Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Ketua FKSI Laporkan Tiga Akademisi di Bareskrim Polri, Buntut Pelanggaran Pemilu

Ketua FKSI Laporkan Tiga Akademisi di Bareskrim Polri, Buntut Pelanggaran Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
  • visibility 48
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FKSI), Cak Natsir Sahib, bersama dengan dua pengecanya, telah mengambil langkah tegas dengan menyampaikan laporan terkait pelanggaran pemilu.

Mereka mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada pukul 16.00 WIB untuk mengungkapkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tiga akademisi dan seorang sutradara.

Laporan yang disampaikan oleh Cak Natsir Hadi, film dokumenter yang dirilis selama masa tenang pemilu disinyalir memiliki tujuan yang mencurigakan. Film tersebut diduga bertujuan untuk menimbulkan kegaduhan dan memojokkan salah satu calon dalam kontestasi pemilu.

Baca juga : Presiden Turki Sebut Serangan Israel di Gaza Serupa dengan Kekejaman Nazi

“Tindakan tersebut melanggar UU Pemilu, khususnya Pasal 287 ayat 5 UU 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tentang masa tenang,” ungkapannya.

Lebih lanjut, mengatakan lihak yang dilaporkan dalam kasus itu yakni tiga akademisi Feri Amsari, Zainal Arifin Muhtar, Bivitri Susantri, serta sutradara Dandy Laksono, yang terlibat dalam pembuatan film yang diberi judul “Dirty Vote”.

“Kami melaporkan ada fitnah terhadap pemerintah presiden Joko Widodo dengan mendiskreditkan pemerintah saat ini. Karena mereka melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon yang didukung Pak Jokowi saat ini,” ungkapnya.

“Kami menduga mereka bekerja untuk salah satu calon yakni Mahfud MD, jadi akademisi yang berpolitik, dan kami menolak hal itu,” imbuhnya.

Dirinya menyayangkan adanya fitnah dari pihak mereka, seolah-olah mereka menjadi bagian dari perpecahan politik saat ini dan menghalalkan segala cara.

Lebih mendalam, Cak Nasir menyampaikan motif apa yang dilakukan pihak Akademisi tersebut. Ia membeberkan motifnya untuk mendiskreditkan pemilu saat ini dan menimbulkan kepanikan karena Pabowo-Gibran hampir menyentuh seluruh satu putaran.

“Saya kira tata cara yang dilakukan mereka sangat keji. Kepentingan mereka adalah membuat masyarakat ragu terhadap integritas pemilu dan mengajak potensi orang-orang melakukan kerusuhan pasca pemilu,” pungkasnya.

Baca juga : Harimau Sumatera Terlihat di Jalan Lintas Barat Lampung: Kejadian Viral di Media Sosial

Cak Nasir berharap pihak berwenang (penegak Hukum Polisi _red) segera menindaklanjuti laporan ini untuk menjaga integritas pemilu yang adil dan bersih.

“Kita berharap penegak hukum melakukan tindakan karena ini bisa berpotensi menggagalkan pemilihan yang sah,”pungkasnya.

Semetara berita diturunkan Redaksi MSINews.com, belum bisa mengkonfirmasi tiga akademisi yang dilaporkan terkait adanya dugaan pelagaran pemilu tersebut. (ror).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Skandal Korupsi

    Empat Pejabat Maluku Utara Diterbangkan ke Jakarta buntut OTT

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Dugaan Empat pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara diterbangkan ke Jakarta setelah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin sore, 18 Desember 2023. Menurut informasi yang berhasil dihimpun awak media, keempat pejabat tersebut menggunakan maskapai penerbangan Garuda dengan kode penerbangan GA 649. Mereka adalah Imran Yakub, Kepala […]

  • Mendagri Harap Pemda, TP PKK, dan Posyandu Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

    Mendagri Harap Pemda, TP PKK, dan Posyandu Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pemerintah daerah (Pemda), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi Papua dapat berkolaborasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Harapan tersebut disampaikan Mendagri pada acara Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu […]

  • Biaya Penyelenggaraan Pemilu Mahal, DPR: Perlu Dibahas Sistem Mungkin Semua Bisa Ikut

    Biaya Penyelenggaraan Pemilu Mahal, DPR: Perlu Dibahas Sistem Mungkin Semua Bisa Ikut

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa soal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) biayanya sangat tinggi dan mahal. Oleh karena itu, dalam hal Penyelenggaraan Pemilu biaya yang terlalu mahal ini, Jazilul Fawaid menilai bahwa soal tersebut, harus dimulai dengan membentuk sistem atau aturan yang menimbulkan demokrasi […]

  • Catat, Ini Daftar Biaya Haji 2024 Lengkap dengan Rincian Tiap Embarkasi

    Catat, Ini Daftar Biaya Haji 2024 Lengkap dengan Rincian Tiap Embarkasi

    • calendar_month Sabtu, 4 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi VIII DPR RI terus berupaya mendorong Pemerintah Arab Saudi agar dapat menambah kuota Haji bagi Indonesia di tahun 2024. Berdasarkan laman resmi kementerian agama (kemenag) RI, terdapat tarif baru di masing-masing Embarkasi. Dari data tersebut para calon jemaah bisa mengetahui berapa besaran biaya haji 2024 termasuk tahap pelunasan. Dihimpun redaksi msinews.com,bahwa ketentuan biaya […]

  • Bansos PKH dan Sembako Senilai Rp10 T Disalurkan untuk 16,5 Juta Keluarga

    Bansos PKH dan Sembako Senilai Rp10 T Disalurkan untuk 16,5 Juta Keluarga

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) […]

  • Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional

    Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Hal ini ditegaskan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025). Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan perkembangan pelaksanaan program […]

expand_less