Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Ketua DPR RI Dorong Penanganan Komprehensif, Berantas Judi Online

Ketua DPR RI Dorong Penanganan Komprehensif, Berantas Judi Online

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
  • visibility 242
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAJAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan  pentingnya penanganan judi online secara komprehensif dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemberantasan judi online harus melibatkan kerja sama banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia layanan internet, platform media sosial, hingga seluruh lapisan masyarakat.

“Mengatasi judi online, termasuk bagi anak-anak dan remaja, memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, penyedia layanan internet, serta masyarakat luas,” kata Puan di Jakarta.

Adapun pernyataan itu merespon laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap nilai perputaran dana judi online di Indonesia telah mencapai Rp 1.200 triliun sepanjang tahun berjalan. Ia menyebut angka tersebut mengejutkan dan menjadi peringatan serius bagi bangsa.

“Bukan hanya karena besarnya nilai uang tersebut yang melampaui anggaran pendidikan nasional, tetapi juga fakta ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan finansial digital kita memiliki masalah yang sangat krusial,” kata politikus PDIP itu.

Dijelaskan, data menunjukkan, angka perputaran uang dari judi online ini melonjak drastis dari Rp 981 triliun di tahun sebelumnya, menunjukkan kenaikan lebih dari Rp 200 triliun hanya dalam waktu beberapa bulan.

Karena itu, dia mengingatkan, kondisi ini mengancam integritas sistem hukum, finansial, dan sosial Indonesia.

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Ia menilai perkembangan teknologi finansial yang pesat harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang adaptif.

“Ekspansi judi online tak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi finansial. Negara harus segera menyesuaikan regulasi agar tak terus tertinggal,” terangnya.

Selain itu, Puan juga mengusulkan agar kampanye anti-judi online masuk ke dalam kurikulum pendidikan dan diintensifkan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya judol.

“Kurikulum pendidikan dan kampanye publik harus memuat bahaya dan implikasi sosial dari judi online. Pendekatannya tidak hanya moralistik, harus lebih luas,” pungkasnya.

Ia juga menilai perlu ada pembaruan sistem keuangan serta penguatan regulasi untuk menutup celah yang dimanfaatkan pelaku judol. Puan menegaskan, negara harus hadir dengan tindakan nyata untuk menutup ruang gerak judi online.

“Jika negara abai, kita hanya akan melihat triliunan rupiah yang seharusnya memperkuat ketahanan ekonomi bangsa justru lenyap dalam sistem gelap,” urainya.

Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya penindakan terhadap bandar besar judi online, bukan hanya pemain kecil, agar pemberantasan lebih efektif dan berkeadilan.

“Pastikan bandar-bandar judol diberantas, bukan hanya pemain tengah atau pelaku kecilnya, agar aktivitas judol tidak mati satu, tumbuh seribu,” katanya.

Ketua DPR RI ini meminta pengawasan lebih ketat terhadap transaksi keuangan melalui perbankan, e-wallet, dan operator seluler yang diduga turut memfasilitasi judi online. Ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan sanksi tegas terhadap lembaga yang lalai.

“Pemberantasan judi online harus menjadi komitmen kita bersama demi memastikan generasi penerus bangsa terbebas dari aktivitas yang dapat merusak masa depan mereka,”pungkasnya. ** Timred/dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penjelasan Kemenag Soal Sidang Isbat, Awal Ramadan 1 Syawal dan Dzulhijah

    Penjelasan Kemenag Soal Sidang Isbat, Awal Ramadan 1 Syawal dan Dzulhijah

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menjelang Ibadah Bulan Suci Ramadan, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)  rutin menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah. Hal ini sudah berlangsung sejak dekade 1950-an, sebagian sumber menyebut tahun 1962. Dalam perkembangan selanjutnya, MUI menerbitkan Keputusan Fatwa No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa itu salah satunya memutuskan […]

  • Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua MPR-RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid,M.A, sangat menyayangkan wacana yang disampaikan oleh Menko PMK, sekalipun sudah diklarifikasi, tetap saja itu terkesan berempati kepada judi on line yang bisa berdampak kepada hadirnya kemiskinan. Apalagi untuk program Bansos dari pemerintah itu ada kriterianya, dan tidak ada unsur korban judi online dalam kriteria penerima […]

  • Tingkatkan Daya Saing SDM Vokasi, Kemnaker Tekankan Kompetensi Nyata untuk Memasuki Dunia Kerja

    Tingkatkan Daya Saing SDM Vokasi, Kemnaker Tekankan Kompetensi Nyata untuk Memasuki Dunia Kerja

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Makassar — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya penguasaan kompetensi nyata bagi lulusan pendidikan vokasi agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Selain keahlian, taruna-taruni juga perlu membangun karakter, memperkaya pengalaman, serta menguasai teknologi digital untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, ada empat bekal penting yang perlu dipersiapkan agar […]

  • Preferensi Perdagangan Indonesia-Iran Akan Dilakukan Melalui Perpres

    Preferensi Perdagangan Indonesia-Iran Akan Dilakukan Melalui Perpres

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi VI DPR RI menyetujui pembahasan terhadap pengesahan persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (Preferential Trade Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Islamic Republic of Iran)melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres), Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan […]

  • Tindaklanjuti Perintah Presiden, Menko Polhukam Tinjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber BSSN

    Tindaklanjuti Perintah Presiden, Menko Polhukam Tinjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber BSSN

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo serta menyikapi hasil rapat dengan Menkominfo dan Kepala BSSN pada Senin kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meninjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber milik BSSN di Ragunan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Di sela kunjungannya, Menko Polhukam juga melaksanakan apel dengan BSSN dan Computer Security […]

  • MAKI Gugat Praperadilan

    MAKI Gugat Praperadilan KPK Demi Kepastian Hukum, Harun Masiku Masih Bebas

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), melalui Boyamin Saiman, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait belum tertangkapnya atau disidangkannya in absentia tersangka Harun Masiku. Boyamin Saiman menilai bahwa tindakan ini penting untuk memastikan kepastian hukum dalam penanganan kasus tersebut. Boyamin memohon agar KPK melakukan sidang in absentia, mengungkapkan keraguan atas […]

expand_less