Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketika Prabowo Menjawab Pertanyaan Jurnalis Asing Soal Anggaran Makan Gratis di Qatar Economic Forum

Ketika Prabowo Menjawab Pertanyaan Jurnalis Asing Soal Anggaran Makan Gratis di Qatar Economic Forum

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
  • visibility 229
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Pendistribusian “makan siang gratis” salah satu program unggulan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto disorot pihak asing karena diyakini akan menambah defisit anggaran.

Pertanyaan pun muncul dalam Qatar Economic Forum, “In Conversation With President-Elect Prabowo Subianto”, Rabu (15/5/2024).

Adalah Bloomberg Haslinda Amin, jurnalis media yang melancarkan pertanyaan terkait pendistribusian program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto yang dinilai bakal mendefitkan anggaran negara.

“Saya ingin mengarah ke rencana pengeluaran. Ketika Anda berkampanye, Anda membicarakan bagaimana memenuhi makan gratis, susu gratis untuk siswa. Lalu bagaimana Anda membayarnya program itu,” tanya Bloomberg Haslinda Amin,dikutip CNBC Indonesia,Kamis (16/5/2024).

“Bisakah Anda mendanainya program tersebut jika Anda saja tak bisa menaikkan batasan defisit anggaran 3%?,” lanjut Haslinda Amin dalam Qatar Economic Forum.

Menjawab pertanyaan sang jurnalis, Prabowo mengatakan bahwa, sebenarnya timnya sudah mempelajari hal tersebut. Dari kalkulasi yang didapat, pihaknya pun percaya ini bisa dilakukan.

“Kita telah mempelajari ini. Kita telah mempelajari angka-angkanya. Dan, kita sangat percaya diri kita bisa melakukannya. Kita percaya diri bisa melakukannya,” tegas Prabowo.

“Kami mempunyai manajemen fiskal tradisional yang prudent. Saya pikir kami mempunyai angka utang terhadap PDB terendah di dunia. Salah satu yang terendah. Jadi sekarang-lah waktunya untuk sedikit lebih berani dengan tata pemerintahan yang baik,” timpalnya lagi.

Prabowo pun mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah hal pada anggaran. Seperti mengurangi alokasi di pos-pos yang tak penting.

“Jadi ini soal efisiensi, tata pemerintahan yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik,” tegasnya.

“Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, akan meningkatkan rasio pajak, pelayaan penerimaan. Kami akan merombaknya … sangat bertekad untuk mengurangi yang kurang penting,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan mengatakan pemerintah berencana mematok defisi APBN 2025 pada rentang 2,45%-2,8%. Defisit APBN 2025 itu lebih besar dari yang dipatok pada 2024 dan 2023.

Menurutnya, defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp 1,65% dari PDB. Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar.

Soal Dana Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga ditanya soal pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Nusantara.

Namun, Prabowo lagi-lagi menegaskan bahwa ide tersebut sudah datang di awal kemerdekaan RI, dari Presiden pertama Soekarno.
“Ide pemindahan ibu kota telah ada sekitar sejak awal kemerdekaam kami. Presiden pertama kami, Presiden Soekarno membawa ide itu,” paparnya.

Lanjutnya, beberapa alasan mengapa pemindahan harus dilakukan. Mulai dari mencari titik tengah RI hingga kondisi Jakarta dan pemerataan ekonomi.

“Pertama idenya adalah membawa ibu kota kami ke wilayah yang lebih tengah,” jelasnya.

“Kedua, Jakarta dikelilingi, dan Java, memiliki populasi yang sangat tinggi. Jadi beban ekologis Jakarta luar biasa besarnya. Kami menghadapi kenaikan air laut. Ini sekitar 5-10 cm setiap tahun. Jadi kita harus membuat giant sea wall,” tegasnya.

“Tapi memindahkan ibu kota adalah salah satu hal untuk membawa pembangunan ke luar Jakarta,” tambahnya.

Terkait pendanaan, kata Prabowo lalu mengutip, pernyataan Jokowi saat menghadiri Indonesia-PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum, kemungkinan IKN memakan dana hingga US$ 35 miliar dolar atau Rp 556 triliun (kurs Rp 15.800/dolar AS).

“Ya Perhitungan memang US$35 miliar. Tapi kalkulasi itu mengacu pada bahwa kita membutuhkan 25 tahun sampai 30 tahun untuk menyelesaikan ibu kota ini,” ujarnya.

“Jadi kalau kamu mengatakan US$ 30 miliar selama 30 tahun berarti US$1 miliar setiap tahun,” terangnya.

“Ekonomi Indonesia,anggaran Indonesia bisa melakukan itu. Jadi kita sangat percaya diri,” beber Prabowo.

“Saya percaya ibu kota baru adalah proyek politik dan pendorong utamanya harus sumber daya domestik dan kemudian asing, investasi asing akan datang setelahnya,” tegas Prabowo Subianto. **

Editor : Domi Lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat-Dewan Kehormatan Sepakat Akhiri Persoalan Internal

    Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat-Dewan Kehormatan Sepakat Akhiri Persoalan Internal

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Jabat tangan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo mendapat tepuk tangan hangat para peserta Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Kehormatan Sasangko Tedjo dalam Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat sepakat persoalan internal […]

  • Mimpi yang Tercoreng: Jerat Penipuan Bimbel Calon Polisi dan Desakan Integritas

    Mimpi yang Tercoreng: Jerat Penipuan Bimbel Calon Polisi dan Desakan Integritas

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Di tengah hiruk pikuk persiapan seleksi anggota Polri, tersimpan kisah-kisah pahit tentang mimpi yang direnggut oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Modus penipuan berkedok bimbingan belajar (bimbel) masuk kepolisian kembali mencuat, menjerat calon abdi negara dengan janji-janji manis kelulusan instan yang berujung pada kerugian material dan mental. Kasus terbaru yang diungkap Polda Sumatera Utara, […]

  • PO Box 2045 Untuk Info Pengaduan ke BGN,Demi Transparansi & Pengawasan MBG

    PO Box 2045 Untuk Info Pengaduan ke BGN,Demi Transparansi & Pengawasan MBG

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 375
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta]– Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) membuka tiga jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Kepala Badan Gizi Nasional, Mas Dar, menjelaskan bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara […]

  • Pememerintah Diingatkan Soal Bonus bagi Timnas U-19 Setelah Juara Piala AFF

    Pememerintah Diingatkan Soal Bonus bagi Timnas U-19 Setelah Juara Piala AFF

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diingatkan agar menyediakan bonus kepada pemain dan pelatih Timnas U-19 yang sudah bekerja keras demi menorehkan prestasi terbaik untuk Indonesia pada Piala ASEAN Football Federation (AFF). Para pemain dan pelatih telah menorehkan prestasi terbaik dan mengharumkan Indonesia di dunia persepakbolaan dunia,maka wajib harus diapresiasi dengan memberikan bonus yang layak. “Selamat kepada Garuda Muda yang […]

  • Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    • calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakartya,msinews.com-Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai terlalu terburu-buru dan belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Selain itu, belum menunjukkan adanya kekhususan yang ada untuk kota Jakarta di setiap pasalnya. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Ansory Siregar. “Fraksi PKS berpendapat (RUU DKJ) belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna ya, belum […]

  • Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Cirebon,msinews.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah. “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. […]

expand_less