Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pengurus dan Kader PKK Diminta Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga

Pengurus dan Kader PKK Diminta Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
  • visibility 98
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Para pengurus dan kader PKK  harus memahami pentingnya literasi keuangan di tingkat keluarga. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian .

Menurutnya, kemampuan tersebut diperlukan agar masyarakat mampu memilah informasi serta mengelola keuangan secara bijak dan tepat guna.

“Mudah-mudahan dengan literasi ini, pemahaman ini, kita bisa menambah wawasan agar kita bisa juga menyesuaikan ini dengan informasi-informasi tentang keuangan yang ada saat ini,” ujar Tri pada acara Edukasi Keuangan Bagi Perempuan dalam Rangka Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Tri menilai literasi keuangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, para pengurus dan kader PKK diharapkan memiliki bekal untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Ia juga bersyukur karena berdasarkan sejumlah survei, tingkat literasi keuangan masyarakat terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Karena itu, Tri berharap kader PKK dapat berperan aktif mendukung upaya tersebut.

“Kita diharapkan Tim Penggerak PKK, ibu-ibu sebagai kader PKK menjadi garda terdepan dalam melakukan edukasi pada keluarga tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, misalnya menabung, investasi, menghindari hutang konsumtif, melindungi keluarga dari praktik keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong,” ujar Tri.

Pada kesempatan itu, Tri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap edukasi serupa dapat diperluas hingga menjangkau jajaran TP PKK di daerah sehingga semakin banyak perempuan, khususnya para ibu, memiliki kemampuan literasi keuangan yang memadai.

“Banyak sekali, kader-kader PKK di seluruh Indonesia memerlukan edukasi literasi keuangan ini dan akhirnya bisa menyampaikan bagaimana peluang-peluang terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya,” sambung Tri.

Sebagai agen pembangunan di tingkat keluarga, ungkap Tri, TP PKK memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan edukasi keuangan kepada berbagai kelompok dan komunitas. Oleh sebab itu, ia berharap ke depan TP PKK dapat menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan OJK guna memperkuat edukasi pengelolaan keuangan keluarga di seluruh Indonesia.

“Kami PKK yang sudah berdiri 54 tahun dan sudah mempunyai pengalaman yang luas dalam mengedukasi masyarakat mulai dari masalah karakter, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, dan lain-lain, ini sangat mengharapkan dukungan dari OJK agar kami mempunyai silabus yang jelas, yang bagus, yang kemudian tujuan-tujuan dari OJK sendiri bisa tercapai dalam mengedukasi masyarakat [dalam pengelolaan keuangan],” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, para Pengurus TP PKK Pusat, serta Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Endang Nugrahani Pramono Anung. Kegiatan ini juga diikuti 1.000 kader secara luring dan 3.000 kader PKK dari berbagai daerah secara daring.//Puspen Kemendagri.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Soroti Industri AMDK, Air Harus Jadi Aset Negara Bukan Ladang Bisnis

    DPR Soroti Industri AMDK, Air Harus Jadi Aset Negara Bukan Ladang Bisnis

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Komisi VII DPR RI menyoroti tata kelola industri Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK yang dinilai belum mencerminkan amanat konstitusi tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi Partai PAN, menegaskan pentingnya meninjau ulang arah kebijakan dan manfaat ekonomi dari industri air kemasan nasional. Saleh […]

  • Geger! Menteri PKP Adu Mulut dengan Hercules Soal Status Lahan di Tanah Abang

    Geger! Menteri PKP Adu Mulut dengan Hercules Soal Status Lahan di Tanah Abang

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

      Msinews.com- Geger terkait perdebatan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Rosario de Marshal, yang dikenal Hercules terkait status kepemilikan lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Perdebatan tersebut terekam dalam video yang diunggah Ara sapaan akrabnya melalui akun Instagram pada 5 April 2026. Dalam […]

  • Komisi XII DPR RI ; Kawasan MM2100 Harus Bertransformasi Jadi Industri Hijau ​

    Komisi XII DPR RI ; Kawasan MM2100 Harus Bertransformasi Jadi Industri Hijau ​

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 192
    • 0Komentar

    msinews.com-Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan mengatakan, persoalan utama yang menjadi perhatian serius adalah temuan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pencemaran udara yang bersumber dari IPAL (instalasi pengolahan air limbah) komunal di area kawasan. ”Kemajuan industri dan kelestarian lingkungan harus tumbuh selaras. Inilah yang diharapkan terjadi di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa […]

  • MPR for Papua Minta Pemda Saling Bersinergi, Dukung Pengendalian Minol di Papua Barat

    MPR for Papua Minta Pemda Saling Bersinergi, Dukung Pengendalian Minol di Papua Barat

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Maraknya peredaran minuman beralkohol (Minol) ilegal di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari, telah menjadi perhatian publik dan menuai polemik beberapa pekan terakhir. Respons serius juga disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua). Lembaga yang beranggotakan para wakil rakyat (DPR dan DPD) dan didirikan oleh MPR RI sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian […]

  • Ketua Komisi XII RI, Usul Pelaku Penyelewengan BBM Subsidi Dihukum Tipikor

    Ketua Komisi XII RI, Usul Pelaku Penyelewengan BBM Subsidi Dihukum Tipikor

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    msinewscom-Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat. Menurut Bambang, yang perlu menjadi fokus utama saat ini adalah memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak melalui sistem distribusi yang ketat. “Terkait dengan persoalan pengawasan BBM bersubsidi, saya pikir memang […]

  • Presiden Instruksikan Kepala Danantara, Umumkan Perkembangan Investasi di Indonesia

    Presiden Instruksikan Kepala Danantara, Umumkan Perkembangan Investasi di Indonesia

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 116
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang berbagai data positif terkait tentang perkembangan investasi di Indonesia. Hal ini mengingat Rosan Roeslani juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat […]

expand_less