Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPRD Kritik Tarif Tol dan Penyebrangan Naik Bisa Berpotensi Tingkatkan Kriminal

DPRD Kritik Tarif Tol dan Penyebrangan Naik Bisa Berpotensi Tingkatkan Kriminal

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 30 Jul 2023
  • visibility 119
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Anggota DPRD Provinsi Lampung Kritik atas dampak kenaikan tarif tol dan penyebrangan di Sumatra.

Belum lama kenaikan tarif tol naik disusul tarif penyeberangan Bakauheni-Merak bakal naik berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 61/2023 yang mulai berlaku pada 3 Agustus 2023.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas mengaku, naiknya tarif tol dan penyebrangan sangat menyiksa masyarakat.

“Jelas berdampak di sektor ekonomi, tentu dengan naiknya tol dan penyebrangan, kebutuhan pasti akan naik juga,” kata Mimdar Minggu 30/7/2003

“Apabila kebutuhan naik saat masyarakat seperti ini, tentu bisa meningkatkan kriminalitas khususnya di Provinsi Lampung,” imbuhnya

Ia menilai, saat kondisi ekonomi sedang seperti ini, seharusnya pemerintah jangan mempersulit warga dengan menaikkan tarif yang berkaitan dengan transfortasi.

“Sebetulnya ini bukan ranah saya, karena saya di Komisi V. Tapi sebagai wakil rakyat saya merasakan dampak kesulitan setelah penyerangan mulai naik,” ungkapannya

Sementara anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu juga menyangkan kenaikan tarif penyeberangan.

“Benar melihat di media bahwa penyeberangan akan naik. Kalau sudah begini tentu masyarakat akan lebih sulit lagi,” imbuhnya.

Diketahui, tarif penyeberangan Bakauheni-Merak direncanakan naik pada 3 Agustus 2023.

Berikut daftar rencana kenaikan tarif penyeberangan Bakauheni-Merak:

Golongan IV A dari Rp 457.700 menjadi Rp 481.800

Golongan V A dari Rp 916.250 menjadi Rp 963.800

Golongan V B dari Rp 792.750 menjadi Rp 835.300

Golongan VI A dari Rp 1.516.500 menjadi Rp 1.594.800

Golongan VI B dari Rp 1.220.000 menjadi Rp 1.285.200

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Julianty Laporkan Dugaan Kecurangan Pamus Pemiliha Ketua Rt 03/Rw 010 Tower C Apartemen Green Bay ke Gubernur DKI Jakarta

    Julianty Laporkan Dugaan Kecurangan Pamus Pemiliha Ketua Rt 03/Rw 010 Tower C Apartemen Green Bay ke Gubernur DKI Jakarta

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Julianty, warga Rt 03/RW 010 Tower C Apartement Green Bay , Jakarta Utara, Melaporkan Dugaan Kecurangan Proses Pemilihan Calon Ketua RT 03/Rw 010 yang tidak Transparan dilakukan oleh Ketua Rw Jon dan Sekreraris RW 010 Zack Lie. Julianty merupakan salah satu bakal calon Ketua RT 03/RW 010, Kelurahan Pluit,Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk periode […]

  • Aksi Masa FPAK Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mega Proyek Rp.75 Miliar 

    Aksi Masa FPAK Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mega Proyek Rp.75 Miliar 

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Massa Forum Penggiat Anti Korupsi (FPAK) menggelar Aksi Di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan Korupsi mega proyek pembangunan Masjid Agung dan objek wisata religi yang menelan Anggaran APBD TA.2020 s/d 2022 sebesar Rp.75 Milliar. Ketua aksi Novan mengatakan kedatangan mereka ke Kejagung Ingin menyampaikan Aspirasi dugaan korupsi atas pembangunan Masjid Agung […]

  • Efisiensi Berlanjut 2026, Menkeu: Pastikan Belanja Sesuai Peruntukan Tanpa Dikorupsi

    Efisiensi Berlanjut 2026, Menkeu: Pastikan Belanja Sesuai Peruntukan Tanpa Dikorupsi

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap berlanjut pada tahun 2026 yang akan datang. Purbaya memastikan efisiensi bukan berarti pemangkasan atau pemblokiran anggaran. Menurutnya, prinsip utama efisiensi adalah memastikan setiap rupiah dibelanjakan sesuai peruntukan, tepat waktu, dan bebas praktik korupsi. “Kalau efisiensi adalah […]

  • Shuttle Bus

    Jurnalis Terlayani Shuttle Bus Gratis Menuju Media Center KTT ke-43 ASEAN

    • calendar_month Senin, 4 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Jakarta, Para jurnalis terlayani dengan adanya shuttle bus gratis dari beberapa titik penjemputan menuju lokasi Media Center. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Laporan pandang mata Tim Komunikasi dan Media KTT ke-43 ASEAN 2023, para jurnalis baik sendiri maupun rombongan menaiki bus tersebut dari sejak […]

  • Masih Banyak Rakyat Miskin, Komisi VIII DPR Dukung Anggaran Bansos Tak Dipangkas

    Masih Banyak Rakyat Miskin, Komisi VIII DPR Dukung Anggaran Bansos Tak Dipangkas

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena mendukung keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran bantuan sosial meski tengah melakukan efisiensi. Menurutnya, Bansos adalah hak rakyat yang kurang mampu dan sudah semestinya tidak dipotong. “Oya tentu saya mendukung itu (anggaran Bansos tidak dipotong). Justru kalau dipotong kehadiran negara diragukan, karena kita tahu masih banyak rakyat yang butuh […]

  • Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Proses penegakan hukum tahun-tahun politik dalam kasus terkait calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) , calon legislatif (caleg) hingga kepala daerah dua lembaga KPK dan Kejagung nampak berbeda. Pasalnya KPK tetap melanjutkan bila ada temuan, sementara Kejagung akan menunda sementara. KPK menyatakan sikap dalam penanganan kasus korupsi di tahun politik. Lembaga antirasuah itu […]

expand_less