Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Program Prioritas Nasional

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
  • visibility 241
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Hal ini ditegaskan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pada minggu III Juni 2025, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat masih ada 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, dalam program pembangunan 3 juta rumah, sebanyak 5 Pemda belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 6 Pemda belum menetapkan Perkada terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), tercatat sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum melaksanakan kegiatan tersebut. Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masih terdapat 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Sementara dalam program Sekolah Rakyat, tercatat 189 Pemda belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan.

Ia menekankan pentingnya inisiatif dari Pemda untuk melaksanakan berbagai program prioritas tersebut. Pada Sekolah Rakyat, misalnya, Tomsi mengungkapkan bahwa sekolah tersebut akan dibangun dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya perlu menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.

“[Pemda] diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan lokasi [Sekolah Rakyat], dengan harapan, kalau itu dibangun, pemerintah daerah yang untung, di mana masyarakatnya yang termiskin, anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan diasramakan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto. Turut hadir secara daring perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, serta TNI/Polri dan Pemda. ** (Puspen Kemendagri).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekolah Rakyat, Secercah Harapan Bagi Bumi Mandalika

    Sekolah Rakyat, Secercah Harapan Bagi Bumi Mandalika

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Lombok,msinews.com- Mencetak jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa yang berkarakter serta memutus mata rantai kemiskinan menjadi tujuan utama Sekolah Rakyat. “Sekolah ini didirikan untuk mencetak anak-anak unggulan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, berkarakter kuat, memiliki ilmu dan keterampilan yang cakap, sehingga membentuk mereka menjadi manusia yang berkualitas dan berahlak. Anak-anak Berjiwa Merah Putih,” tutur Kepala Sentra […]

  • Fraksi Mahasiswa dan Pemuda Malang-Jakarta Gelar Aksi Demo di KPK, Ini Tuntutannya 

    Fraksi Mahasiswa dan Pemuda Malang-Jakarta Gelar Aksi Demo di KPK, Ini Tuntutannya 

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Puluhan massa yang tergabung dalam komunitas Fraksi Mahasiswa dan Pemuda Malang,Jakarta menggelar aksi demi di depan kantor KPK,Jakarta Selatan,Jumat (13/9/2024). Para demonstran menuntut KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang yang menyeret nama mantan Sekda Kabupaten Malang. Wahyu Hidayat. “Kasus ini harus diusut tuntas demi tegaknya hukum, karena sampai saat ini kasus […]

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kebijakan Fiskal 2025

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kebijakan Fiskal 2025

    • calendar_month Sabtu, 25 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Jakarta,msimewa.com – Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2024.  Adapun, KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya dan mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam siaran persnya, Kementerian Keuangan RI menyatakan, […]

  • BNPB Tambah 238 Unit Huntap Mandiri Bagi Korban Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur

    BNPB Tambah 238 Unit Huntap Mandiri Bagi Korban Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 443
    • 0Komentar

    LARANTUKA,MSINEWS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pemulihan pascaerupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan menyiapkan pembangunan tambahan 238 unit hunian tetap (huntap) mandiri bagi warga terdampak yang saat ini masih menempati hunian sementara (huntara). Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten […]

  • BGN Suspend Khusus 6.097 SPPG yang Tidak Tertib Sampaikan LPDH

    BGN Suspend Khusus 6.097 SPPG yang Tidak Tertib Sampaikan LPDH

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 174
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS— Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi suspend khusus terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak tertib dan disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif […]

  • Ingat, MBG Tidak Boleh Dibawa Pulang!

    Ingat, MBG Tidak Boleh Dibawa Pulang!

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryoni mengingatkan kepada peserta didik untuk mengonsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan serta tidak membawa pulang makanan MBG ke rumah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada Senin (10/8). Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan […]

expand_less