Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPD RI : 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Harus Memperhatikan Karakteristik Daerah

DPD RI : 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Harus Memperhatikan Karakteristik Daerah

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
  • visibility 207
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI memandang bahwa 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota harus berpihak kepada daerah pada segala aspeknya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma saat memberikan pandangan pada rapat kerja pembahasan Tingkat I atas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang telah dibahas secara tripartit antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah, di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (27/6/2024).

“Harapan kami, RUU ini haruslah memperhatikan ciri, potensi dan karakteristik masing-masing daerah,” sebut Anggota DPD RI asal Papua Barat itu.

Pada rapat kerja tripartit ini, Komite I DPD RI memberikan lima pandangan, diantaranya bahwa perubahan nama daerah (kabupaten/kota) harus dilakukan secara hati-hati dengan mengacu kepada undang-undang provinsi yang menjadi induknya untuk menghindarkan konflik antar undang-undang dan juga mengantisipasi terjadinya perubahan dokumen kependudukan, bukti kepemilikan, perizinan dan administrasi kependudukan lainnya yang dapat menyulitkan masyarakat di daerah.

Selanjutnya pada forum ini, Komite I DPD RI juga berpandangan bahwa dengan adanya kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang untuk memungkinkan adanya pembedaan antara “tanggal pembentukan resmi” dengan “hari jadi kabupaten/kota”.

“Maka hal ini memerlukan kesepahaman yang kuat antara kabupaten/kota dengan DPR, DPD dan Pemerintah sehingga tidak menimbulkan mispersepsi di kemudian hari,” ujarnya

Filep melanjutkan, Komite I DPD RI melihat bahwa teknis cakupan atau batas wilayah kabupaten/kota beserta titik koordinat seharusnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan tidak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Mengingat terdapat teritori kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih kuat dalam perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri,” ucap Filep.

Komite I DPD RI juga berpandangan bahwa daerah harus diberikan ruang keleluasaan untuk mengatur lebih lanjut karakteristik wilayah sesuai dengan kearifan lokal yang hidup melalui peraturan daerahnya masing-masing.

“DPD RI mendukung 26 (dua puluh enam) RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ini untuk disepakati bersama dan disahkan menjadi undang-undang,” tutur Filep

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat membuka rapat kerja mengungkapkan, bahwa tujuan dari adanya pembentukan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota ini dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Pembentukan RUU ini sebagai jawaban dan langkah responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang ada,” ucap Ahmad Doli Kurnia membuka saat membuka rapat kerja tersebut.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pendapat akhir terkait materi muatan terhadap 26 RUU tentang Kabupaten/Kota, pemerintah percaya bahwa inisiatif yang telah DPR RI ambil akan memperkuat otonomi daerah ke depannya.

“Atas nama pemerintah kami setuju dan sepakat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Filep menambahkan, Undang-Undang ini selain harus mengakomodir kearifan lokal di tiap-tiap kabupaten/kota dan pada saat yang sama mendukung pelaksanaan good governance yang akan mendorong pembangunan dan pemerintahan secara lebih merata, berkeadilan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“DPD RI berharap upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan amanat rakyat daerah dan konstitusi ini bermanfaat untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan,” pungkas Filep. ** DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pememerintah Diingatkan Soal Bonus bagi Timnas U-19 Setelah Juara Piala AFF

    Pememerintah Diingatkan Soal Bonus bagi Timnas U-19 Setelah Juara Piala AFF

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diingatkan agar menyediakan bonus kepada pemain dan pelatih Timnas U-19 yang sudah bekerja keras demi menorehkan prestasi terbaik untuk Indonesia pada Piala ASEAN Football Federation (AFF). Para pemain dan pelatih telah menorehkan prestasi terbaik dan mengharumkan Indonesia di dunia persepakbolaan dunia,maka wajib harus diapresiasi dengan memberikan bonus yang layak. “Selamat kepada Garuda Muda yang […]

  • Presiden Prabowo Pidato di SMU PBB, Ini Kata Puan Maharani

    Presiden Prabowo Pidato di SMU PBB, Ini Kata Puan Maharani

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    JAKARTA, MSINEWS.COM- Presiden RI Ke-8, Prabowo Subianto diagendakan akan menyampaikan Pidato di gedung Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York City, Amerika Serikat,Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 Waktu setempat. Momen ini dinilai sangat penting bagi kesempatan Indonesia. Sebab, dalam 10 selama Presiden Joko Widodo sering absen. Menanggapi hal tersebut,Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kehadiran […]

  • Harno Beberkan Pihak Rekanan Proyek Jalur Kereta Bayak Titipan Menhub Budi Karya

    Harno Beberkan Pihak Rekanan Proyek Jalur Kereta Bayak Titipan Menhub Budi Karya

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi mengungkap banyak pihak rekanan (kontraktor) titipan dari Mentri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam kegiatan proyek pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di beberapa Daerah Kabupaten. Hal tersebut dilontarkan Harno Trimadi saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub di Pengadilan Tipikor Semarang pada […]

  • Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota DPR Fraks Golkar Firman Soebagyo mengkritik pernyataan Menko PMK, Pratikno yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi di Sumatera disebabkan oleh cuaca dan akan dilakukan modifikasi cuaca. Firman menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena tidak memahami akar masalah dari bencana yang terjadi, yaitu kerusakan lingkungan dan hutan akibat kebijakan pemerintah yang lemah. “Pemerintah seharusnya […]

  • Komisi IV DPR Soroti Karhutla Sumsel, Usman Husin: Kemenhut Harus Cegah Sebelum Api Muncul

    Komisi IV DPR Soroti Karhutla Sumsel, Usman Husin: Kemenhut Harus Cegah Sebelum Api Muncul

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau. Menurut Usman, pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif mengingat kebakaran hutan kerap terjadi di lokasi yang sama […]

  • DPR Soroti Kekurangan Dokter Spesialis Ortopedi & Traumatologi di Daerah

    DPR Soroti Kekurangan Dokter Spesialis Ortopedi & Traumatologi di Daerah

    • calendar_month Rabu, 24 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina meminta pemerintah mencetak tenaga dokter ahli yang banyak untuk disebarkan di seluruh Rumah Sakit di Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya diterima awak media di Parlemen,Selasa (23/7/2024) Arzeti mengaku prihati atas kekurangan tenaga dokter spesialis di Indonesia. Ia pun merespon peristiwa meninggalnya seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Sulawesi […]

expand_less