Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Catat, Ini 10 Prodak RUU Tentang Kabupaten/Kota yang Baru saja Disetujui DPR RI

Catat, Ini 10 Prodak RUU Tentang Kabupaten/Kota yang Baru saja Disetujui DPR RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
  • visibility 146
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten/Kota. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 itu menyetujui 10 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten/kota usul inisiatif Komisi II DPR RI menjadi usul DPR RI.

“Apakah 10 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, sebagaimana yang saya telah sebutkan pada awal rapat paripurna ini dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapur tersebut.

Sepuluh RUU disetujui menjadi usul inisiatif itu setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapatnya masing-masing secara tertulis, yang diwakili oleh perwakilan anggota.

Berikut 10 RUU kabupaten/kota yang disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo

2. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo

3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara

4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara

5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara

6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara

7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara

8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara

10. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.

Tentu saja semua masyarakat Indonesia berharap setiap RUU yang dihasilkan oleh para anggota dewan terhormat bersama-sama dengan pemerintah akan memberikan dampak lebih baik dan menjadi berkat. **

Timred/dm. 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), melalui pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan dan pemulihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. “Saya dengan Pak Ara Sirait, […]

  • Penjelasan Kemenag Soal Sidang Isbat, Awal Ramadan 1 Syawal dan Dzulhijah

    Penjelasan Kemenag Soal Sidang Isbat, Awal Ramadan 1 Syawal dan Dzulhijah

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menjelang Ibadah Bulan Suci Ramadan, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)  rutin menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah. Hal ini sudah berlangsung sejak dekade 1950-an, sebagian sumber menyebut tahun 1962. Dalam perkembangan selanjutnya, MUI menerbitkan Keputusan Fatwa No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa itu salah satunya memutuskan […]

  • Kontroversi Tutup Jalan Memanas, Warga Siap Polisikan RW Iwan

    Kontroversi Tutup Jalan Memanas, Warga Siap Polisikan RW Iwan

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Munculnya kontroversi sehubungan penutupan akses jalan umum warga Taman Kencana Tegal Alur, Jakarta Barat, memicu perasaan resah warga. MSPI (Monitoring Saber Pungli Indonesia) telah mengungkapkan niat mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap Ketua Rukun, Iwan Pratama Susanto. Direktur Hubungan Antar Kelembagaan (Dirhubag) dari MSPI, Thomson Gultom, menjelaskan bahwa penutupan jalan umum […]

  • Kemendagri Siaga, Dampak Putusan MK Pemilu Pisah

    Kemendagri Siaga, Dampak Putusan MK Pemilu Pisah

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang akan mengubah wajah demokrasi Indonesia mulai tahun 2029. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis (26/6/2025), MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah. Hal ini berarti pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden akan dipisahkan dari pemilihan […]

  • Jabatan Penghubung Antar Pegubin dan Boven Digoel Targetkan Rampung di akhir Tahun 2023

    Jabatan Penghubung Antar Pegubin dan Boven Digoel Targetkan Rampung di akhir Tahun 2023

    • calendar_month Minggu, 6 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang (Pekubin) memastikan jembatan permanen di Distrik (Kecamatan_red) Iwur yang menghubungkan Pegubin dengan Kabupaten Boven Diogel (Bodi) Provinsi Papua Selatan yang akan rampung akhir tahun 2023. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Din PUPR) Kabupaten Pegubin, Yance Tapyor, mengatakan jembatan 60 meter dengan anggaran 14 miliar terus […]

  • Fraksi PKB Dukung RUU PPRT Segera Disahkan

    Fraksi PKB Dukung RUU PPRT Segera Disahkan

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) telah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Terkait itu Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap produk hukum tersebut dapat segera disahkan dan diberlakukan.Mengingat banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. “Baru saja kita merayakan hari Kemerdekaan Indonesia yang […]

expand_less