Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
- visibility 104
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Hal ini ditegaskan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pada minggu III Juni 2025, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat masih ada 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, dalam program pembangunan 3 juta rumah, sebanyak 5 Pemda belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 6 Pemda belum menetapkan Perkada terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adapun dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), tercatat sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum melaksanakan kegiatan tersebut. Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masih terdapat 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Sementara dalam program Sekolah Rakyat, tercatat 189 Pemda belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya inisiatif dari Pemda untuk melaksanakan berbagai program prioritas tersebut. Pada Sekolah Rakyat, misalnya, Tomsi mengungkapkan bahwa sekolah tersebut akan dibangun dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya perlu menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.
“[Pemda] diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan lokasi [Sekolah Rakyat], dengan harapan, kalau itu dibangun, pemerintah daerah yang untung, di mana masyarakatnya yang termiskin, anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan diasramakan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto. Turut hadir secara daring perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, serta TNI/Polri dan Pemda. ** (Puspen Kemendagri).
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar