Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Anggaran Kemensos Malah Dipangkas, Mensos Minta Rp20,9 Triliun Tambahan

Anggaran Kemensos Malah Dipangkas, Mensos Minta Rp20,9 Triliun Tambahan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
  • visibility 263
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) saat ini tengah bergulat dengan realitas anggaran.

Di satu sisi, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melontarkan rencana besar seperti program Sekolah Rakyat, tetapi di sisi lain, alokasi dana yang disiapkan pemerintah justru menyusut.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, pada Kamis 10 Juli 2025.

Mensos Saifullah Yusuf  menyampaikan sebuah fakta mengejutkan, alokasi pagu indikatif Kemensos untuk 2026 mengalami penurunan signifikan sekitar 4,47%.

Angka tersebut merosot menjadi Rp76,03 triliun, dari Rp79 triliun lebih pada tahun sebelumnya.

Penurunan ini terasa ironis karena laporan yang sama memperlihatkan betapa agresifnya Kemensos dalam membelanjakan uang.

Hingga pertengahan 2025, pengeluaran non-bantuan sosial sudah menembus Rp1 triliun (33,37%), sementara dana bantuan sosial atau bansos menggelembung hingga Rp40 triliun (53,50%).

Tiga Jurus Utama untuk Bansos yang Tepat Sasaran, Meskipun terimpit oleh keterbatasan dana, Mensos Gus Ipul tetap menyodorkan tiga strategi utama untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Memastikan kelanjutan program-program bantuan sosial (bansos) inti seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial, demi menjamin bagi masyarakat miskin.

Mensos Saifullah Yusuf-,dalam audiensi

Meningkatkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan menjalin kolaborasi antar lembaga, yang diperkuat dengan digitalisasi sistem penyaluran bansos.

Langkah ini bertujuan agar bantuan sosial atau bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan ke pihak lain.

Mengembangkan bantuan sosial (bansos) yang lebih adaptif dan mendorong penerima bantuan agar bisa segera mandiri melalui program-program pemberdayaan.

“Kementerian Sosial akan mengambil peran melalui pelaksanaan sekolah rakyat,” tegas Mensos Gus Ipul, menggarisbawahi komitmen baru untuk mengangkat kesejahteraan melalui pendidikan.

Minta Tambahan Rp20,9 Triliun untuk Kebutuhan Mendesak

Karena pagu anggaran yang menyusut tersebut tidak mengakomodasi kebutuhan darurat, Gus Ipul meminta tambahan dana sebesar Rp20,9 triliun.

Permintaan ini diajukan untuk berbagai keperluan, termasuk penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan untuk anak yatim-piatu.

“Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,”ucapnya.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp5 triliun lebih, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp4 triliun lebih.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp5 triliun lebih, Sekretariat Jenderal Rp5 triliun lebih, Inspektorat Jenderal Rp51 miliar lebih. *

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua FKSI Laporkan Tiga Akademisi di Bareskrim Polri, Buntut Pelanggaran Pemilu

    Ketua FKSI Laporkan Tiga Akademisi di Bareskrim Polri, Buntut Pelanggaran Pemilu

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FKSI), Cak Natsir Sahib, bersama dengan dua pengecanya, telah mengambil langkah tegas dengan menyampaikan laporan terkait pelanggaran pemilu. Mereka mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada pukul 16.00 WIB untuk mengungkapkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tiga akademisi dan seorang sutradara. Laporan yang disampaikan oleh Cak […]

  • Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    OLeh : H.Dr.Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA MASYARAKAT hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan pun terusik, karena beberapa komunitas merasa tidak terlindungi sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak bekerja dan berfungsi dengan efektif. Kekacauan yang menjadi bukti semakin tumpulnya […]

  • Sumur Migas Tua Jangan Ditinggalkan, Inovasi Mahasiswa Bisa Optimasi Produksinya

    Sumur Migas Tua Jangan Ditinggalkan, Inovasi Mahasiswa Bisa Optimasi Produksinya

    • calendar_month Minggu, 3 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 326
    • 0Komentar

    Jakarta, ReforMiner Institute melaporkan hingga 2050 mendatang jumlah kebutuhan energi akan mengalami lonjakan. Outlook Energy BPPT dalam skenario Business As Usual (BAU), memperkirakan kebutuhan minyak bumi mencapai 1.171 juta barel. Padahal jumlah pasokan minyak bumi hanya mencapai 70 juta barel. Sementara itu Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno, menyampaikan guna meminimalisir neraca migas Indonesia dapat […]

  • Kepala BNPB Bersama Menko Polkam Bahas Penanganan Karhutla di Enam Provinsi

    Kepala BNPB Bersama Menko Polkam Bahas Penanganan Karhutla di Enam Provinsi

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 601
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (6/10). Pertemuan ini membahas isu-isu terkini seputar kejadian bencana yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala […]

  • Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas: Perjuangan DPD RI Adalah Jalan Panjang Menjaga Keadilan Daerah

    Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas: Perjuangan DPD RI Adalah Jalan Panjang Menjaga Keadilan Daerah

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    MSINEWS.COMM,Yogyakarta– Perjuangan memperkuat kewenangan dan peran DPD RI merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh daerah di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI: Otonomi Daerah untuk Indonesia Emas 2045”, yang digelar di […]

  • Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Paris,Prancis,msinews.com-Usulan Indonesia agar UNESCO mengakui Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Eksekutif UNESCO. Dengan dukungan lebih dari 30 negara sebagai co-sponsor, proposal ini telah dibahas dan diputuskan dalam Pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO ke-219 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, akhir Maret  2024, melalui Draft Decision 219/EX 37. Adapun, […]

expand_less