Suplai Kebutuhan Korban Banjir Bandang Nagekeo

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    msinews.com – Banjir bandang menerjang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (8/9/2025). Bencana yang dipicu hujan besar dan meluapnya Sungai Lewoledeho ini berdampak besar bagi masyarakat sehingga ditetapkan status tanggap darurat. Berdasarkan data sementara, enam orang meninggal dunia, tiga orang masih dalam pencarian, serta sejumlah korban luka masih dalam perawatan. Menteri Sosial RI, […]

  • Halomoan Tambunan: Rakyat DKI Jakarta Butuh Bukti Nyata di Pemilu 2024

    Halomoan Tambunan: Rakyat DKI Jakarta Butuh Bukti Nyata di Pemilu 2024

    • calendar_month Minggu, 14 Mei 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA, INFOMSI.ORG – Halomoan Tambunan, salah satu caleg PSI Dapil Jakarta Pusat menyatakan siap bertarung di pileg 2024 nanti. Spontan, Halomoan menegaskan bahwa saat ini rakyat DKI Jakarta membutuhkan bukti nyata. Untuk diketahui public, Halomoan Tambunan adalah darah baru segar dari PSI dalam pencalegkan sebagai anggota DPRD DKI periode 2024 – 2029 ini. Sosok yang […]

expand_less