Ketua Yayasan MSI,Rivano Osmar : Pemerintah Harus Pastikan Semua Anak Dapat Kesempatan Pendidikan Layak

Jakarta,Infomsi.org-Permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 menuai sorotan publik termasuk Ketua Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia (MSI), Rivano Osman. Lulusan ekonomi Universitas Indonesia ini meminta agar permasalahan yang terjadi di semua daerah itu diselesaikan dengan baik-baik.

Pernyataan Rivano merespon masalah yang terjadi di lembaga penyelenggara pendidikan pasca penerapan sistim PPDB tahun 2023 mencuat di publik.

“Sebagai anggota masyarakat sekaligus sebagai orang tua murid melihat polemik PPDB 2023/2024 jadi prihatin. Meski demikian saya bisa memahami jeritan masyarakat terutama orang tua calon peserta didik, bahwasannya mereka butuh keterbukaan dan kejujuran dari pihak terkait dalam hal ini penyelenggara PPDB tersebut. Ini lembaga pendidikan,kita mau didik generasi pemimpin berintegritas,jujur dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Untuk itu semua pihak harus benar-benar menjalankan program pemerintah dengan adil,jujur,terbuka. Jangan karena alasan tertentu akhirnya masyarakat peserta didik jadi korban,” imbuh Rivano kepada wartawan di Jakarta,Sabtu (22/7/2023).

Menurut Rivano, pemerintah harus lebih tegas kepada pihak penyelenggara pendidikan. Anggaran pendidikan sangat besar, perlu pengawasan sehingga berjalan sesuai tujuan pendidikan itu sendiri.

“Pemerintah baik pusat dan daerah harus pastikan anak-anak harus mendapatkan kesempatan belajar di lembaga pendidikan tanpa terkecuali. Pasal 31 UUD 1945 tentang Masalah Pendidikan sudah jelas. Bahwasannya, pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang paling asasi bagi manusia agar mampu mengisi perannya yang dibutuhkan,bahkan negaranya agar kehidupan yang dimiliki menjadi lebih baik’,” ujar Rivano.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku sudah mengantongi data terkait polemik kasus PPDB jalur zonasi. Muhadjir menyebut kasus PPDB itu semestinya bisa diselesaikan di tingkat daerah.

“Kalau kita lihat level kasusnya masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus, dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023.

Rivano menambahkan, sejak COVID-19 melanda dunia khususnya Indonesia telah menerapkan kegiatan belajar mengajar lewat zoom atau online. Selain itu sekolah-sekolah swasta pun banyak ditutup karena Yayasan tak lagi mampu mengingat biaya operasional yang tinggi dan alasan lainnya sehingga memilih menutup sekolah.

“Di DKI Jakarta memang ada sejumlah sekolah Favorit dan para orang tua murid berlomba mendaftarkan anak-anaknya di lembaga pendidikan yang berkualitas lebih baik,” ujarnya. * Domy.