Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kelaparan di Papua Tengah, Ketua MSI,Rivano Osmar : Persediaan Dolog Biasanya 2 X Lipat

Kelaparan di Papua Tengah, Ketua MSI,Rivano Osmar : Persediaan Dolog Biasanya 2 X Lipat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
  • visibility 210
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Ketua Yayasan MSI (Mitra Sejahtera Indonesia) Rivano Osmar mengatakan, peristiwa kelaparan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah menjadi catatan bagi pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Menurut saya, dalam musim kemarau ini seharusnya Pemda setempat dan Dolog bisa meningkatkan persediaan bahan pokok makanan lokal bagi masyarakat setempat. Jadi, begitu terjadi cuaca ekstrem, pemda tak lagi bingung karena jauh-jauh sebelumnya sudah mengantisipasinya,” kata Rivano kepada awak media di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Lanjut alumni fakultas ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu, bahwa pemda harus mengantisipasinya jauh-jauh hari karena biasanya persediaan pangan (beras) di Kantor Dolog setiap daerah pastinya tercukupi.

“Persediaan Dolog harsunya 2 X lipat dari biasanya. Dengan demikian ketrika terjadi kekurangan pangan atau gagal panen,maka pemda tinggal mengatur alur pendistribusian pangan bagi rakyat yang mengalami gagal panen karena musim kemarau panjang,” imbuhnya.

Adapun, kelaparan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di wilayah Papua Tengah menjadi atensi khusus presiden Joko Widodo. Hal ini ditegaskan dalam keterangannya kepada awak media usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta , Senin (31/7/2023).

“Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Menteri Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan juga di daerah di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya,” kata presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa, masalah kelaparan tersebut dipicu oleh beberapa hal, utamanya adalah cuaca ekstrem. Dalam kondisi cuaca ekstrem, tanaman tidak bisa tumbuh di daerah tersebut sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan.

“Tapi problemnya supaya tahu, itu adalah daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh. Di ketinggian yang sangat tinggi distrik itu,” ujarnya.

Disebutkan, selain itu, faktor keamanan juga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan pengiriman bantuan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Presiden turut menginstruksikan jajaran TNI untuk membantu mengawal pengiriman bantuan tersebut.

“Di sana memang problemnya selalu seperti itu, medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya enggak berani sehingga problem itu yang terjadi,” tutupnya. * Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPD PDIP Propinsi Lampung, 9 Jam Diperiksa Penyidik KPK

    Ketua DPD PDIP Propinsi Lampung, 9 Jam Diperiksa Penyidik KPK

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Lampung sekaligus Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memenuhi panggilan penyidik KPK untuk sebagai saksi kasus dugaan korupsi exs mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Rabu (15/11/2023). Sudin hadir di gedung merah putih pada pukul 9.30 WIB, sampai dengan 18.30 WIB. Ia memakai baju putih jaket […]

  • Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik, bahwasannya, Komisi IV DPR RI menyetujui Perubahan Pagu Anggaran 2025 Kementan  sebesar Rp29.373.984.361.000  triliun. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan RUU APBN 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI karena Kementan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000. “Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh […]

  • Kemnaker dan BPD HIPMI Jaya Teken MoU Tingkatkan Keterampilan Tenaga Kerja

    Kemnaker dan BPD HIPMI Jaya Teken MoU Tingkatkan Keterampilan Tenaga Kerja

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) Jaya menandatangani Kesepahaman Bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja. Kolaborasi tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia industri. Kesepahaman Bersama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Sekretaris Umum BPD […]

  • TB Hasanudin : Kepolisian Diminta Tindak Tegas Pelanggaran Anggota Dewan

    TB Hasanudin : Kepolisian Diminta Tindak Tegas Pelanggaran Anggota Dewan

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    KARAWANG,MSINEWS.COM– Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin, meminta Kepolisian Resor (Polres) Karawang untuk tidak ragu menindak atau melaporkan secara hukum jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR RI. Khususnya, terkait pelanggaran lalu lintas menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kedinasan. “Sosialisasi TNKB ini penting. Kami memang memiliki hak atas […]

  • Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi VII DPR RI mengingatkan kepada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar berhati-hati membuat aturan tentang penjualan BBM jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop). Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Menurutnya, Aturan yang dibuat BPH Migas harus bisa mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan izin penjualan pertalite di Pertashop. Mengingat, […]

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

expand_less