Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kementerian PANRB Laksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Kementerian PANRB Laksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
  • visibility 263
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pembina pelayanan publik, secara konsisten terus melakukan upaya perbaikan layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi). Melalui pelaksanaan evaluasi Pemdi, tidak hanya memastikan penerapan transformasi digital di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah semata, melainkan transformasi digital yang berdampak terhadap layanan publik yang semakin berkualitas dan inklusif.

“Jadi yang akan kita lakukan dalam evaluasi kinerja pemerintah digital, bukan lagi kita hanya merubah pola pola manual menjadi pola menggunakan aplikasi, bukan hanya memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan, tapi juga akan merubah cara kerja kita, budaya kita untuk memastikan terhadap perubahan dan transformasi bangsa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Plt. Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo saat membuka acara Kick Off Evaluasi Kinerja Pemdi, Kamis (25/6/2026).

Disampaikan bahwa terdapat tiga pilar dalam melaksanakan transformasi bangsa, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi dan dilandasi oleh transformasi tata kelola. Pelaksanaan transformasi tata kelola ini akan menajdi enabler untuk memastikan layanan publik yang berkualitas dan inklusif. Hal tersebut akan bisa dilakukan percepatannya apabila dilakukan dengan strategi transformasi digital pemerintah. Pihaknya tidak lagi hanya memastikan transformasi digital saja, tapi transformasi digital akan berdampak terhadap layanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Cahyono mengatakan jika salah satu sasaran dalam kerangka Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045, adalah terwujudnya pemerintah digital. Pemerintah Digital merupakan kerangka transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Terdapat pula penyelarasan dengan DBRBN melalui ekosistem pemerintah digital.

Selain itu dikatakan terdapat pergeseran paradigma transformasi digital pemerintah dari penataan prosedural menuju orientasi dampak. Dimana sebelumnya dengan prinsip SPBE masih berorientasi pada digitalisasi prosedur, serta evaluasi tingkat kematangan pengelola TIK (hulu). Sementara dalam prinsip pemerintah digital, menuju kedaulatan digital, berorientasi pada kemanfaatan dan inklusi, serta pelaksanaan evaluasi kepuasan pengguna layanan digital (hilir).

Dalam kesempatan yang sama Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Agi Agung Galuh Purwa mengatakan bahwa evaluasi kinerja Pemdi tahun 2026 adalah tahun perdana pengukuran capaian kemajuan penerapan kebijakan Pemdi pada instansi pemerintah. Melalui Pemdi diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih terpadu dan lebih memudahkan seluruh pengguna layanan. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

Evaluasi kinerja Pemdi dilakukan terhadap 645 instansi pemerintah dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Tim Koordinasi Pemdi Nasional dan lebih dari 30 perguruan tinggi sebagai aseseor eksternal. Terdapat perbedaan dalam evaluasi SPBE sebelumnya dengan evaluasi Pemdi, dimana evaluasi sebelumnya penekanan pada penguatan TIK dan kematangan layanan, sementara Evaluasi Pemdi menekankan pada dampak layanan digital dan kepuasan pengguna. Adapun tahapan Evaluasi Kinerja Pemdi diawali dengan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi.

“Saat ini kita dalam transisi dari Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital (Pemdi), dan ini seiring dengan yang disampaikan Presiden terkait transformasi pemerintahan,” katanya.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menyampaikan bahwa pemanfaatan instrumen evaluasi baru dalam konteks Evaluasi Kinerja Pemdi, bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi juga menjadi sarana refleksi, dan persiapan strategis bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Diharapkan, melalui proses ini,  dapat mencerminkan posisi nyata kematangan digital suatu instansi untuk memberi gambaran tentang kelebihan, kekurangan, dan ketimpangan antar aspek dan indikator sejalan dengan kebijakan nasional. Kemudian juga membantu instansi melakukan refleksi objektif dan membentuk baseline internal untuk perbaikan, serta setiap indikator dalam instrumen membawa pemahaman baru atas standar nasional, praktik baik, dan ekspektasi ke depan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Evaluasi Kinerja Pemdi bukan hanya ditangani unit yang membidangi teknologi semata, namun juga terdapat perencanaan, organisasi dan tata kelola, keamanan data, sumber daya, pengawasan, hingga pengelola layanan. Perlu adanya kolaborasi banyak pihak yang dimulai dari sektor perencanaan, hingga nantinya hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Tidak sekedar berapa lengkap dokumen yang dipersiapkan, namun seberapa mudah masyarakat menyelesaikan segala urusan. (humas menpanrb).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menko Polhukam Tak Setujui RUU MK: Alasan, Tindakan Lanjutan

    Menko Polhukam Tak Setujui RUU MK: Alasan, Tindakan Lanjutan

    • calendar_month Senin, 4 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan bahwa pemerintah belum menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu kendala yang diutarakan adalah keberatan terhadap aturan peralihan masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun dan batasan usia pensiun maksimal 70 tahun. “Kami belum menyetujui, secara teknis prosedural belum ada […]

  • Sinergitas TNI/Polri: Aksi Sambang dan Ngopi Bareng Bersama Warga

    Sinergitas TNI/Polri: Aksi Sambang dan Ngopi Bareng Bersama Warga

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Bhabinkamtibmas Kel. Cibubur Aiptu Media Eka dan Babinsa melakukan kegiatan sambang yang tidak hanya mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga, tetapi juga melibatkan momen santai ngopi bareng di warung kopi di Jl. Cibubur RT 05/06. Dalam suasana yang hangat, sebagian besar warga menikmati  kopi sambil bertukar pikiran dan menyelipkan kegiatan […]

  • Perjuangan Mngembalikan Hak-Hak Bangsa Palestina Butuh Konsisten 

    Perjuangan Mngembalikan Hak-Hak Bangsa Palestina Butuh Konsisten 

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI,Dr. Lestari Moerdijat,S.S.,M.M,mengatakan bahwa perjuangan mengembalikan hak-hak Bangsa Palestina harus konsisten dilakukan. Dalam sebuah tuliannya, politii Partai Nasdem ini mengutip pernyataan Pakar Geopolitik Timur Tengah, Dina Y. Sulaeman,yang berpendapat bahwa untuk mengetahui cara mengadvokasi korban konflik Israel-Palestina harus tahu posisi perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia kata Dina, selalu berpendapat bahwa Palestina itu […]

  • Busana Renang dan Ruang Mediasi, Kisah Siswi MAN 1 Tegal dan Suara Keadilan dari Senayan 

    Busana Renang dan Ruang Mediasi, Kisah Siswi MAN 1 Tegal dan Suara Keadilan dari Senayan 

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dunia pendidikan kembali dihadapkan pada sebuah dilema. Kali ini, mencuatnya kasus seorang siswi MAN 1 Tegal yang dikabarkan dikeluarkan dari sekolah. Setelah menggunakan pakaian renang di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) pada September 2024 lalu, memicu gelombang perbincangan di media sosial. Kisah ini menjadi viral setelah diunggah oleh sang ayah melalui akun […]

  • Komisi VII DPR RI Apresiasi Upaya Pemerintah Selamatkan Industri Event di Bali

    Komisi VII DPR RI Apresiasi Upaya Pemerintah Selamatkan Industri Event di Bali

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta)-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi industri event di Bali. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), banyak pelaku usaha dan tenaga kerja mengalami kesulitan. Menurut Chusnunia, Pemerintah […]

  • Kemendagri umumkan, Pj Gubernur Terbaik dan Cukup Baik, Elen Setiadi Jadi Pj Gubernur Terbaik Kedua

    Kemendagri umumkan, Pj Gubernur Terbaik dan Cukup Baik, Elen Setiadi Jadi Pj Gubernur Terbaik Kedua

    • calendar_month Sabtu, 7 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 317
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja para Pj Gubernur se Indonesia. Kemendagri mengumumkan hasil evaluasi Pj Gubernur terbaik se Indonesia yang salah satunya Elen Etiadi, Pj Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Terkait itu, Elen mengatakan, evaluator memberikan catatan positif atas kinerjanya saat menjadi Pj Gubernur Sumsel sejak Juni 2024. Elen mengaku, terdapat 10 indikator […]

expand_less