Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Geram, Dua Fraksi Komisi III DPR RI Ini, Minta Hukuman Mati Eks Jampidsus

Geram, Dua Fraksi Komisi III DPR RI Ini, Minta Hukuman Mati Eks Jampidsus

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
  • visibility 103
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

”Di saat jutaan rakyat bertahan hidup di bawah garis kemiskinan, para koruptor justru berpesta di atas tumpukan uang jarahan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ketamakan yang mendarah daging ini membuktikan bahwa penjara tidak akan pernah mampu memicu efek jera. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya,bahkan hukuman Mati pelaku Koruptor bukan lagi pilihan hukum yang opsional, melainkan sebuah kebutuhan moral mendesak untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari kehancuran.” Berikuta adalah pernyataan dua anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP dan PAN terkait kasus eks Jampidsus,Febrie Adriansyah yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gus Falah, dan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Endang Agustina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan skandal korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Gus Falah dan Endang Agustina meminta agar aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan mengusulkan hukuman mati.

Hal tersebut disampaikan usai Komisi III DPR RI melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.

”Hari ini kita juga telah melakukan koordinasi sebagai bagian dari fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan. Tadi kita hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga Jampidsus,” tegas Gus Falah dalam konferensi pers, Sabtu (11/7/2026).

“Tentunya, skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gus Falah. Foto; Istimewa

Lanjutnya, skandal yang kini telah memasuki tahap penetapan tersangka merupakan peristiwa yang sangat memukul kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara tegas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku.

“Oleh karena itu, saya meminta pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka diadili seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tuturnya geram.

Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah perkara besar yang menurutnya berdampak luas terhadap masyarakat.

“Bayangkan, blackout PLN karena kasus batu bara, bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini,” sesalnya.

Sementara itu, Endang Agustina, Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) pun mengaku prihatin terhadap kasus tersebut.

Menurut legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II ini, bahwa peristiwa tersebut menjadi ironi karena melibatkan pihak yang selama ini memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi.

Dirinya menilai kasus tersebut telah mencoreng citra institusi penegak hukum sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Endang Agustina, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Foto; istimewa

“Saya dari Fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi,” ujarnya.

Masih kata Endang, dugaan praktik korupsi yang mencuat dalam sejumlah perkara tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak pada rasa keadilan masyarakat.

Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, perbuatan tersebut tentu semakin melukai kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Endang mmenegaskan, banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang. Banyak orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan.

“Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya. Dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah melakukan korupsi,” tegasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Endang meminta agar tersangka dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, seperti apa yang disampaikan Gus Falah tadi,” tegasnya.

Editor ; Tim redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

    Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, di Taman Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat 8 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ela melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat serta mengusulkan relokasi bagi warga miskin ekstrem yang tinggal di kawasan pesisir rawan […]

  • Eva Monalisa ; Status Kelembagaan LMKN Sebelum Miliki Kewenangan Penarikan dan Distribusi Royalti!

    Eva Monalisa ; Status Kelembagaan LMKN Sebelum Miliki Kewenangan Penarikan dan Distribusi Royalti!

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Eva Monalisa menyoroti status kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai belum memiliki posisi hukum yang tegas antara lembaga negara dan entitas swasta. Menurutnya, ketidakjelasan posisi tersebut berdampak langsung pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, termasuk mekanisme audit atas royalti yang dihimpun. Demikian disampaikan oleh RI Eva Monalisa dalam Rapat […]

  •  Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender Internasional Women’s Day Run 2024

     Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender Internasional Women’s Day Run 2024

    • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota DPR RI Siti Mukaromah berharap, momen peringatan International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional, perempuan Indonesia bisa menjadi perempuan yang mandiri dan mampu sejajar dengan laki-laki. Hal ini disampaikan Siti Mukaromah pada Parlementaria, usai mengikuti ajang lari Women’s Day Run 2024 yang diselenggarakan di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (21/4/2024). ”Jadi, sudah […]

  • Yasonna Laoly: Arahan PDI-P Terkait Larang Mundur dari Kabinet, Menteri lainnya??

    Yasonna Laoly: Arahan PDI-P Terkait Larang Mundur dari Kabinet, Menteri lainnya??

    • calendar_month Sabtu, 27 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengonfirmasi ketaatannya terhadap arahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait larangan menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah menteri PDI-P untuk mundur dari posisi menteri […]

  • Pemda dan Dekranasda Diminta Aktif Gali Potensi Kerajinan Lokal

    Pemda dan Dekranasda Diminta Aktif Gali Potensi Kerajinan Lokal

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 379
    • 0Komentar

    MAKASAR,MSINEWS.COM – Pemerintah daerah (Pemda) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) diminta untuk lebih aktif mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kerajinan khas di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut untuk melestarikan budaya, menciptakan lapangan kerja, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan perekonomian berbasis kearifan lokal. Demikian disampaikan oleh Menteri Dalam Negedi (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian […]

  • Dewas KPK Minta Firli Mundur dari Jabatan, Bukan Memecat

    Dewas KPK Minta Firli Mundur dari Jabatan, Bukan Memecat

    • calendar_month Rabu, 27 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, mengungkapkan bahwa meskipun Firli Bahuri, Ketua KPK, terbukti melakukan pelanggaran etik berat, Dewas KPK tidak memiliki kewenangan untuk memecatnya. Tumpak menjelaskan keputusan untuk memberhentikan Ketua KPK berada di tangan Presiden Joko Widodo. Baca juga : Meninggal diHari Natal 2023, Ini Profil […]

expand_less