Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Evaluasi Haji 2025: DPR Ungkap Data Kacau dan Isu Keamanan Global

Evaluasi Haji 2025: DPR Ungkap Data Kacau dan Isu Keamanan Global

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
  • visibility 237
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 akan menitikberatkan pada dua aspek utama, ancaman keamanan global dan pembenahan data jamaah saat pemulangan ke Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Cucun, dalam rangka menindaklanjuti berbagai catatan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI selama proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.

“Untuk evaluasi haji 2025 ini, kita akan mengonsep bagaimana ancaman keamanan globalnya,” ujar Cucun kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis 26 Juni 2025.

“Kita akan fokus dulu pada pemulangan haji, sekaligus mengevaluasi catatan-catatan dari Timwas, terutama dari proses pemberangkatan.” sambung Cucun.

Kekacauan Data dan Isu Kemanusiaan Jadi Sorotan, Cucun menyoroti adanya kekacauan data yang bahkan memicu nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi.

Ia juga menyinggung insiden dorong-mendorong di Madinah dan Mekah, serta kasus jamaah yang terpisah dari pendampingnya.

“Apakah ini murni karena Kementerian Agama (Kemenag) kurang siap atau Kemenag melakukan upaya itu karena kemanusiaan? Ternyata setelah kita tanya, ini kemanusiaan,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus lansia yang terpisah dari pendampingnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melakukan rekonsiliasi data,Beberapa isu lain yang akan digali DPR termasuk.

Seperti Jamaah yang berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, Laporan jamaah tidak menerima jatah makan atau makanan tidak sesuai kontrak (hanya 60-70 gram dari seharusnya 150 gram).

Kemudian, Evaluasi Menuju Rancangan Undang-undang (RUU) Perhajian Proses evaluasi ini tidak hanya akan dilakukan oleh Panja BPIH atau Komisi VIII DPR RI melainkan gabungan dari Timwas.

Cucun berharap hasil evaluasi ini akan menjadi rekomendasi untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perhajian yang sedang disusun.

DPR bahkan sudah memanggil Badan Keahlian DPR untuk memasukkan poin-poin perkembangan di lapangan ke dalam sistem perhajian.

“Siskohad (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dulu bisa menyusun manifes rombongan kloter, sekarang bukan Siskohad, ada E-Hajj Kementerian Haji di sana yang harus kita adaptasi,” kata Cucun, menekankan perlunya konektivitas data antara Kemenag dan sistem E-Hajj Arab Saudi untuk menghindari terpisahnya jamaah.

Sistem Syarikah dan Transparansi Anggaran

Terkait sistem syarikah (mitra penyedia layanan) yang digunakan Kemenag. Cucun pun menyebut, bahwa hal itu merupakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perkembangan dari Pansus Haji 2024.

Tujuannya adalah agar PPIH atau Kemenag lebih transparan dalam penggunaan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Ongkos Naik Haji (ONH).

“Poin-poin Pansus sudah dilaksanakan baik oleh stakeholder,” tegasnya. Namun, ia mengingatkan, jika nantinya terbukti ada “moral hazard” atau penyimpangan, maka hal tersebut sudah masuk ranah penegak hukum.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Klaten Puan Maharani Sebut, 7.631 Balita Berisiko stunting

    Di Klaten Puan Maharani Sebut, 7.631 Balita Berisiko stunting

    • calendar_month Minggu, 3 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Klaten,Infomsi.org-Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan di Kabupaten Klaten,Jawa Tengah terdapat ratusan balita beresiko stunting. “Di Kabupaten Klaten terdapat 1,3 juta jiwa penduduk yang diantaranya terdiri dari 57.611 balita di mana dari jumlah tersebut terdapat 7.631 balita atau 14,3 persen berisiko stunting,” kata Puan saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Klaten,Sabtu pekan lalu. Dirinya […]

  • Eceran LPG 3Kg Masih Tinggi, Kementerian ESDM Beri Pemda Pedoman Cara Hitungnya

    Eceran LPG 3Kg Masih Tinggi, Kementerian ESDM Beri Pemda Pedoman Cara Hitungnya

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengatur pedoman penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di seluruh daerah-daerah RI. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, HET LPG 3 kg saat ini ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda). Pasalnya hasil evaluasi di lapangan ditemukan harga gas subsidi […]

  • Ada Udang di Balik” HDCU Merapat ke HAPAL, Dugaan Netizen Ada Politik Beli Sapi Jual Ayam?

    Ada Udang di Balik” HDCU Merapat ke HAPAL, Dugaan Netizen Ada Politik Beli Sapi Jual Ayam?

    • calendar_month Kamis, 29 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Pali, msinews.com – Bakal Calon Gubernur Sumatra Selatan H.Herman Deru bersilaturrahmi ke Bupati PALI Dr Ir.H.Heri Amalindo, MM pada Kamis 29 Agustus 2024, di kediaman Orang Nomor Satu di Bumi Serepat Serasan (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; PALI). Bupati PALI Heri Amalindo (HA) menyambut langsung Herman Deru pada sekitar pukul 11.30 WIB. Kurang lebih dua […]

  • Danau Tondano Menjerit! TNI dan Warga Bersatu Padu Gasak Eceng Gondok

    Danau Tondano Menjerit! TNI dan Warga Bersatu Padu Gasak Eceng Gondok

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 280
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Danau Tondano, permata alam Sulawesi Utara, kini terancam oleh invasi eceng gondok yang tak terbendung. Danau yang dulu jernih dan memesona ini seolah ‘menjerit’ meminta pertolongan. Menanggapi hal ini, ratusan prajurit TNI bersama warga setempat bahu-membahu melakukan aksi pembersihan besar-besaran. Dipimpin langsung oleh Pangdam XIII/Merdeka, Mayor Jenderal TNI Suhardi, aksi ini menjadi bukti nyata semangat […]

  • Disetujui, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Lanjut ke Pembicaraan Tingkat II

    Disetujui, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Lanjut ke Pembicaraan Tingkat II

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Msinews.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlanjut ke Pembicaraan Tingkat II. Setelah pemerintah menyatakan dapat menerima RUU tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026). Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang mewakili pemerintah menyampaikan […]

  • DK PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

    DK PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

    • calendar_month Minggu, 7 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo menegaskan bantuan yang diberikan Kementerian BUMN untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ( UKW ) gratis di 30 propinsi di Indonesia harus diterima utuh oleh organisasi. “Tidak ada yang namanya cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung perintah Presiden ke Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu […]

expand_less