Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Perluasan Akses Keuangan Daerah, Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat di daerah. Ia menilai upaya itu tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) dan investasi skala besar. Namun, target tersebut perlu didukung perluasan akses keuangan yang inklusif dan terjangkau.

“Dalam konteks itu kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bisa mengandalkan dari government spending saja atau belanja pemerintah dalam skala yang besar, diperlukan penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta layanan keuangan yang terjangkau,” ujarnya saat Peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Bima memaparkan, percepatan inklusi keuangan di daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 ditetapkan sebesar 98 persen.

Ia turut mengapresiasi kemajuan integrasi IKAD dalam perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, seluruh 38 provinsi di Indonesia telah memasukkan IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sementara di tingkat kabupaten/kota, integrasi tersebut telah dilakukan oleh 341 daerah atau sekitar 66,34 persen.

Untuk mempercepat perluasan akses keuangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah, Bima mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyinergikan tiga unsur penting, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kolaborasi ketiganya dinilai penting agar perluasan layanan keuangan, penguatan digitalisasi, dan pengendalian harga dapat berjalan seiring.

“Kalau tiga ini bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka target kita memperluas akses keuangan, memperkuat digitalisasi, menjaga stabilitas harga, ujung-ujungnya akan betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.

Selain itu, Bima juga menyambut baik peluncuran Dashboard IKAD yang diharapkan menjadi basis data bersama untuk mendukung percepatan perluasan layanan keuangan hingga ke wilayah perdesaan. Dashboard ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan serta membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan warga.

“Kemendagri komitmen konsisten untuk mendukung IKAD ini dan dengan adanya dashboard ini kita optimis akan mempercepat akselerasi, sinergi, dan kolaborasi,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK dan para undangan.**