Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kepala BGN, Dadan Hindayana ajak alumni IPB dukung program MBG

Kepala BGN, Dadan Hindayana ajak alumni IPB dukung program MBG

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
  • visibility 186
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengajak para alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dayan menyebutkan bahwa sepertiga penduduk Indonesia harus diberi makan bergizi setiap hari.

Dalam keterang tertulis diterima dari Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Dadan mengatakan, dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ajakan tersebut  itu dia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Program Makan Bergizi Gratis yang dihadiri para alumni IPB, sejumlah menteri, rektor IPB, dan para Ketua Ikatan Alumni beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Acara ini bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat pekan lalu.

“Sepertiga penduduk Indonesia diberi makan setiap hari, dan itu adalah tugas Badan Gizi Nasional. Nah terus maknanya apa untuk kita? Yang pertama, tentu saja saya mempromosikan ahli gizi. Karena kami akan bangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan di setiap Satuan Pelayanan harus ada ahli gizi. Nah terus maknanya apa lagi untuk kita? Untuk ahli pertanian, 82,9 juta (penerima manfaat) itu adalah new demand,” ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana

Dengan kehadiran program pemerintah ini, juga dapat menyerap kebutuhan pangan yang diproduksi oleh petani maupun peternak. Seperti kebutuhan telur, sebut Dadan yang tiap hari diberikan kepada penerima manfaat.

“Jadi Badan Gizi meng-create emerging market namanya 82,9 juta (penerima manfaat). Ini adalah emerging market. Tadi Pak Menteri Bappenas mengatakan telur kita kelebihan 200.000 ton. Kalau makan bergizi sudah jalan, 200.000 ton segera akan diserap. Dan kalau tidak muncul enterpreneur baru, maka kita akan kekurangan telur. Kalau kita sarankan makan telur dua kali seminggu. Padahal Pak Presiden mengatakan, telur harus diberikan setiap hari. Jadi kalau makan bergizi ini sudah jalan, produksi telurnya begini-gini saja, langsung berkurang, itu namanya creating demand atau new emerging market,” urai Dadan Hindayana.

Ia menambahkan, program MBG ini merupakan investasi untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi kami ini sebutnya memiliki tugas untuk investasi SDM besar-besaran masa depan, memberikan pemenuhan gizi. Tapi kita ingin buat mekanismenya agar tumbuh demand dan tumbuh kelayakan ekonomi sehingga ekonomi bergerak,” ujarnya.

Dadan Hindayana berbicara dalam Sosialisasi penguatan program makan bergizi gratis di hadapan alumni IPB

Sejak dimulainya Program MBG pada 6 Januari 2025, awalnya baru 300.000 orang penerima manfaat. Sekarang, hanya dalam waktu 3 bulan, sudah 3 juta lebih yang telah menerima manfaat.

“Jadi itulah sebetulnya yang kita kembangkan oleh BGN dan Alhamdulillah program ini sudah di-launching tanggal 6 Januari dan itu melayani 300.000 orang awalnya, di 191 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di 26 provinsi. Hari ini, sudah tercatat 1.093 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hanya dalam waktu 3 bulan, sudah melayani 3 juta,” tutup Dadan.**

Sumber : Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional

Editor : Tim Redaksi/domi lewuk

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

  • Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia

    Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

      Msinews.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi melalui skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Hingga saat ini, sekitar 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersebar di seluruh Indonesia. “Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia […]

  • Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya merespon aturan Sekolah Wajib beli Buku Paket. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bahwa penjualan buku paket sekolah yang diwajibkan sejumlah sekolah di berbagai daerah kepada para siswa. Dijelaskan, bahwa partisipasi orang tua dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran harus didorong. “Tapi harus dilakukan secara transparan dan terbuka. […]

  • Raker dengan Komisi II DPR, KemenPANRB Bahas Akselerasi Kelanjutan Reformasi Birokrasi Berdampak

    Raker dengan Komisi II DPR, KemenPANRB Bahas Akselerasi Kelanjutan Reformasi Birokrasi Berdampak

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) dalam rapat kerja (Raker) dengan Kementerian PANRB RI menyepakati Anggaran tahun 2025. Rapat tersebut untuk membahas Anggaran kelembagaan tersebut dan menyetuji ,serta mengusulkan penambahan besaran belanja Kementerian terkait. Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa, anggaran tersebut akan digunakan […]

  • Panja DPR: Judol Layak Ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Nasional

    Panja DPR: Judol Layak Ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Nasional

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Korban judi online terus berjatuhan. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi online sebagai darurat nasional. “Satu keluarga muda di Tangerang Selatan ditemukan tewas secara bersamaan diduga karena terjerat judi online dan pinjaman online. Ayah, ibu, dan anak berumur tiga tahun meninggal bersama. Implikasi dari adanya […]

  • Terbaru! KPK Bakal Dalami Sejumlah Anggota DPR Komisi XI Terima Dana CSR BI-OJK

    Terbaru! KPK Bakal Dalami Sejumlah Anggota DPR Komisi XI Terima Dana CSR BI-OJK

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Menyoal perkembangan terbaru terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan secara tegas pihaknya akan mendalami sejumlah Anggota DPR RI Komisi XI sebagian besar diduga menerima dana program sosial. Hal ini ditegaskan Ketua KPK Setyo Budiyanto, bahwa pihaknya mengungkap […]

expand_less