Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
  • visibility 89
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, kembali membantah adanya perbedaan pandangan dengan calon presidennya, Ganjar Pranowo, terkait hak angket kecurangan dalam Pemilu 2024 di DPR RI. Mahfud menegaskan pernyataannya sebelumnya yang menunjukkan ketidakterlibatan dalam isu hak angket tersebut bukanlah karena adanya perbedaan pandangan dengan Ganjar, melainkan karena dirinya bukan merupakan bagian dari partai politik.

Baca juga : Ganjar Pranowo, Anjurkan Penggunaan Hak Angket dalam Menyikapi Situasi Pemilu 2024

“Pernyataan saya jelas. Saya tidak terlibat dalam urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud melalui akun pribadinya @mohmahfudmd yang dilihat oleh Suara.com pada Jumat (23/2/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan bahwa hak angket merupakan ranah partai politik di DPR RI, bukan ranah dari pasangan calon yang bersaing dalam Pilpres 2024. Mahfud menegaskan bahwa dirinya bukanlah kader partai politik, sedangkan Ganjar, yang mengusulkan hak angket, merupakan kader dari PDIP.

“Namun secara konstitusi, hak angket merupakan urusan partai politik di DPR, bukan urusan pasangan calon presiden/calon wakil presiden. Saya bukanlah anggota partai politik atau anggota DPR. Sedangkan Mas Ganjar memang merupakan anggota partai politik,” jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan ketidakterlibatan dalam wacana hak angket yang digulirkan di DPR RI terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Baginya, hal tersebut merupakan urusan partai politik dan bukan menjadi urusan pasangan calon dalam Pilpres.

Baca juga : Guspardi : Dugaan Kecurangan Pilpres Ditangani Bawaslu Gakkumdu, Bukan DPR

“Saya tidak tahu karena hak angket bukan urusan pasangan calon, itu urusan partai. Apakah partai tersebut menggertak atau tidak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Maka dari itu, saya tidak terlibat dalam urusan partai,” ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, dorongan untuk menggulirkan hak angket yang diminta oleh calon presiden Ganjar Pranowo tidak harus dikonsultasikan kepada pasangan calon dalam Pilpres. Ia juga menegaskan bahwa tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut mengenai hak angket tersebut karena merupakan urusan partai politik di DPR RI.

“DPR itu merupakan wadah dari partai-partai politik. Saya tidak memiliki kepentingan untuk membahas hal tersebut. Saya hanya berfokus pada Pilpres dan menunggu keputusan terakhir dari KPU,” tandasnya.

Dengan demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa ketidakterlibatannya dalam isu hak angket bukanlah karena perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo, melainkan karena prinsip bahwa hak angket merupakan urusan internal partai politik di DPR RI. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perjuangan Mngembalikan Hak-Hak Bangsa Palestina Butuh Konsisten 

    Perjuangan Mngembalikan Hak-Hak Bangsa Palestina Butuh Konsisten 

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI,Dr. Lestari Moerdijat,S.S.,M.M,mengatakan bahwa perjuangan mengembalikan hak-hak Bangsa Palestina harus konsisten dilakukan. Dalam sebuah tuliannya, politii Partai Nasdem ini mengutip pernyataan Pakar Geopolitik Timur Tengah, Dina Y. Sulaeman,yang berpendapat bahwa untuk mengetahui cara mengadvokasi korban konflik Israel-Palestina harus tahu posisi perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia kata Dina, selalu berpendapat bahwa Palestina itu […]

  • Peresmian 103 Kopdes Merah Putih, Komisi VI Nasim Khan: Harus Dikelola secara Profesional

    Peresmian 103 Kopdes Merah Putih, Komisi VI Nasim Khan: Harus Dikelola secara Profesional

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyambut positif rencana pemerintah meresmikan 103 titik percontohan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang akan dilaksanakan pada 21 Juli 2025 mendatang. Dia meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional. Menurut Nasim, peresmian Kopdes Merah Putih merupakan bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis […]

  • AMTI Gelar Demo di KPK dan Kementerian ESDM, Desak Pencabutan Ijin Operasional PT HWR di Ratatotok

    AMTI Gelar Demo di KPK dan Kementerian ESDM, Desak Pencabutan Ijin Operasional PT HWR di Ratatotok

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Sebagai upaya penyelamatan lingkungan di wilayah Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggar, Sulawesi Utara, akibat kesewenangan perusahaan PT Hakkian Wellem Rumansi (HWR), Lembaga SwadayaMasyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI ), menggelar aksi demo di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Rabu, 23 Juli 2025. Simak videonya di sini […]

  • Soal Kasus Bansos KPK Cegah Kakak BoS MNC Hary Tanoesoedibjo

    Soal Kasus Bansos KPK Cegah Kakak BoS MNC Hary Tanoesoedibjo

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Terbaru perkembangan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) era kepimpinan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Kasus korupsi penyaluran bansos beras KPM untuk PKH tahun anggaran 2020 yang sempat mandeg, kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK […]

  • BREAKINGNEWS, MKD DPR RI Lakukan Penertiban dan Tindak Tegas Pemalsuan Pelat Nomor DPR

    BREAKINGNEWS, MKD DPR RI Lakukan Penertiban dan Tindak Tegas Pemalsuan Pelat Nomor DPR

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI secara tegas akan melakukan penertiban dan menindak tegas penggunaan pelat nomor palsu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam bersama dengan Habiburokhman sehubungan dengan banyaknya kasus pemalsuan plat nomor DPR RI yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Menurut Nazarudin, ulah oknum tersebut sangat […]

  • Delapan Parpol

    Delapan Parpol Dipastikan Lolos ke DPR RI 2024, ini Hasil Preliminary Count:

    • calendar_month Minggu, 18 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sebanyak 8 partai politik (parpol) dipastikan akan mendapatkan jatah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Pemilihan Umum 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan parliamentary threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Pasal 414 UU Pemilu, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 persen dari […]

expand_less