Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
  • visibility 110
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, kembali membantah adanya perbedaan pandangan dengan calon presidennya, Ganjar Pranowo, terkait hak angket kecurangan dalam Pemilu 2024 di DPR RI. Mahfud menegaskan pernyataannya sebelumnya yang menunjukkan ketidakterlibatan dalam isu hak angket tersebut bukanlah karena adanya perbedaan pandangan dengan Ganjar, melainkan karena dirinya bukan merupakan bagian dari partai politik.

Baca juga : Ganjar Pranowo, Anjurkan Penggunaan Hak Angket dalam Menyikapi Situasi Pemilu 2024

“Pernyataan saya jelas. Saya tidak terlibat dalam urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud melalui akun pribadinya @mohmahfudmd yang dilihat oleh Suara.com pada Jumat (23/2/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan bahwa hak angket merupakan ranah partai politik di DPR RI, bukan ranah dari pasangan calon yang bersaing dalam Pilpres 2024. Mahfud menegaskan bahwa dirinya bukanlah kader partai politik, sedangkan Ganjar, yang mengusulkan hak angket, merupakan kader dari PDIP.

“Namun secara konstitusi, hak angket merupakan urusan partai politik di DPR, bukan urusan pasangan calon presiden/calon wakil presiden. Saya bukanlah anggota partai politik atau anggota DPR. Sedangkan Mas Ganjar memang merupakan anggota partai politik,” jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan ketidakterlibatan dalam wacana hak angket yang digulirkan di DPR RI terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Baginya, hal tersebut merupakan urusan partai politik dan bukan menjadi urusan pasangan calon dalam Pilpres.

Baca juga : Guspardi : Dugaan Kecurangan Pilpres Ditangani Bawaslu Gakkumdu, Bukan DPR

“Saya tidak tahu karena hak angket bukan urusan pasangan calon, itu urusan partai. Apakah partai tersebut menggertak atau tidak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Maka dari itu, saya tidak terlibat dalam urusan partai,” ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, dorongan untuk menggulirkan hak angket yang diminta oleh calon presiden Ganjar Pranowo tidak harus dikonsultasikan kepada pasangan calon dalam Pilpres. Ia juga menegaskan bahwa tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut mengenai hak angket tersebut karena merupakan urusan partai politik di DPR RI.

“DPR itu merupakan wadah dari partai-partai politik. Saya tidak memiliki kepentingan untuk membahas hal tersebut. Saya hanya berfokus pada Pilpres dan menunggu keputusan terakhir dari KPU,” tandasnya.

Dengan demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa ketidakterlibatannya dalam isu hak angket bukanlah karena perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo, melainkan karena prinsip bahwa hak angket merupakan urusan internal partai politik di DPR RI. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Belanja Masalah Pendidikan, Komisi X DPR : Lampung Darurat Guru!

    Belanja Masalah Pendidikan, Komisi X DPR : Lampung Darurat Guru!

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Bandar Lampung,msinews.com–Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI menerima aspirasi dari pemangku kepentingan pendidikan dari Provinsi Lampung, yaitu dari Dinas Pendidikan, guru, komite sekolah dan pihak swasta. Aspirasi tersebut, khususnya, terkait biaya dan anggaran pendidikan yang terjadi di Provinsi Lampung. “Kami sengaja datang ke beberapa daerah, salah satunya Lampung untuk belanja masalah, menyerap […]

  • Gempar Soekarnoputra : Indonesia Harus Mampu “Berantas Mafia”,Jika Ingin Maju

    Gempar Soekarnoputra : Indonesia Harus Mampu “Berantas Mafia”,Jika Ingin Maju

    • calendar_month Minggu, 2 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Peneliti, Pengamat Hukum dan Politik, Dr. Gempar Soekarnoputra,SH mengaku prihatin akan maraknya “mafiah hukum” di Indonesia dimana negara ini kaya akan sumber daya alam namun taraf hidup eknomi masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Keprihatinan salah satu anak kandung Bung Karno ini diunggah dalam laman akun https://www.facebook.com/ yang diterima awak media di Jakarta, […]

  • Ketua Kopdes Merah Putih Ingin Ciptakan Banyak Pengusaha Muda di Purwakarta

    Ketua Kopdes Merah Putih Ingin Ciptakan Banyak Pengusaha Muda di Purwakarta

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ade Irawan, menginginkan daerah istimewanya yakni Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terbentuknya program Koperasi Desa Merah Putih bisa menciptakan banyak pengusaha muda yang kreatif dan inovatif. “Saya ingin menciptakan banyak pengusaha di Desa Cipeundeuy, anak anak muda harus harus maju harus tajir, jadi tidak melulu misalnya […]

  • MAKI Heran, Harun Masiku Tak Tertangkap: Diduga Meninggal

    MAKI Heran, Harun Masiku Tak Tertangkap: Diduga Meninggal

    • calendar_month Selasa, 2 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan keheranannya terkait tidak tertangkapnya Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan keyakinannya bahwa Harun yang dianggap tidak kaya seharusnya tidak bisa bersembunyi lama. Baca juga : Gempa di Jepang, 1.315 WNI Tinggal Dikawasan Apa Yang Dilakukan RI? […]

  • Prof. Djohermansyah Djohan:  Hidup Sederhana Pejabat Harus Punya Pedoman

    Prof. Djohermansyah Djohan: Hidup Sederhana Pejabat Harus Punya Pedoman

    • calendar_month Jumat, 5 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-GURU BESAR IPDN sekaligus mantan Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menyoroti maraknya kembali fenomena flexing pejabat maupun keluarganya di ruang publik, terutama media sosial. Menurutnya, himbauan pemerintah yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian pada media masa beberapa waktu lalu agar pejabat hidup sederhana tak akan berarti apa-apa bila hanya sebatas retorika tanpa dasar […]

  • Benahi Data Bansos, Mensos Saifullah Yusuf Siap Gerak Bareng Pemda!

    Benahi Data Bansos, Mensos Saifullah Yusuf Siap Gerak Bareng Pemda!

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Mensos) Saifullah Yusuf  kembali menegaskan urgensi perbaikan data sebagai fondasi utama kesuksesan program bantuan sosial (bansos). Hal tersebut ditegaskan dihadapan empat kepala daerah yakni Bupati Sumbawa Syarafudin Jarot, Bupati Tapin, H. Yamani, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, dan Wakil Bupati Asahan Rianto di Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis 26 Juni 2025. […]

expand_less