Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi V Sarankan ada Diskon, Jangan Naikkan Tarif Transportasi Selama Mudik

Komisi V Sarankan ada Diskon, Jangan Naikkan Tarif Transportasi Selama Mudik

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Umat Islam seluruh duni pada minggu kedua April 2024 nanti, akan melaksanakan perayaan Idulfitri 1445 H. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah dan seluruh stakeholder berkaitan pelayanan mudik yang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia.

Hal itu diutarakan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Kisworo dan Kakorlantas Polri Brigjen Aan Suhanan membahas persiapan mudik 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Rapt yang dipimpin  Ketua Komisi V DPR RI Lasarus tersebut, secara khusus Komisi V pada mudik tahun ini salah satunya menitikberatkan agar Kemenhub dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2024 untuk meningkatkan pengawasan terhadap kenaikan harga tiket pada seluruh moda transportasi agar tidak melebihi tarif batas. Hal itu mengingat tingginya animo masyarakat untuk melakukan mudik yang menyentuh rekor tertinggi sejumlah 193,6 juta orang.

Penekanan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat rakyat menanti bagaimana negara hadir bisa meringankan beban masyarakat dalam melakukan mudik. Salah satunya, ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, yaitu masyarakat begitu menaruh harapan agar biaya akomodasi, khususnya tiket pesawat, tidak mengalami kenaikan dan terjangkau.

“Didentifikasi lah orang yang (secara tingkat) ekonomi (tidak) mampu kasih dekat (tarif) batas atas. Ada banyak formulasi sebetulnya. Itu yang ditunggu oleh rakyat hari ini, bagaimana negara hadir bisa meringankan beban mereka”

“Tiket pesawat bisa gak sih gak usah naik, (misalnya) tiket pesawat menjelang Lebaran ini? Boleh gak sih kita berbagi rasa buat bangsa ini buat rakyat dan seluruh masyarakat. Kalaupun misalnya gak bisa, ya diidentifikasi lah orang yang (secara tingkat) ekonomi (tidak) mampu kasih dekat (tarif) batas atas. Ada banyak formulasi sebetulnya. Itu yang ditunggu oleh rakyat hari ini, bagaimana negara hadir bisa meringankan beban mereka,” tegas Lasarus mewakili harapan masyarakat Indonesia.

Senada, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengusulkan Pemerintah agar mengadakan diskon tarif jalan tol dan tarif tiket. Setidak-tidaknya, jangan sampai ada satu rupiah pun kenaikan harga dari operator moda transportasi darat, laut, dan udara. Terutama moda transportasi pesawat dan kereta api yang menjadi primadona.

“Kesiapan Pemerintah kami lihat sudah ada, cuma ada beberapa hal seperti operator seperti tol misalnya, ini satu langkah yang bagus sudah memberikan diskon, cuma sayang diskonnya separo-paro. Diskon cuma 2 hari (tanggal 3-5 April) kemudian tanggal tanggal 17-19. Kenapa tidak sekalian saja tanggal 5 sampai 19? Di hari mudik seperti ini justru penumpang naik. Kalau penumpang naik itu rumusnya pasti keuntungan juga lebih besar. Namun, demikian saya lihat keikhlasannya sudah ada tinggal bagaimana keikhlasan itu dimurnikan lagi,” tandasnya.

“Termasuk moda transportasi udara, kan pasti akan naik ini penumpang. Mudik ini pasti banyak, mungkin juga perlu ada diskon di dalamnya. Atau paling tidak, jangan sampai sama sekali ada kenaikan harga satu rupiah pun. Barangkali itu yang kita harapkan dari moda transportasi kita ini, utamanya operator-operator kita. Selain amalnya juga besar, juga partisipasi kepada masyarakat yang tidak mampu menjadi penting,” tegas Legislator Lazarus, Legislator dapil Kalbar itu. ** dmi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Geger! Menteri PKP Adu Mulut dengan Hercules Soal Status Lahan di Tanah Abang

    Geger! Menteri PKP Adu Mulut dengan Hercules Soal Status Lahan di Tanah Abang

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

      Msinews.com- Geger terkait perdebatan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Rosario de Marshal, yang dikenal Hercules terkait status kepemilikan lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Perdebatan tersebut terekam dalam video yang diunggah Ara sapaan akrabnya melalui akun Instagram pada 5 April 2026. Dalam […]

  • Tim TKN Prabowo-Gibran Respons Tudingan Konspirasi Pilpres 2024

    Tim TKN Prabowo-Gibran Respons Tudingan Konspirasi Pilpres 2024

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait tudingan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengenai konspirasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Sekretaris TKN, Nusron Wahid, menilai bahwa tudingan tersebut terlalu jauh dan mempertanyakan dasar dari tuduhan tersebut. Baca juga : Suap Proyek Perizinan: […]

  • MAKI Gugat Praperadilan

    MAKI Gugat Praperadilan KPK Demi Kepastian Hukum, Harun Masiku Masih Bebas

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Jakarta MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), melalui Boyamin Saiman, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait belum tertangkapnya atau disidangkannya in absentia tersangka Harun Masiku. Boyamin Saiman menilai bahwa tindakan ini penting untuk memastikan kepastian hukum dalam penanganan kasus tersebut. Boyamin memohon agar KPK melakukan sidang in absentia, mengungkapkan keraguan atas […]

  • Hatinya Bersama Penduduk Gaza, Paus Leo Serukan 3 Hal Penting

    Hatinya Bersama Penduduk Gaza, Paus Leo Serukan 3 Hal Penting

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    VATIKAN,MSINEWS.COM-Paus Leo XIV sekali lagi menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap situasi di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera di wilayah tersebut. Dalam audiensi umum pada hari Rabu, 17 September 2025, Paus juga menegaskan kembali seruannya untuk pembebasan para sandera dan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional. Demikian dilaporkan oleh Pater Markus Solo Kewuta SVD, dari […]

  • Kemensos dan Perpusnas Bangun Perpustakaan Modern di Sekolah Rakyat

    Kemensos dan Perpusnas Bangun Perpustakaan Modern di Sekolah Rakyat

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan Perpusnas akan menghadirkan perpustakaan modern dan lengkap di Sekolah Rakyat. Dalam audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya menghadirkan perpustakaan modern yang menjadi pusat kegiatan belajar dan pemberdayaan di lingkungan Sekolah Rakyat, salah satu program strategis nasional (PSN) yang diinisiasi […]

  • KPK Cegah 21 Orang Keluar Negeri, Terkait Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim, Siapa Saja?

    KPK Cegah 21 Orang Keluar Negeri, Terkait Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim, Siapa Saja?

    • calendar_month Selasa, 30 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberitaka telah mencegah 21 orang ke luar negeri terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Untuk diketahui 21 orang tersebut merupakan tersangka dari pengembangan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. “KPK telah mengeluarkan surat keputusan […]

expand_less