JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Perintis Cakra Manunggal hari ini, kamis 11 juli 2024 melakukan aksi demonstrasi di depan kantor BPK RI terkait sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam pekerjaan proyek yang berada dibawah Balai Wilayah Sungai VIII yang diduga kuat terdapat praktek korupsi yang melibatkan oknum-oknum tertentu.
Dalam aksi demo tersebut, Yudi Panjalui sekalu Ketua LSM Cakra Manunggal menilai anggaran 58 milyard ditambah 14 milyard APBN pada tahun 2023 dalam pembangunan Bendung Lontar di Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan itu sarat dugaan praktek korupsi. Mereka menduga ada permainan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak pelaksana atas pembangunan bendungan tersebut. Mereka menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK selama ini tidak menunjukan keadilan bagi rakyat di daerahnya.
“Kita minta BPK dan PUPR turun dan lihat langsung proyek tersebut. Masyarakat sangat dirugikan”, ungkap Panjalu di depan Kantor BPKP RI.
Sebagai lembaga social yang melakukan fungsi kontrol, LSM Cakra Manunggal menilai dengan masalah ini, rakyat di wilayah itu menderita dan mereka mendesak agar BPK dan Kementerian PUPR segera turun ke lokasi dan memeriksa pekerjaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan Langkah hukum.
Aksi demo tersebut kemudian diterima Aryo, selaku Staf Humas BPK RI di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu pihak BPK akan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan LSM Perintis Cakra Manunggal. [timred]
