Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Lion Air Jadi Maskapai Penerbangan Jamaah Haji, PKB Yakin Ibadah Haji Lebih Lancar

Lion Air Jadi Maskapai Penerbangan Jamaah Haji, PKB Yakin Ibadah Haji Lebih Lancar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
  • visibility 216
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msines.com– Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Mahdalena menyambut positif bergabungnya Lion Air sebagai maskapai penerbangan jamaah haji asal Indonesia. Kehadiran Lion Air diyakini bakal mengurangi potensi delay yang selama ini menjadi kendala laten dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.

“Kehadiran Lion Air di samping Garuda Indonesia dan Arab Saudi Airlines akan meningkatkan armada penerbangan bagi jamaah haji asal Indonesia sehingga kita harapkan mengurangi potensi keterlambatan jadwal penerbangan menuju atau dari Tanah Suci sehingga jamaah akan kian nyaman,” ujar Mahdalena, Sabtu (4/1/2025).

Dia mengatakan persoalan delay pesawat kerap menganggu jadwal keberangkatan maupun kepulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Terkadang delay pesawat ini berlangsung berjam-jam yang membuat jamaah tidak nyaman, terutama bagi jamaah lansia. “Maka kita berharap dengan penambahan armada dari Lion Air, potensi delay bisa kita tekan,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB,Mahdalena

Mahdalena yakin Lion Air mampu memberikan layanan berkualitas kepada jamaah dan petugas haji Indonesia. Apalagi selama ini Lion Air selama ini pernah digunakan untuk melayani jamaah haji dari Asia, Eropa, dan Afrika. Bahkan sejak tahun 2009 kerap melayani masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah.

Karena tahun ini adalah tahun pertama Lion Air bergabung, Mahdalena meminta agar Lion Air memberikan harga yang kompetitif. “Kalau harga yang ditawarkan lebih tinggi dari Garuda dan Saudi Airlines, ya bisa tidak dipakai lagi,” katanya.

Kepada seluruh maskapai yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji, Mahdalena meminta data secara rinci terkait berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan haji. Data pembiayaan maskapai untuk pelaksanaan ibadah haji ini dibutuhkan untuk menentukan naik atau turunnya biaya haji.

”Jangan hanya kucing-kucingan saja dengan Kemenag seakan-akan kami ini tidak ada. Kami butuh data tersebut sehingga kami tahu berapa gambaran biayanya,” pungkasnya. **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasad Dikukuhkan Sebagai Ketua Dewan Penasihat Dekopin

    Kasad Dikukuhkan Sebagai Ketua Dewan Penasihat Dekopin

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kasad juga menerima pengukuhan sebagai Ketua Dewan Penasihat Dekopin. Pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, S.E. Mengangkat […]

  • Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

    Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (06/01) di 26 provinsi. Program ini menargetkan 600.000 penerima di wilayah perkotaan dan kabupaten yang sebelumnya telah menjalani uji coba. Menyambut baik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi harapan besar untuk pelaku UMKM […]

  • Jarnas Ungkap Perdagangan Bayi dalam Kandungan, Dorong UU TPPO Direvisi

    Jarnas Ungkap Perdagangan Bayi dalam Kandungan, Dorong UU TPPO Direvisi

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Jaringan Nasional Anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti-TPPO) mendorong proses revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagaman Orang (UU TPPO) Nomor 21 Tahun 2007. Demikian yang disampaikan Ketua Umum Jarnas Anti-TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat konprensi pers seusai pertemuan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jakarta, Selasa 29 Juli 2026. Menurut Ketum Jarnas Anti- TPPO, urgensi […]

  • Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan Hari Ini, Libatkan 3.161 Personel Gabungan 

    Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan Hari Ini, Libatkan 3.161 Personel Gabungan 

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Puncak dari sengketa lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kini memasuki babak pamungkas. Eksekusi pengosongan lahan dilakukan hari ini,Kamis 18 Juni 2026 dengan dijaga ketat oleh 3.161 personel gabungan. Sebagai informasi, bahwa  sengketa ini sejatinya sudah berjalan selama kurang-lebih 26 tahun. Adpun, kisruh sengketa ini antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung […]

  • Status Tarif Pajak

    Status Tarif Pajak, PHRI Bali Iginkan Spa Tak Masuk Pajak Hiburan 40% Ditunda  

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Badung, MSINews.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali terus memperjuangkan status spa/mandi uap agar tidak termasuk dalam kategori hiburan, meskipun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyampaikan penundaan penerapan pajak sebesar 40-75 persen pada Rabu (17/1). Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, menyatakan meskipun terdapat penundaan untuk […]

  • IPH Sejumlah Komoditas Naik, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Stabilitas Harga Acuan

    IPH Sejumlah Komoditas Naik, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Stabilitas Harga Acuan

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) menjaga stabilitas harga acuan di tengah kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas, khususnya beras, minyak goreng, dan cabai. Langkah tersebut perlu dilakukan dengan berpedoman pada data guna menjaga harga tetap stabil sesuai dengan Harga Acuan Penjualan maupun Harga Acuan […]

expand_less