Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Relawan Gugur dalam Penanganan Karhutla, Firman Desak Pencegahan Diperkuat

Relawan Gugur dalam Penanganan Karhutla, Firman Desak Pencegahan Diperkuat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, merespons gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan karhutla, terutama dalam aspek pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan personel di lapangan.

Menurut Firman, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta sistem mitigasi risiko yang kuat. Keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemadaman.

“Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang,” ujar Firman dalam keterangan pers, Jumat (23/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Langkah pencegahan harus diperkuat melalui deteksi dini, patroli di kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

Firman juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, Manggala Agni, dan relawan.

Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus meminimalkan risiko yang dihadapi petugas di lapangan.

Selain upaya pencegahan, Firman meminta pemerintah memberikan perhatian kepada keluarga petugas dan relawan yang gugur. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa bantuan dan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Negara juga harus memberikan perhatian kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas pengorbanan mereka. Jangan sampai pengabdian para petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa demi melindungi masyarakat dan lingkungan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegas politkus senior Golkar ini.

Lebih lanjut, Firman menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla secara menyeluruh. Evaluasi perlu mencakup kesiapan personel, ketersediaan peralatan, efektivitas koordinasi, hingga penerapan standar keselamatan dalam operasi pemadaman.

Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil langkah konkret agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif dan aman.

“Dengan demikian, upaya melindungi kawasan hutan, lingkungan, serta masyarakat tidak lagi harus dibayar dengan hilangnya nyawa petugas dan relawan,” tandas legislator dapil Jateng III ini. (***)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sound Horeg Bikin Resah Masyarakat, Komisi III Minta Polisi Turun Tangan

    Sound Horeg Bikin Resah Masyarakat, Komisi III Minta Polisi Turun Tangan

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah merespon festival atau arak-arakan sound horeg yang membuat resah masyarakat. Dia meminta pihak kepolisian turun tangan untuk menertibkan kegiatan yang sering mendapat protes warga itu. Abdullah mengatakan, karnaval atau kegiatan sound horeg menimbulkan banyak masalah. Terbaru, sound horeg yang sedang mengikuti arak-arakan di Bondowoso, Jawa […]

  • Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Arab Saudi Menambah Kuota Haji Indonesia

    Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Arab Saudi Menambah Kuota Haji Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 4 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Medan,msinews.com-Pemerintah Arab Sudi didorong agar mendambah kuota haji bagi Indonesia. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI berupaya mendorong tambahan kouota haji bagi Indonesia. Hal ini disampaikannya oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis pekan lalu. “Kami bersama […]

  • Wow, Pembangunan Gedung IKN Menggunakan Semen Warna Ini

    Wow, Pembangunan Gedung IKN Menggunakan Semen Warna Ini

    • calendar_month Sabtu, 6 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN,Eko Hendro Patrio menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memiliki konsep kota berkelanjutan, dalam pembangunannya akan didukung oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG. Perusahaan pelat merah itu akan memasok bahan bangunan berupa green cement atau semen hijau yang diklaim ramah lingkungan. Ia meminta SIG untuk memperhatikan langkah […]

  • Menteri Hak Asasi Manusia : Aspek Kemanusiaan dan Rekonsiliasi Jadi Pertimbangan Presiden Berikan Amnesti

    Menteri Hak Asasi Manusia : Aspek Kemanusiaan dan Rekonsiliasi Jadi Pertimbangan Presiden Berikan Amnesti

    • calendar_month Minggu, 15 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan salah satu alasan penting Presiden memberikan Amnesti kepada ribuan narapidana adalah terkait Hak Asasi Manusia dan semangat rekonsiliasi. Pigai menyebutkan warga binaan yang akan diberikan amnesti adalah narapida yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap […]

  • Ketua DPD RI Tegaskan, Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberikan Gelar Pahlawan

    Ketua DPD RI Tegaskan, Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberikan Gelar Pahlawan

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa, pihaknya tidak mempersoalkan adanya usulan Pemberian gelar Pahlawan kepada Mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia H.M. Soeharto. Ia menilai bahwa atas dedikasi kepemimpinan Nasional di Negara yang besar ini, idelanya semua Mantan presiden RI yang Telah meninggal dunia layak diberikan gelar Pahlawan Nasional. “Saya secara […]

  • Kemenaker Didorong Siapkan Regulasi THR Bagi Pengemudi Ojek Online

    Kemenaker Didorong Siapkan Regulasi THR Bagi Pengemudi Ojek Online

    • calendar_month Selasa, 26 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi IX mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) dengan Menteri Tenaga Kerja (menaker) untuk menyiapkan regulasi terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online. Menaker mengatakan, rapat kerja ini salah satu agendanya adalah penjelasan pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi pekerja, evaluasi perlindungan […]

expand_less