Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
  • visibility 73
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, tidak ada perubahan pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2024 untuk BSSN maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Ia mengungkapkan tambahan hanya untuk akomodir kenaikan gaji sebesar 8 persen.

“BSSN maupun Bakamla tidak mendapat tambahan anggaran kecuali tambahan untuk kenaikan gaji yang 8 persen. Ini konsekuensi logis dari pidato kenegaraan presiden,” kata tut kepada wartawan Rabu pekan ini di Jakarta.

Adapun terkait persiapan pemilu pada 2024 mendatang, ia menjelaskan bahwa BSSN akan terlibat dalam pengamanan kontestasi politik tersebut. Namun, keterlibatannya tidak secara langsung.

“Tentu terlibatnya lebih kepada monitoring dan penjagaan keamanan siber,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa secara umum Komisi I DPR RI mendukung BSSN. Dengan demikian, tugas-tugas pokok dalam rangka pengamanan ruang siber nasional berjalan dengan aman dan lancar.

Ia mengaku, BSSN telah membentuk satuan tugas dan telah bekerja sejak januari lalu untuk mengamankan penyelenggaraan pemilu. Pengamanan pun berfokus pada KPU sehingga sistem elektronik KPU dapat berfungsi dengan baik.

Dirinya pun berharap masyarakat juga turut mendukung pengamanan siber nasional. Sebab, menurutnya, ruang siber ini harus dihadapi secara semesta dan semuanya berperan untuk mengamankan.

“Karena ada dua sifat ancaman. Bersifat teknis, yaitu menyerang sistem. Tapi ada lagi, serangan yang bersifat sosial, yang menyerang cara berpikir masyarakat atau dengan serangan-serangan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks. Ini sangat penting untuk masyarakat terutama kita menjelang pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Dalam rapat sebelumnya dijelaskan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memaparkan pagu anggaran tahun 2024 dengan total sebesar Rp 771.777.896.000 miliar.

Adapun rincian anggaran kegiatan prioritas BSSN di 2024 sebesar Rp 210.633.574.000. Anggaran ini dikonsentrasikan untuk melaksanakan 13 kegiatan. ** Dommy.

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan kejaksaan, kepolisian telah memutuskan untuk menunda pengusutan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Keputusan ini mencakup berbagai tingkatan pejabat, mulai dari menteri, calon legislatif, hingga calon kepala daerah. Keputusan ini menjadi perhatian publik yang mendalam karena berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat negara yang memiliki […]

  • Gugatan Praperadilan

    Gugatan Praperadilan Harun Masiku Ditolok, MAKI Siap Ajukan Gugatan Baru.

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan kekecewaan setelah gugatan praperadilan mereka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadili Harun Masiku secara in absentia ditolak. Meski demikian, MAKI menghormati keputusan tersebut. Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (21/2/2024), mereka menghormati putusan hakim meskipun kecewa atas […]

  • Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Tunjuk Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Sebagai  Kapolda Sumsel

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Tunjuk Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Sebagai Kapolda Sumsel

    • calendar_month Minggu, 22 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH (Kapolda Sulawesi Selatan; Sulsel) sebagai Kapolda Sumsel. Irjen Pol Andi Rian menggantikan Irjen Pol A Rachmad Wibowo yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dilantik Jumat kemarin. Penunjukkan itu […]

  • PT PLN Diingatkan Waspadai Ancaman Teror EMP Bombs

    PT PLN Diingatkan Waspadai Ancaman Teror EMP Bombs

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- PT. PLN dihimbau untuk mulai mewaspadai dengan ancaman teror cyber attack EMP Bombs (Electromagnetic Pulse Bombs) yang telah terjadi di beberapa negara. Melihat begitu vitalnya Listrik bagi kehidupan bangsa ini, Ia pun meminta PT PLN untuk mulai merencanakan antisipasi terhadap ancaman teror ini kedepannya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Evita […]

  • Humas DPD RI Bahas Standar Pelayanan Informasi bersama Kemenpan RB

    Humas DPD RI Bahas Standar Pelayanan Informasi bersama Kemenpan RB

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Standar Layanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik DPD RI kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Setjen DPD RI, Taufik Jatmiko di Ruang Majapahit, Gedung B, Lantai III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). “Humas dan […]

  • Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

    Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Jakarta_Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak peduli apabila ada pihak yang tidak setuju dengan pengaturan jam kerja yang dibagi dua baik untuk ASN dan swasta. “Terkait jam kerja kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju ya monggo-monggo saja, silakan. Misalnya, ‘saya pemilik gedung ini tidak setuju’. Mau ya pagi hari masuk jam kerja […]

expand_less