Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Jokowi Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Airlangga di Kejagung

Jokowi Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Airlangga di Kejagung

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
  • visibility 192
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya mengenai pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi minyak goreng.

Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Ya kita harus menghormati proses hukum di manapun, di KPK, di Kepolisian, di Kejaksaan, semua harus menghormati,” kata Jokowi saat eberada di Malang, Jawa Timur, pada Selasa (25/7/2023)

Diketahui Airlangga Hartarto menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait dugaan kasus korupsi minyak goreng.

Dalam pemeriksaan Airlangga dicecar 46 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi, menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan 3 perusahaan sawit.

Adapun 3 perusahaan tersebut antaralain Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau, sebagai tersangka korporasi terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.

Lebih lanjut Kuntadi menjelaskan bahwa meskipun pemeriksaan ini telah dilakukan, masih terlalu dini untuk menyatakan keterlibatan Airlangga dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengonfirmasi keterangan terkait jabatan Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Seluruh proses hukum akan tetap dihormati dan dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku. (Ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BATU dan SEMESTA

    BATU dan SEMESTA

    • calendar_month Minggu, 23 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Oleh : A. Erwan Suryanegara Syair bunyi tapaki kaki bukit Semesta melantun lembut menembus ujung nadi Lambai dedaunan dari sudut ranting pepohonan Surya bangunkan burung seni berkicau pagi hari Batu karang terus disapu ombak menggulung Bayu berlari turun naik menyisir tebing dan ngarai Jerami hijau lepaskan selimut embun basahi bumi Akar menggeliat panjatkan ikrar menembus […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Monitoring Pekerja yang Menangani PSN di Balikpapan

    BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Monitoring Pekerja yang Menangani PSN di Balikpapan

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Balikpapan,msinews.com-Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani turut mengungkapkan sulitnya BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan monitoring terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan asing maupun perusahaan nasional yang menangani Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah tersebut. “Itu menjadi PR untuk […]

  • Kementerian PANRB Pastikan Verifikasi Kapabilitas Kelembagaan Berjalan Cermat

    Kementerian PANRB Pastikan Verifikasi Kapabilitas Kelembagaan Berjalan Cermat

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar kegiatan Persiapan Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan tahapan verifikasi setelah instansi pemerintah menyelesaikan proses penilaian mandiri. Melalui tahapan ini, Kementerian PANRB memastikan hasil penilaian yang disampaikan instansi telah didukung data, dokumen, […]

  • Gubernur Maluku Utara

    Gubernur Maluku Utara Diamankan KPK, Ini Harta Kekayaannya :

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menjadi sorotan publik setelah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Maluku Utara dan Jakarta. Selain Abdul, 14 orang lainnya juga terjaring dalam OTT ini. Sebelumnya, Abdul Gani Kasuba telah melaporkan harta kekayaan miliknya pada 14 Mei 2023 untuk […]

  • Komisi VIII Sebut, RUU Kesejahteraan Lansi Diharapkan Mampu Beri Perlindungan 

    Komisi VIII Sebut, RUU Kesejahteraan Lansi Diharapkan Mampu Beri Perlindungan 

    • calendar_month Selasa, 11 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Surakarta, msinews.com-Komisi VIII DPR RI menyebut  penyusunan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia revisi dari UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Mengingat dinamika sistem pemerintahan yang telah mengalami perubahan menuntut perlu adanya revisi pada UU ini. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik. […]

  • Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda

    Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

      Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun ASN Pemda dapat melaksanakan tugas kedinasan melalui kombinasi work from […]

expand_less