Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » RI-Singapura Sepakat Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi, PKB : Pemulangan Paulus Thanos Jadi Ujian

RI-Singapura Sepakat Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi, PKB : Pemulangan Paulus Thanos Jadi Ujian

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
  • visibility 218
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Kesepakatan percepatan pelaksanaan perjanjian ekstradisi antaran Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrance Wong disambut gembira banyak kalangan. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafirion menilai kesepakatan ini harus dimanfaatkan salah satunya untuk segera memulangkan buronan korupsi e-KTP Paulus Thanos.

“Kesepakatan Presiden Prabowo dan PM Singapura Lawrance Wong terkait ekstradisi ini merupakan langkah maju. Kesepakatan ini harus segera dimanfaatkan untuk memulangkan buronan korupsi Paulus Thanos, apalagi pengadilan Singapura telah resmi menolak permohonan penangguhan penahanan dari Thanos,” ujar Mafirion, Selasa (17/6/2025).

Untuk diketahui pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrance Wong menyepakati 19 poin perjanjian. Salah satunya terkait pelaksanaan perjanjian ekstradiksi yang telah diteken kedua belah pihak pada tahun 2022. Dalam kesepakatan terbaru, kedua negara sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara, diminta dan dicari oleh negara peminta, untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Mafirion mengatakan kesepakatan terbaru terkait ekstradisi Indonesia dan Singapura harus menjadi momentum pemulangan Thanos. Menurutnya buronan korupsi e-KTP tersebut terang-terangan melecehkan kedaulatan hukum Indonesia dengan menolak kembali ke tanah air. “Sudah saatnya tersangka Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP yang merugikan negara harus segera dipulangkan ke Indonesia dan dihukum seberat-beratnya. Tak ada kata ampun bagi pelaku korupsi yang telah melecehkan kedaulatan dan bermanuver untuk menghindari hukum di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Mafirion, pemerintah Indonesia harus segera bergerak cepat untuk mengatur strategi memulangkan Thanos ke Indonesia. Gerak cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia harus dilakukan untuk menghindari manuver-manuver Thanos untuk menghindari kejaran hukum di Indonesia. “Tersangka korupsi seperti Paulus punya seribu cara untuk terhindar dari hukum di Indonesia. Kita jangan sampai biarkan hal ini terjadi. Saya minta pemerintah Indonesia harus bergerak secepat dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera memulangkan Paulus,” tambahnya.

Mafiron mengatakan jika Tannos berhasil dipulangkan ke Indonesia maka ini merupakan bukti nyata keberhasilan perjanjian ekstradisi antara dua negara yang berhasil diperkuat pada pertengahan tahun 2025. Oleh karena itu ia meminta agar kedua negara bekerjasama untuk melakukan pemulangan Tannos ke Indonesia. “Koordinasi cepat dan tepat dengan pemerintah Singapura dapat menjadi cara untuk mempersempit ruang gerak Paulus Tannos. Jangan biarkan ada celah sekecil apapun untuknya menghindar dari penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Ia meminta pemerintah Indonesia mempersempit ruang gerak Paulus Tannos bermanuver dengan cara membekukan paspor dan mencabut seluruh akses keimigrasian Tannos. “Jika ini dibiarkan berlarut-larut, pemerintah Indonesia membuka peluang Paulus Tannos melarikan diri di depan mata. Masih ada waktu untuk lakukan tindakan cepat dan agresif untuk menutup akses dia untuk melakukan pelarian lagi,” ungkap Mafirion.

Paulus Tannos merupakan buronan kasus korupsi e-KTP yang menolak kembali ke Indonesia dan mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura. Ia adalah buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2021 dan telah ditangkap di Singapura pada Januari 2025 atas permintaan Indonesia. Namun ia menolak diekstradisi dan berupaya melakukan perlawanan hukum untuk tetap tinggal di luar negeri.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Ungkap Korupsi Rumah Jabatan di DPR RI, Kasus Naik Penyidikan

    KPK Ungkap Korupsi Rumah Jabatan di DPR RI, Kasus Naik Penyidikan

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap dugaan kasus korupsi terkait pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan kasus tersebut telah melalui serangkaian proses penyelidikan hingga gelar perkara. Dia menyebut kasus itu diputuskan oleh pimpinan KPK untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Baca juga : Skandal Korupsi di […]

  • PB PDBI Gelar Rakernas 2026, Memperkuat Organisasi dan Pembinaan Prestasi Drum Band Nasional

    PB PDBI Gelar Rakernas 2026, Memperkuat Organisasi dan Pembinaan Prestasi Drum Band Nasional

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia (PB PDBI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 sebagai forum evaluasi sekaligus penyusunan program kerja organisasi dalam rangka memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi drum band Indonesia. Dengan mengusung Tema “Bersatu Dalam Harmoni, berkolaborasi Menuju Prestasi”, Rakernas PB PDBI 2026 berlangsung selama dua hari, 13–15 Agustus 2026, bertempat […]

  • Soal RUU Perumahan, Menteri PKP:  Kepentingan Rakyat dan Dunia Usaha

    Soal RUU Perumahan, Menteri PKP:  Kepentingan Rakyat dan Dunia Usaha

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 337
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pemerintah menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan dilakukan dengan menyeimbangkan kepentingan rakyat, negara, dan dunia usaha sebagai satu kesatuan kebijakan nasional di sektor hunian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pendekatan tersebut menjadi prinsip utama agar regulasi perumahan tidak hanya menyelesaikan persoalan kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi […]

  • Kejati Sumsel Tetapkan HF Kabid Dinas PMD Muba Tersangka Kasus Korupsi Jaringan Internet Desa

    Kejati Sumsel Tetapkan HF Kabid Dinas PMD Muba Tersangka Kasus Korupsi Jaringan Internet Desa

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) menetapkan kembali satu orang Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019-2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny […]

  • Pilkada Sulsel 2024, Nasdem Rekomendasikan 28 Calon Kepala Daerah, Simak Daftaranya

    Pilkada Sulsel 2024, Nasdem Rekomendasikan 28 Calon Kepala Daerah, Simak Daftaranya

    • calendar_month Minggu, 9 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menyambut Pilkada serentak untuk memilih calon kepala daerah : Gubernur,Wakil Gubernur,Bupati,Wakil Bupati,dan Wali Kota ,Wakil Wali Kota periode 2024-2029, Partai politik besutan Surya Paloh ini telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung 27 November 2024. Untuk Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nasdem telah memberikan rekomendasi kepada 16 kader-kader terbaiknya untuk calon Bupati-Wakil Bupati maupun Wali Kota […]

  • Uchok Sky : Hibah Lahan 30 Hektare dari Meikerta Beban Kementerian PKP

    Uchok Sky : Hibah Lahan 30 Hektare dari Meikerta Beban Kementerian PKP

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 263
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Center for Budget Analysis (CBA() Uchok Sky Khadafi,menyoroti rencana hibah lahan seluas 30 hektare dari proyek Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan rumah rakyat bersubsidi. Ia mengingatkan Pemerintah khususnya Kementerian PKP, berhati-hati sebelum menerima hibah dari Meikarta. Menurutnya, Kementerian PKP perlu memastikan seluruh aspek legalitas dan status […]

expand_less