Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
  • visibility 244
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, kembali membantah adanya perbedaan pandangan dengan calon presidennya, Ganjar Pranowo, terkait hak angket kecurangan dalam Pemilu 2024 di DPR RI. Mahfud menegaskan pernyataannya sebelumnya yang menunjukkan ketidakterlibatan dalam isu hak angket tersebut bukanlah karena adanya perbedaan pandangan dengan Ganjar, melainkan karena dirinya bukan merupakan bagian dari partai politik.

Baca juga : Ganjar Pranowo, Anjurkan Penggunaan Hak Angket dalam Menyikapi Situasi Pemilu 2024

“Pernyataan saya jelas. Saya tidak terlibat dalam urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud melalui akun pribadinya @mohmahfudmd yang dilihat oleh Suara.com pada Jumat (23/2/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan bahwa hak angket merupakan ranah partai politik di DPR RI, bukan ranah dari pasangan calon yang bersaing dalam Pilpres 2024. Mahfud menegaskan bahwa dirinya bukanlah kader partai politik, sedangkan Ganjar, yang mengusulkan hak angket, merupakan kader dari PDIP.

“Namun secara konstitusi, hak angket merupakan urusan partai politik di DPR, bukan urusan pasangan calon presiden/calon wakil presiden. Saya bukanlah anggota partai politik atau anggota DPR. Sedangkan Mas Ganjar memang merupakan anggota partai politik,” jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan ketidakterlibatan dalam wacana hak angket yang digulirkan di DPR RI terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Baginya, hal tersebut merupakan urusan partai politik dan bukan menjadi urusan pasangan calon dalam Pilpres.

Baca juga : Guspardi : Dugaan Kecurangan Pilpres Ditangani Bawaslu Gakkumdu, Bukan DPR

“Saya tidak tahu karena hak angket bukan urusan pasangan calon, itu urusan partai. Apakah partai tersebut menggertak atau tidak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Maka dari itu, saya tidak terlibat dalam urusan partai,” ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, dorongan untuk menggulirkan hak angket yang diminta oleh calon presiden Ganjar Pranowo tidak harus dikonsultasikan kepada pasangan calon dalam Pilpres. Ia juga menegaskan bahwa tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut mengenai hak angket tersebut karena merupakan urusan partai politik di DPR RI.

“DPR itu merupakan wadah dari partai-partai politik. Saya tidak memiliki kepentingan untuk membahas hal tersebut. Saya hanya berfokus pada Pilpres dan menunggu keputusan terakhir dari KPU,” tandasnya.

Dengan demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa ketidakterlibatannya dalam isu hak angket bukanlah karena perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo, melainkan karena prinsip bahwa hak angket merupakan urusan internal partai politik di DPR RI. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan TPPO di Eltras Pup : Polres Sikka Resmi Tetapkan 2 Orang Tersangka

    Dugaan TPPO di Eltras Pup : Polres Sikka Resmi Tetapkan 2 Orang Tersangka

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 284
    • 0Komentar

      Msinews.com- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Polres Sikka menggelar perkara Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Pub Eltras Kabupaten Sikka,Flores NTT. Berdasarkan hasil penyidikan terhadap aktivitas di Eltras Cafe, Bar & Karaoke yang diduga melibatkan eksploitasi terhadap 13 korban. Sidang perkara yang dipimpin Kasat Reskrim Iptu Dionisius Siga serta dihadiri […]

  • Kapolda Sumsel Sikapi Illegal Drilling, Pemprov Sumsel Sepakati Bentuk Satgas

    Kapolda Sumsel Sikapi Illegal Drilling, Pemprov Sumsel Sepakati Bentuk Satgas

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Marak kasus illegal drilling di Provinsi Sumsel, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin hingga berdampak banyak korban jiwa masyarakat, menyita perhatian Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel. Pj Gubernur Sumsel Elen Setiyadi setuju dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus menanggani kasus illegal drilling secara komprehensif. Persiapan pembentukan Satgas akan dilakukan pada Rabu (24/07), dengan mengundang […]

  • Kemensos Siapkan Dua Sekolah Rakyat di Magelang

    Kemensos Siapkan Dua Sekolah Rakyat di Magelang

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Magelang – Kementerian Sosial RI intens mempersiapkan Sekolah Rakyat di wilayah Magelang, Jawa Tengah.  Salah satunya dengan mengoptimalkan aset kementerian, yakni Sentra Antasena Magelang. “Di Magelang sendiri, rencananya untuk awalan itu, kita (ada) dua (titik). Satu di Antasena, Sentra Antasena, yang satunya di Tegalrejo, asetnya punya Pemkab,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono usai […]

  • Rieke Diah Pitaloka : Putus Rantai Perbudakan Modern, Perkuat PPA-PPI,Revisi UU TPPO Ratifikasi Kilo 190

    Rieke Diah Pitaloka : Putus Rantai Perbudakan Modern, Perkuat PPA-PPI,Revisi UU TPPO Ratifikasi Kilo 190

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    TANGGAL 23 Agustus diperingati UNESCO sebagai International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition. Tanggal ini merujuk pada pemberontakan orang-orang yang diperbudak di Saint-Domingue, kini Haiti, pada malam 22–23 Agustus 1791. Perlawanan tersebut menjadi tonggak penting perjuangan menghapus perdagangan budak transatlantik. Lebih dari dua abad kemudian, rantai perbudakan memang tidak selalu […]

  • Mendagri Minta Pemda Pertimbangkan Kondisi Sosial Masyarakat dalam Menyusun Produk Hukum Daerah

    Mendagri Minta Pemda Pertimbangkan Kondisi Sosial Masyarakat dalam Menyusun Produk Hukum Daerah

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam menyusun produk hukum daerah. Mendagri mengingatkan bahwa efektivitas penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) salah satunya ditentukan oleh aspek tersebut. “Yang paling penting yaitu harus melihat kondisi masyarakat, kondisi sosial […]

  • Diduga Marak Terjadi Pungli Hingga Jual Beli Sabu di Rutan Salemba Jakarta

    Diduga Marak Terjadi Pungli Hingga Jual Beli Sabu di Rutan Salemba Jakarta

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rumah Tahanan (Rutan) Atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sejatinya menjadi tempat atau sarana untuk mendisiplinkan diri melalui kegiatan yang positif, baik pembinaan, Penjeraan, hingga proses hukum. Namun, Nampaknya justru Rutan maupun Lapas terkadang menjadi sarang penyimpangan baik oleh pelanggar hukum, maupun petugas itu sendiri. Pungutan Liar, peredaran Narkoba hingga Peran Oknum Petugas yang diduga menyimpang dalam […]

expand_less