Menteri PKP Dorong Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Papua Barat Daya
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
- visibility 44
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Msinews.com – Kementeria Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di Papua Barat Daya melalui pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik permukiman, tetapi juga peningkatan kualitas hidup serta penguatan ekonomi masyarakat setempat.
Komitmen itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Maruarar menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, penataan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Program tersebut akan diperkuat melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan, termasuk sinergi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).
“Konsepnya harus utuh. Tidak hanya rumah dan lingkungannya yang dibenahi, tetapi juga potensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat akan didorong, dididik, dan dilatih agar mampu meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Menteri PKP.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga membahas optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai instrumen penting dalam penanganan kawasan permukiman.
Ia memastikan seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya akan memperoleh akses program BSPS secara adil dan proporsional.
Penetapan kuota BSPS, lanjutnya, mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data BPS, wilayah Pulau Papua memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi sehingga menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan nasional.
Selain BSPS, Maruarar juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan berbagai skema perumahan lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Kredit Program Perumahan (KPP).
“Manfaatkan Kredit Program Perumahan agar developer, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM menyala,” tegas Menteri PKP.
Melalui integrasi penanganan kawasan kumuh dengan berbagai program perumahan dan pembiayaan, Kementerian PKP berharap kualitas permukiman serta kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. *
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar